Wamena, nirmeke.com — Lembaga dan Asosiasi Pilot serta Teknisi Papua Pegunungan mendesak pemerintah daerah segera mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang sistem penerbangan di wilayah pegunungan Papua. Langkah ini dinilai mendesak untuk memastikan keterlibatan anak-anak asli Papua dalam industri penerbangan yang selama ini didominasi pihak luar.
Dalam audiensi bersama Majelis Rakyat Papua – Pokja Papua Pegunungan (MRP-PPP) di Wamena, para perwakilan asosiasi menyampaikan kegelisahan mendalam atas kondisi dunia penerbangan yang tidak berpihak pada sumber daya manusia (SDM) lokal.
Ketua Asosiasi Pilot dan Teknisi Papua Pegunungan menegaskan, maskapai yang beroperasi di wilayah pegunungan wajib melibatkan tenaga penerbangan asal Papua.
“Anak-anak kami sudah sekolah tinggi, ada yang jadi pilot, teknisi, bahkan punya badan hukum sendiri. Tapi di lapangan, mereka tetap ditolak bekerja di tanahnya sendiri,” ujarnya dengan nada tegas.
Asosiasi yang kini memiliki 150 anggota — terdiri atas 44 pilot, 14 teknisi mesin, dan berbagai tenaga pendukung lainnya — juga menyoroti praktik pelayanan penerbangan yang dinilai tidak manusiawi.
Harga tiket ke pedalaman disebut tidak masuk akal, dan sistem distribusi barang melalui penerbangan kerap disalahgunakan untuk memasok minuman keras dan barang-barang yang merusak generasi muda Papua.
“Kami ingin sistem penerbangan berubah, bukan hanya untuk bisnis, tapi untuk melayani masyarakat dan menjaga kehidupan orang asli Papua (OAP),” tegas perwakilan asosiasi.
Menanggapi hal itu, anggota MRP-PPP Daud Wanma menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap semangat kemandirian SDM penerbangan asal Papua.
“Puji Tuhan, anak-anak kita sudah banyak yang jadi pilot. Sekarang tugas lembaga dan pemerintah mendukung agar mereka punya ruang kerja di tanahnya sendiri,” katanya.
Sementara Menase Loho menekankan bahwa penerbangan adalah urat nadi kehidupan masyarakat pegunungan, sehingga pemerintah wajib menempatkan anak-anak Papua sebagai aktor utama.
“Jangan tunggu sampai mereka pergi, baru kita menyesal. SDM-nya sudah ada, tinggal keberanian politik untuk membuka ruang,” ujarnya.
Dalam forum itu, anggota MRP lainnya, Yan Wandik, Aser Kudligagal, dan Eliaser Tabuni, kompak mendorong tindak lanjut cepat atas aspirasi asosiasi, termasuk pengalokasian anggaran dan rekomendasi resmi dari MRP.
Sebagai hasil audiensi, MRP-PPP menyepakati tiga langkah strategis:
- Mendorong perluasan jaringan Asosiasi Pilot dan Teknisi Papua Pegunungan ke delapan kabupaten dengan dukungan lembaga dan dinas terkait.
- Membawa aspirasi ini ke pleno MRP se-Tanah Papua pada 20 November 2025 untuk memperkuat dukungan kelembagaan.
- Mengeluarkan rekomendasi resmi dari Ketua MRP guna mendukung eksistensi dan agenda perjuangan asosiasi.
Langkah ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk berhenti memandang penerbangan hanya sebagai urusan bisnis.
Di tanah dengan topografi ekstrem dan keterisolasian tinggi, penerbangan adalah urat nadi kehidupan — dan jika dikelola oleh anak-anak Papua sendiri, ia bisa menjadi jalan kemandirian dan keadilan ekonomi yang selama ini diabaikan.(*)
