Wamena, nirmeke.com – Kehadiran personel TNI non-organik di Distrik Ibele, Kabupaten Jayawijaya, memicu ketegangan dan rasa takut di tengah masyarakat.
Warga setempat, melalui pernyataan sikap yang disampaikan oleh Iberanus Hilapok, salah satu tokoh pemuda Peleima, mendesak pemerintah dan aparat keamanan segera menarik pasukan dari wilayah mereka.
“Sejak 25 Juni 2025, warga kami hidup dalam tekanan dan ketakutan,” kata Iberanus dalam keterangannya, Jumat (12/7/2025).
Ia menjelaskan, pada hari itu, lima kendaraan militer mengangkut anggota TNI masuk ke wilayah ujung aspal Ibele sekitar pukul 10.00 WIT.
“Mereka langsung menyebar ke arah hutan di sekitar Kali Sayoma dan Kipukmo, lalu bermalam di sana. Ini menimbulkan kecemasan besar di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ketegangan semakin meningkat ketika pada 10 Juli 2025, sekitar pukul 01.00 WIT dini hari, tiga kendaraan TNI kembali memasuki Kampung Habema, Ibele.
“Mereka datang malam-malam dan kembali menyebar ke hutan. Masyarakat merasa ini bukan pendekatan keamanan, tapi seperti situasi darurat militer,” tambahnya.
Dampak Langsung: Trauma, Sekolah Terganggu, Pelayanan Lumpuh
Menurut Hengky, keberadaan TNI non-organik membawa dampak nyata bagi kehidupan warga. Ia mencatat beberapa hal yang dikeluhkan masyarakat:
- Jumlah anggota TNI melebihi jumlah warga setempat, menciptakan ketidakseimbangan dan rasa tidak aman.
- Masyarakat mengalami trauma, sehingga aktivitas ekonomi dan sosial terganggu.
- Sekolah terancam tidak berjalan normal, padahal kalender pendidikan nasional akan dimulai 14 Juli 2025. “Anak-anak takut untuk kembali belajar,” ujarnya.
- Pelayanan kesehatan terganggu, karena lokasi pasukan dekat dengan pusat pengobatan masyarakat.
- Aktivitas militer dilakukan di lokasi yang dianggap keramat oleh masyarakat adat. “TNI bahkan menebang kayu di sana, ini mencederai nilai-nilai budaya kami,” tegas Hengky.
- Warga merasa tidak dilibatkan dan tidak pernah diberikan penjelasan atas kehadiran pasukan tersebut.
Tuntutan: Tarik Pasukan Sekarang!
Atas berbagai dampak tersebut, masyarakat Ibele menyatakan sikap tegas: menolak kehadiran TNI non-organik di wilayah mereka.
“Kami meminta kepada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Dandim 1702/Jayawijaya, Kapolres Jayawijaya, DPRD kabupaten dan provinsi, serta MRP Papua Pegunungan untuk segera menarik pasukan dari Ibele,” ujar Iberanus.
Ia menekankan pentingnya pemerintah bertindak cepat sebelum situasi memburuk. “Kami tidak ingin menunggu sampai jatuh korban. Jika pemerintah diam, maka pemerintah juga harus bertanggung jawab bila hal buruk terjadi,” pungkasnya.(*)
Pewarta: Grace Amelia
