Wamena, nirmeke.com — Kelompok organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan yang tergabung dalam unsur Cipayung Jayawijaya menyampaikan sejumlah kritik terkait situasi keamanan, pembangunan dan kebijakan pemerintah di Papua dalam aksi penyampaian aspirasi di halaman Kantor DPRP Papua Pegunungan, Wamena, Sabtu (15/8/2026).
Unsur yang hadir dalam aksi tersebut terdiri dari KNPI Jayawijaya, GMNI Jayawijaya, PMKRI Jayawijaya, GMKI Jayawijaya dan HMI Komisariat Wamena.
Dalam aksi tersebut, Ketua Komisariat HMI Wamena, Ikranul Sudarwan, turut menyampaikan orasi politik terkait situasi Papua, termasuk persoalan operasi militer, kehadiran pasukan nonorganik, PSN dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Soroti Operasi dan Kehadiran Militer
Ikranul dalam orasinya menilai situasi Papua masih menghadapi persoalan serius, terutama berkaitan dengan konflik dan krisis kemanusiaan.
Ia mempertanyakan kebijakan pengerahan kekuatan militer di Papua dan menyerukan agar pemerintah mengevaluasi pendekatan keamanan yang diterapkan di wilayah masyarakat sipil.
Menurutnya, penyelesaian persoalan Papua tidak cukup dilakukan melalui pendekatan keamanan, tetapi membutuhkan ruang politik dan dialog untuk mencari penyelesaian yang lebih menyeluruh.
“Situasi Papua tidak baik-baik saja. Kepentingan negara terus merusak eksistensi rakyat Papua,” ujar Ikranul dalam orasinya.
Desak Penarikan Pasukan Nonorganik
Dalam tuntutannya, kelompok Cipayung juga menyerukan penarikan pasukan militer nonorganik dari Papua, khususnya wilayah Papua Pegunungan.
Mereka menilai keberadaan pasukan dalam jumlah besar di tengah masyarakat berpotensi meningkatkan ketegangan dan memperbesar jarak antara masyarakat sipil dengan aparat keamanan.
Karena itu, mereka meminta pemerintah mengutamakan pendekatan dialog, perlindungan masyarakat sipil dan penyelesaian konflik secara damai.
Tolak PSN dan Soroti Tanah Adat
Selain persoalan keamanan, Cipayung Jayawijaya menyampaikan penolakan terhadap proyek-proyek strategis pemerintah yang dinilai belum memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat Papua.
Perwakilan PMKRI Jayawijaya mempertanyakan dampak PSN terhadap masyarakat adat, terutama berkaitan dengan tanah ulayat dan ruang hidup masyarakat.
“Tolak PSN, tidak ada untung bagi rakyat Papua,” menjadi salah satu seruan dalam orasi.
Cipayung meminta pemerintah memastikan setiap proyek pembangunan di Papua melibatkan masyarakat adat dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal.
Pertanyakan Pelaksanaan MBG
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi salah satu isu yang disoroti dalam aksi tersebut.
Cipayung meminta pemerintah memastikan program nasional tersebut tidak hanya dilihat dari sisi pelaksanaan program, tetapi juga mempertimbangkan kondisi masyarakat Papua dan melibatkan pelaku ekonomi lokal.
Mereka mendorong agar program pemerintah di Papua tidak mengabaikan masyarakat lokal sebagai penerima manfaat maupun pelaku dalam rantai penyediaan bahan pangan.
Cipayung Minta Pemerintah Buka Ruang Dialog
Cipayung Jayawijaya menilai persoalan Papua harus dibahas secara terbuka dengan melibatkan masyarakat dan berbagai kelompok sipil.
Menurut mereka, operasi keamanan, pembangunan, persoalan tanah adat dan krisis kemanusiaan merupakan persoalan yang saling berkaitan sehingga membutuhkan kebijakan yang lebih komprehensif.
Aksi penyampaian aspirasi tersebut berlangsung selama lebih dari tiga jam. Massa menyampaikan orasi secara bergantian dan membubarkan diri sekitar pukul 14.30 WIT.(Red)*
