Jakarta – Nirmeke.com – ALIANSI mahasiswa Papua dari Front Anti-Militerisme dan Investasi melakukan unjuk rasa di depan kantor Kementerian Hak Asasi Manusia, Jakarta, pada Senin, 11 Mei 2026. Sekitar 50 orang massa menuntut pemerintah menyelesaikan dugaan kasus kekerasan polisi di Moanemani, Kabupaten Dogiyai, yang mencapai sedikitnya lima orang asli Papua pada penghujung Maret lalu.
Menurut massa aksi, kasus kekerasan aparat hukum dan militer telah berulang kali menumpahkan darah warga Papua, namun pemerintah tidak mengusutnya. “TNI dan Polri adalah mereka yang menjaga rakyatnya sendiri tapi kenyataannya di tanah Papua adalah pembunuh kawan-kawan!” kata koordinator lapangan aksi, Oktowimelek Gobay, dari atas komando mobil.
Pada 30 Maret lalu, situasi di Moanemani, Kabupaten Dogiyai mencekam. Penyebabnya, polisi menemukan mayat Brigadir Dua Juventus Edowai di parit Gereja Ebenezer, Moanemani. Anggota Kepolisian Resor Dogiyai diduga tewas akibat tebasan senjata tajam.
Menukil laporan Tempo bertajuk “Paskah Mencekam di Dogiyai” yang terbit pada 6 April 2026, kepolisian mengatur organisasi warga Dogiyai usai penemuan mayat anggotanya. Polisi bahkan menembak hingga menyebabkan tiga orang tewas dan sejumlah luka-luka lainnya.
Salah seorang warga yang dibajak adalah perempuan berusia 70 tahun dan anak laki-laki berusia 11 tahun. Perempuan itu tertembak ketika tengah memasak di dapur. Komisi Nasional HAM Papua mencatat ada lima orang warga sipil, dan satu personel polisi tewas.
Namun Front Anti Militerisme dan Investasi mencatat jumlah korban yang lebih tinggi, yaitu 8 orang dari sipil. Mereka pun mengambil tindakan itu dan mengambil tindakan di sisi mana pun dari institusi Polri.
Oktowimelek Gobay menegaskan bahwa apa yang dialami oleh warga Papua tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa setiap warga negara, masyarakat termasuk Papua, berhak atas perlindungan HAM.
Massa aksi juga menuntut menarik tentara pemerintah dan personel polisi yang ditempatkan di Papua. Gobay menyatakan bahwa akar permasalahan di Tanah Papua adalah ketidaksetaraan ekonomi dan hak politik, sehingga pengarahan aparat bukanlah solusi.
Massa aksi mendesak Menteri HAM Natalius Pigai untuk membahas mereka dan memberikan solusi nyata. “Natalius Pigai sebagai orang Papua harus keluar di depan orang Papua. Sama seperti kamu, kita menuntut keadilan!” ujar wakil koordinator lapangan aksi, Laban Jingga, dari atas komando mobil. *(merah)
Laporan: Anis Giyai
Foto dokumentasi: Aliansi Mahasiswa Papua (Front Anti-Militerisme dan Investasi) menunjukkan rasa untuk menolak kebijakan militer dan investasi di Papua di depan Kantor Kementerian HAM, Jakarta, 11 Mei 2026/dibagikan oleh Mas Beni (Via WhatsApp).
