Wamena, nirmeke.com — Pemerhati Penegakan hukum di Provinsi Papua Pegunungan Henius Asso, S.H., menegaskan bahwa rencana Pemerintah Daerah (Pemda) Yahukimo untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kedua atas sengketa tata usaha pemerintahan dinilai tidak memiliki dasar hukum. Hal itu disampaikan dalam pendapat hukumnya yang dirilis pada Senin (14/10/2025) di Wamena.
Menurut Henius, sengketa yang telah diputus Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia pada 23 November 2023 telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan bahkan sudah dieksekusi oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama aparat penegak hukum.
“Putusan Mahkamah Agung sudah final dan mengikat. Tidak ada ruang hukum bagi pengajuan PK kedua dalam perkara tata usaha negara. Upaya ini tidak sah secara hukum,” tegas Henius dalam pendapat hukumnya.
Hanya Berlaku untuk Perkara Pidana
Lebih lanjut, Henius menjelaskan bahwa ketentuan PK diatur dalam Pasal 67 hingga Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Secara prinsip, PK merupakan upaya hukum luar biasa yang hanya dapat dilakukan satu kali.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XI/2013 memang membuka peluang adanya PK kedua, namun Henius menekankan bahwa putusan tersebut hanya berlaku untuk perkara pidana, bukan perkara tata usaha negara atau administrasi pemerintahan.
“Dalam konteks Yahukimo, sengketa ini berkaitan dengan keputusan tata usaha pemerintahan seperti SK Bupati dan pelaksanaan putusan administrasi. Oleh sebab itu, dasar hukum PK kedua tidak dapat diterapkan,” ujarnya.
Ia menilai, dalil adanya novum atau bukti baru yang diklaim oleh Pemda Yahukimo tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Bukti tersebut, katanya, tidak relevan serta tidak signifikan terhadap substansi putusan yang telah diputuskan MA.
Langgar Asas Kepastian Hukum
Dalam analisis yuridisnya, Henius menilai pengajuan PK kedua tidak hanya menyalahi ketentuan hukum acara, tetapi juga melanggar asas kepastian hukum dan finalitas putusan pengadilan.
“Langkah tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pengabaian terhadap kewajiban hukum. Ketika pejabat tidak melaksanakan putusan yang telah inkracht, itu berarti menentang prinsip negara hukum,” kata Henius.
Ia mengingatkan bahwa pejabat yang mengabaikan putusan pengadilan dapat dikenai sanksi administratif dan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Sanksi Gubernur dan Penyidikan Polisi Dianggap Sah
Terkait sanksi administratif yang diberikan oleh Gubernur Papua Pegunungan kepada pejabat Pemda Yahukimo, Henius menilai langkah tersebut sah dan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Sanksi 14 hari yang dijatuhkan oleh Gubernur merupakan tindakan administratif yang sejalan dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” jelasnya.
Selain itu, Henius menegaskan bahwa penyidikan oleh Kepolisian terhadap pejabat Pemda Yahukimo juga memiliki dasar hukum yang kuat. Ia merujuk pada Pasal 421 KUHP dan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang memberikan kewenangan aparat penegak hukum untuk menindak pejabat yang melanggar kewajiban melaksanakan putusan pengadilan.
“Penyidikan tersebut merupakan bentuk penegakan hukum yang sah terhadap dugaan pelanggaran kewajiban administrasi. Aparat penegak hukum tidak bisa tinggal diam ketika ada upaya melemahkan putusan pengadilan,” tambahnya.
Seruan Menjaga Wibawa Hukum
Di akhir pendapat hukumnya, Henius menyerukan agar seluruh pihak, baik masyarakat, aparat penegak hukum, maupun lembaga pemerintahan, menghormati dan menegakkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
“Negara hukum berdiri di atas kepastian dan ketaatan terhadap putusan pengadilan. Jangan ada upaya hukum yang bertentangan dengan prinsip finalitas hanya demi kepentingan politik atau kekuasaan,” tegas Henius.
Ia berharap pendapat hukum ini menjadi dasar pertimbangan bagi berbagai pihak dalam menjaga wibawa hukum dan supremasi hukum di wilayah Yahukimo. (*)
Reporter: Aguz Pabika
