Wamena, nirmeke.com — Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Pegunungan, Ismail Asso, mendesak pimpinan MRP segera mengeluarkan sikap resmi menyikapi situasi kemanusiaan yang terjadi di Kabupaten Lanny Jaya pasca pengeboman yang diduga dilakukan oleh aparat TNI.
Menurut Ismail, tragedi pengeboman yang menyebabkan korban warga sipil itu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan tidak boleh dibiarkan tanpa sikap tegas dari lembaga representatif orang asli Papua.
“Sikap resmi pernyataan MRP Papua Pegunungan harus dikeluarkan oleh Ketua, didampingi wakil dari Lanny Jaya dan Pegunungan Bintang. Kita harus mengutuk keras tindakan pengeboman oleh aparat TNI yang menimbulkan korban di pihak warga sipil,” ujar Ismail Asso dalam keterangannya, Jumat (17/10/2025).
Ismail menegaskan, MRP Papua Pegunungan sebagai lembaga kultural yang mewakili aspirasi masyarakat adat Papua memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan penderitaan rakyat akibat kekerasan negara. Ia menilai, keheningan lembaga terhadap tragedi kemanusiaan akan dianggap sebagai pembiaran.
“MRP tidak boleh diam. Kita adalah suara rakyat adat. Karena itu, pernyataan resmi dari Ketua dan perwakilan wilayah yang terdampak harus segera dikeluarkan,” tegasnya.
Sebagai langkah penyelesaian jangka panjang, Ismail mengusulkan agar Pemerintah Indonesia mengedepankan pendekatan damai melalui dialog antara Pemerintah Pusat dan TPNPB-OPM di salah satu negara netral.
“Penyelesaian konflik Papua harus dilakukan dengan pendekatan dialog damai antara Pemerintah Pusat dan TPNPB-OPM di negara netral, agar lahir resolusi baru menuju perdamaian sejati,” katanya.
Sebelumnya, laporan lapangan dari sejumlah sumber menyebutkan bahwa aksi pengeboman oleh aparat TNI di beberapa distrik di Lanny Jaya telah menyebabkan warga sipil mengungsi ke hutan dan mengalami kesulitan mendapatkan bahan makanan serta layanan kesehatan. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak TNI maupun pemerintah daerah terkait jumlah pasti korban jiwa maupun kerusakan akibat pengeboman tersebut.
Ismail berharap, MRP Papua Pegunungan dapat segera mengeluarkan pernyataan sikap dan mendorong Presiden Republik Indonesia untuk menghentikan operasi militer serta memulai proses dialog sebagai jalan damai bagi rakyat Papua.(*)
Pewarta: Grace Amelia
