WAMENA, NIRMEKE.COM — Ketua DPR Papua Pegunungan, Yos Elopere, menyatakan dukungannya terhadap penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disuarakan ribuan pelajar dalam aksi di Wamena, Selasa (15/9/2026).
Yos bahkan ikut menandatangani surat pernyataan penolakan MBG yang disampaikan massa aksi Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) kepada DPR Papua Pegunungan.
Dalam pernyataannya di hadapan para pelajar, Yos mengatakan DPR Papua Pegunungan sejalan dengan aspirasi yang disampaikan massa aksi dan menilai program MBG perlu dievaluasi.
“Kalau Natalius Pigai bilang memberi makan itu hak asasi manusia, maka teman-teman pelajar menolak hari ini juga adalah hak asasi manusia. Demi nama itu, kami lembaga DPR juga sepakat,” kata Yos.
Ia bahkan menyebut MBG sebagai program nasional yang gagal dan memastikan lembaga DPR Papua Pegunungan akan membawa aspirasi tersebut kepada pemerintah eksekutif.
“Ini program nasional yang gagal sehingga atas nama lembaga DPR saya sepakat ikut tolak,” ujarnya.
Pelajar Minta Anggaran MBG Dialihkan
Sebelumnya, ribuan pelajar yang tergabung dalam SPWP menggelar aksi damai di Kantor DPR Papua Pegunungan, Wamena.
Para pelajar menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya menghentikan program MBG, menyediakan pendidikan gratis serta mengalihkan anggaran MBG untuk kebutuhan pendidikan.
Sekretaris SPWP Wilayah Lapago, Sehan Kabak, mengatakan aksi tersebut merupakan bagian dari gerakan serentak di Papua dengan tuntutan penghentian MBG dan pemberian pendidikan gratis.
Menurut Sehan, anggaran yang selama ini dialokasikan untuk MBG seharusnya dapat diarahkan untuk memperkuat sektor pendidikan.
Ia juga mendesak pemerintah menyelesaikan persoalan kasus keracunan yang dikaitkan dengan program MBG di sejumlah daerah, termasuk kasus yang disebut terjadi di Depapre, Kabupaten Jayapura.
Selain itu, massa aksi meminta pemerintah menghentikan pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di enam provinsi di Tanah Papua.
DPR Soroti Pembangunan MBG di Papua Pegunungan
Yos mempertanyakan alasan pembangunan fasilitas MBG tetap didorong di Papua Pegunungan ketika sebagian pelajar menyatakan penolakan terhadap program tersebut.
Ia juga meminta pejabat yang terlibat dalam memfasilitasi pembangunan maupun pelaksanaan program MBG di Papua Pegunungan menghentikan langkah tersebut dan mendengarkan aspirasi masyarakat.
“Yang mau makan adalah adik-adik pelajar, tapi mereka tolak. Kenapa kami pejabat terlalu ngotot harus bangun barang itu di Papua Pegunungan,” katanya.
Yos juga menegaskan bahwa aspirasi para pelajar menjadi tanggung jawab DPR bersama pemerintah daerah untuk dibahas lebih lanjut.
Menurutnya, keputusan terkait pemberian izin pembangunan fasilitas MBG berada pada ranah eksekutif sehingga pemerintah daerah juga harus mendengar suara masyarakat.
Minta Pelajar Tidak Diberi Sanksi
Selain menyatakan dukungan terhadap aspirasi penolakan MBG, Yos meminta para guru dan pihak sekolah tidak memberikan sanksi kepada pelajar yang mengikuti aksi.
Ia menilai penyampaian pendapat merupakan hak para pelajar.
“Para guru jangan pernah memberikan sanksi atau mengeluarkan mereka dari sekolah. Mereka punya hak mengajukan aspirasi dan berpendapat,” tegasnya.
Yos bahkan meminta pelajar yang mendapatkan sanksi karena mengikuti aksi tersebut untuk melaporkannya kepada DPR Papua Pegunungan.
Aksi yang melibatkan pelajar dari jenjang SD, SMP hingga SMA/SMK tersebut turut diikuti mahasiswa, guru, tokoh agama dan orang tua murid. Aksi kemudian berakhir dalam keadaan aman dan tertib.(Red)*
