Oleh: Abeth Abraham You
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan tujuh belas (17) partai politik (parpol), telah memenuhi syarat untuk lolos tahapan verifikasi faktual, sehingga berhak menjadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 untuk memilih calon presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD, serta DPD tinggal menghitung bulan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan siapa calon anggota legislatif (caleg) dari 17 partai politik (parpol). Saat penyerahan DP4 tersebut Kementerian Dalam Negeri menyerahkan DP4 tahun 2024 kepada KPU dengan jumlah 204.656.053 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 102.181.591 jiwa dan perempuan sebanyak 102.474.462 jiwa meliputi 38 provins
Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kualitas caleg yang akan dipilih masyarakat. Misalnya di Daerah Otonomi Baru (DOB) tiga Provinsi, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan.
Dari jumlah tersebut kurang lebih 70 persen berstatus incumbent. Itu berarti bisa diprediksi bahwa kinerja anggota legislatif mendatang tidak jauh beda dengan yang ada sekarang ini.
Namun, yang jadi pertanyaannya adalah: bagaimana harapan kita terhadap kualitas para caleg? Ini harus kita tentukan sejak saat ini. Jangan sampai Pemilu 2019 hanya menjadi panggung politik para caleg tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat.
Saya pikir untuk menentukan sebuah pilihan politik pada pemilu, ada beberapa permasalahan yang akan dihadapi, di antaranya integritas dari caleg.
Persoalan sekarang adalah bagaimana menjatuhkan pilihan politik kita kepada caleg yang jumlahnya sangat banyak dengan ide-ide yang bagus. Dalam menentukan pilihan politiknya, masyarakat sekarang harus mulai mempertimbangkan secara cermat.
Satu hal yang perlu digarisbawahi masyarakat adalah dalam memilih caleg yang berkualitas. Berkualitas tidak hanya diukur dari apakah si calon terkenal atau tidak dikenal sama sekali. Sebab, dari pengalaman beberapa pemilu kali lalu banyak anggota legislatif yang memiliki popularitas luar biasa. Akan tetapi, saat bekerja nihil hasilnya.
Hal itu disebabkan karena pada saat kampanye mereka hanya mengandalkan konsep tanpa praktik (kerja). Akibatnya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa.
Caleg harus memiliki sejumlah kriteria penilaian yang terukur agar kita tidak terjebak oleh janji manis. Ujung-ujungnya nanti kita hanya bisa mengeluh ketika biaya hidup tinggi, ketika menghadapi masalah sosial, sedangkan para wakil kita sibuk dengan studi banding ke luar negeri.
Untuk memilih caleg yang berkualitas, paling tidak, kita memiliki beberapa kriteria penilaian, yaitu dia memiliki integritas intelektual, sosial, dan moral.
Integritas intelektual
Caleg harus memiliki kompetensi keilmuan dan wawasan. Kemampuan ini tidak hanya dibuktikan dengan selembar ijazah atau gelar yang berderet panjang di depan atau di belakang namanya. Karena banyak di negeri ini yang bergelar dan berijazah, tetapi kualitas berpikirnya dipertanyakan.
Pendidikan tinggi memang membantu memiliki kematangan integritas intelektual. Indikatornya adalah kemampuannya dalam menulis konsep, berbicara, dan mendengarkan.
Kualitas intelektual caleg bisa dilihat ketika dia berpidato (kampanye). Apakah bahasanya baik dan berbobot, bisa menulis gagasan, dan mau mendengarkan keluhan warga dan mencari jalan keluar.
Saya kira kebiasaan itu kelak akan menjadi wilayah kerja anggota dewan. Sebab, tugas dan wewenang legislatif adalah membuat peraturan atau legislasi, pengawasan atau kontrol, dan menyusun anggaran atau budgeting.
Bagaimana mungkin dia (dewan) bisa bekerja sesuai tugasnya jika anggota dewan tersebut tidak bisa menulis, menyampaikan gagasan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat di gedung parlemen?
Menurut saya, integritas intelektual legislatif berdampak pada output kebijakan pemerintah. Seperti kebijakan dan produk hukum yang tidak prorakyat, banyak masalah publik yang terabaikan, dan anggaran yang tidak memihak kesejahteraan masyarakat.
Padahal di sisi lain, pihak eksekutif sudah terdidik dan terlatih dalam membuat kebijakan publik. Sementara anggota dewan setiap periode pasti ada wajah baru yang manggung, dengan kemampuan yang beragam.
Integritas sosial
Kriteria kedua adalah seorang caleg harus memiliki integritas sosial. Integritas ini untuk mengukur tingkat kepedulian mereka terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Kepedulian ini tidak bersifat instan –ketika ada kepentingan politik menjelang pemilu, tetapi bisa dilihat kiprahnya di masyarakat, apakah sebelum dan sesudah menjadi legislator dia konsisten dengan perilaku dan peduli terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
Hal serupa bagi anggota dewan yang manggung, apakah sebelum dan selama menjadi anggota dewan tetap merakyat, memperjuangkan kepentingan umum atau tidak. Jika tidak, kesimpulannya dia bukan pejuang sejati, tetapi seorang oportunis. Dengan kata lain, kita hanya sia-sia jika harus memilih kembali caleg seperti itu.
Integritas moral
Aspek lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah seorang caleg wajib memiliki integritas moral. Persoalan moral erat kaitannya dengan pengamalan agama seseorang.
Seperti halnya kriteria bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa harusnya disertai variabel yang terukur, bukan sekadar bukti fisik –Kartu Tanda Penduduk (KTP)– bahwa dia warga negara yang beragama.
Moral bisa dilihat pengamalan agama si caleg dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga dan masyarakat, maupun dalam lingkungan kerjanya.
Moral berkaitan dan berdampak pada kejujuran, keberanian membela yang benar, mengajak, dan mengajarkan kebenaran, menegur serta mencegah kejahatan.
Dengan sikap ini kita yakin seorang caleg akan konsisten memperjuangkan kebenaran demi kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan ini, saya mengajak seluruh masyarakat Paniai, bahkan Meepago dan Papua agar memanfaatkan kesempatan pemilu mendatang untuk memilih caleg yang betul-betul memiliki kapabilitas dan integritas yang tidak diragukan.
Coba bayangkan jika kita salah memilih di pemilu ini, maka lima tahun mendatang kita tidak mengharapkan apa-apa. Alangkah baiknya sebelum memilih caleg terlebih dahulu memperhatikan kemampuan dan kapabilitas yang terukur. (*)
Penulis adalah jurnalis Jubi
