Jayapura, nirmeke.com – Status Plt Bupati Mimika, Johanes Rettob sebagai terdakwa kasus korupsi pengadaan Pesawat di dinas Perhubungan Kabupaten Mimika terus menjadi diskusi publik. Pasalnya, dengan menyabet status terdakwa namun Johanes Rettob masih aktif menjalankan tugas tugasnya sebagai Plt Bupati Mimika.
Menyikapi itu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua secara tegas meminta Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk agar berkordinasi dengan Mendagri Tito Carnavian untuk memberhentikan Sdr. Johanes Rettob dari jabatanya sebagai Plt Bupati Mimika.
Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Witono SH. Mhum ini, bernomor: B-844/Ft.1/22023, tertanggal 11 Mei 2023 yang salinannya diperoleh media, Sabtu, 13 Mei 2023.
Dalam surat itu, setidaknya kejati Papua memiliki empat (4) poin penting sehingga kemendagri sesegera memberhentikan Johanes Rettob sebagai Plt. Bupati Mimika.
Berikut salinan surat Kejati Papua, kepada Pj. Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk di Nabire yang ditandatangani Kepala Kejati Papua, Witono, S.H., M.Hum.
“Sehubungan dengaan penuntutan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan dan Operasional Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX. Dan, Helikopter Airbus H-125 pada Dinas Perhubungan Kab. Mimika Tahun Anggaran 2015 s/d 2022 atas nama terdakwa Johannes Rettob, S.Sos., M.M., Plt. Bupati Mimika, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:
1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Thn. 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 83 ayat :
- Kepala daerah dan/ atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/ atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Kepala daerah dan/ atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di Pengadilan.
- Pemberhentian sementara kepala daerah dan/ atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Presiden untuk Gubernur dan/ atau Wakil Gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/ atau wakil bupati atau wali kota dan/ atau wakil walikota.
2. Bahwa saudara Johannes Rettob, S.Sos., M.M., Plt. Bupati Mimika, saat ini berstatus sebagai terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan register perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: 8/Pid.SusTPK/2023/PN Jap tanggal 09 Mei 2023.
3. Bahwa terdakwa Johannes Rettob, S.Sos., M.M., Plt. Bupati Mimika yang masih aktif memimpin daerah dan tidak dilakukan penahanan. Sehingga diduga menggerakkan massa, membuat opini di media sosial, gerilya mencari dukungan politik dan pembenaran atas perbuatannya, menekan saksi dan ahli. Serta melakukan serangkaian upaya untuk menggagalkan proses penuntutan yang sedang berjalan.
4. Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan, agar informasi ini kiranya dapat disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri di Jakarta untuk menentukan sikap selanjutnya.
Ketahui, surat Kejati Papua itu juga tembusannya disampaikan kepada Jaksa Agung RI di Jakarta, Menteri Dalam Negeri RI, Jampidsus Kejagung RI, dan Jamwas Kejaksaan Agung RI. (*)
