Oleh: Yefta Lengka
“Orang Papua sibuk Urus Politik Jakarta. Sementara Jakarta sibuk merampok harta dan kekayaan alam di Papua dan kasi habis manusia Papua”
Dalam Sidang pleno perolehan suara di KPU kabupaten, banyak sekali masa yang membawa senjata tajam untuk mengadu kekuatan masa. Pada akhirnya kelompok-kelompok tersebut saling menyerang. Dan dalam kelompok-kelompok tersebut ada yang dari satu suku bahkan keluarga. Sayang sekali, permusuhan akan tercipta secara langsung dalam politik praktis ini.
Dalam situasi seperti ini pihak lain menyiapkan Pisau Samurai, (pisau panjang yang dibelah dari bar sensor), ada juga yang siapkan minuman keras untuk merangsang emosi, dan masih banyak cara lainnya untuk orang Papua gunakan dalam pesta Demokrasi dengan iming-iming “untuk jaga diri”. Pertanyaannya apakah barang benda bisa menjaga manusia? Tentu tidak!
Di sela-sela itu, TNI POLRI tidak mengawasi (razia) massa yang yang membawa senjata tajam tersebut. TNI-Polri membiarkan situasi ini berjalan begitu saja. Para pejabat sementara yang ditetapkan Mendagri juga terlihat membisu seribu bahasa. Tidak ada rapat koordinasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah dan provinsi di tanah Papua. Padahal potensi konflik sangat nyata secara terang-terangan.
Contoh kasus di Jayawijaya adalah saat pleno perolehan suara distrik Asotipo dan Hubikosi. Kedua distrik tersebut telah terjadi konflik antar warga. Dalam kasus ini, konflik telah terjadi dan beberapa hari kemudian Pj. Bupati Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan himbauan.
Ini merupakan pembiaran terhadap peningkatan eskalasi konflik. Mengapa saya sebut sebagai pembiaran? Karena salah satu mandat yang di berikan kepada PJ Bupati Jayawijaya adalah untuk menyiapkan jalannya pesta demokrasi secara baik dan benar untuk badan legislatif maupun eksekutif definitif. Namun jika ada pembiaran seperti ini maka saya dapat menyimpulkan ini adalah pembiaran.
Tidak hanya PJ. Bupati Jayawijaya, PJ Gubernur Papua Pegunungan juga seakan lepas tanggungjawab dalam ajang pesta Demokrasi tahun 2024 di Provinsi Papua Pegunungan. Hal itu terlihat dari tidak adanya himbauan dan instruksi pengamanan pergerakan masa dengan senjata tajam di Papua Pegunungan.
Atas nama kemanusiaan saya melihat dan menyimpulkan bahwa:
Pertama: Dengan tidak adanya tanggung jawab moral dan fisik Pj. Bupati Jayawijaya dan Pj. Gubernur Papua pegunungan ini, akan meyakinkan bahwa di Papua Pegunungan adalah wilayah rawan konflik. Dengan demikian pengiriman pasukan TNI dan Polri baik organik maupun non organik akan semakin masif dan terstruktur.
Kedua: Pembiaran ini dilakukan dengan sengaja untuk melihat dan memastikan pergerakan masa orang Papua Pegunungan.
Ketiga: Dengan adanya pembiaran ini, depopulasi penduduk pribumi semakin masif dan terstruktur melalui politik praktis. Kata lain yang digunakan oleh orang Papua adalah PMP atau “Papua makan Papua”.
Keempat: Dengan adanya pembiaran ini saya melihat pemerintah dengan sengaja memupuk kebencian terhadap sesama orang Papua melalui politik praktis ini. (*)
)* Aktivis Kemanusiaan asal Wamena Kabupaten Jayawijaya
