Jakarta, nirmeke.com — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan se-Tanah Papua mengkritik belum adanya arah jelas atau peta jalan penyelesaian konflik Papua, di tengah terus meningkatnya korban jiwa akibat kekerasan bersenjata.
Kritik tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Konferensi pers dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, serta dihadiri sejumlah anggota DPD RI dari wilayah Papua, di antaranya Filep Wamafma, Arianto Kogoya, Lis Tabuni, dan R. Graal Taliawo.
Dalam pernyataannya, DPD menilai eskalasi konflik sejak 2025 hingga 2026 telah menimbulkan ratusan korban jiwa dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil.
Peristiwa terbaru di Kabupaten Puncak pada 14 April 2026 kembali memperlihatkan dampak serius konflik, dengan laporan sembilan orang meninggal dunia—termasuk seorang anak—serta sejumlah korban luka dan ratusan warga mengungsi.
“Setiap nyawa yang hilang adalah luka bagi bangsa. Ini tidak bisa terus dibiarkan,” demikian pernyataan DPD RI yang di sampaikan Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai.
DPD menilai kekerasan yang terus berulang merupakan akumulasi dari persoalan struktural yang belum diselesaikan, termasuk kemiskinan, ketimpangan pembangunan, serta belum tuntasnya kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua.
Dalam konteks tersebut, DPD juga menyoroti komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto yang dinilai belum diiringi dengan strategi komprehensif berbasis dialog dan keadilan.
“Belum terlihat adanya grand design atau road map yang jelas dan terbuka kepada publik terkait penyelesaian konflik Papua,” tulis DPD.
DPD mendesak pemerintah untuk segera membuka peta jalan penyelesaian konflik, mendorong dialog inklusif, serta menuntaskan kasus pelanggaran HAM secara adil dan transparan.
Selain itu, negara diminta menjamin perlindungan terhadap masyarakat sipil yang selama ini menjadi korban utama konflik.
Menanggapi pernyataan DPD, aktivis HAM Papua, Teo Hesegem, menilai kritik tersebut mencerminkan realitas di lapangan yang selama ini dialami masyarakat.
Menurutnya, pendekatan keamanan yang dominan tanpa diimbangi penyelesaian akar masalah hanya akan memperpanjang siklus kekerasan.
“Selama negara tidak membuka ruang dialog yang jujur dan menyelesaikan pelanggaran HAM secara serius, konflik ini akan terus berulang,” ujarnya.
Teo juga menyoroti kondisi masyarakat sipil, khususnya di wilayah konflik seperti Puncak, yang hidup dalam ketakutan dan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar.
“Yang paling menderita adalah masyarakat sipil—mereka kehilangan rumah, pendidikan, bahkan nyawa,” katanya.
DPD menegaskan bahwa penyelesaian konflik Papua tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan membutuhkan sinergi seluruh elemen, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, tokoh adat, tokoh agama, hingga masyarakat sipil.
“Tanah Damai tidak akan terwujud tanpa kolaborasi dan keberanian negara untuk menyelesaikan akar masalah,” demikian pernyataan DPD.
Hingga saat ini, situasi keamanan di sejumlah wilayah Papua, khususnya Papua Pegunungan dan Papua Tengah, masih dilaporkan rentan, dengan masyarakat sipil menjadi kelompok paling terdampak.(*)
