WAMENA, NIRMEKE.COM — Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) meminta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tanah Papua dikaji secara serius dengan mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.
Hal itu disampaikan Henius Asso, dari Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia / Pengacara HAM Papua, saat menjadi narasumber dalam diskusi publik yang digelar SPWP di halaman Kampus Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, Sabtu (29/8/2026).
Sensius mengatakan persoalan utama masyarakat Papua tidak hanya menyangkut program MBG, tetapi juga masih lemahnya akses pendidikan, kesehatan, serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.
“Persoalan utama yang ada di Papua itu bukan soal MBG, tetapi pendidikan dan kesehatan. Itu menjadi fundamental. Kemudian penghormatan terhadap manusia, harkat dan martabat itu jauh lebih penting,” kata Henius.
Menurutnya, MBG sebagai program nasional tidak bisa diterapkan dengan pola yang sama seperti di daerah lain. Kondisi geografis Papua yang luas dan sulit dijangkau membutuhkan kebijakan serta mekanisme pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi daerah.
Sensius juga meminta pemerintah melibatkan masyarakat lokal dalam rantai pasok MBG. Petani, kelompok tani, pedagang, dan pelaku usaha lokal harus menjadi pemasok bahan pangan sehingga program tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat Papua.
“Program pangan seharusnya tidak membuat masyarakat kehilangan kemandirian pangan,” ujarnya.
Henius turut mempertanyakan pelaksanaan dan pengawasan anggaran MBG di Papua. Ia mengatakan besarnya anggaran harus sebanding dengan manfaat yang diterima masyarakat.
Menurutnya, berdasarkan kondisi yang mereka lihat, pelaksanaan MBG di sejumlah wilayah masih terbatas pada satu atau dua sekolah.
“Anggaran yang begitu sangat besar dikucurkan di seluruh Tanah Papua, termasuk Papua Pegunungan. Dalam pelaksanaannya, fakta yang kita lihat hanya satu-dua sekolah yang jalan. Kemudian anggaran itu ke mana?” katanya.
Ia meminta pemerintah membuka pengelolaan anggaran MBG secara transparan dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan.
“Yang itu menjadi potensi korupsi yang luar biasa,” tegasnya.
Henius menegaskan MBG tidak perlu dihentikan, tetapi pelaksanaannya harus berjalan beriringan dengan pembenahan sektor pendidikan dan kesehatan.
Ia menyoroti persoalan kekurangan guru, keterbatasan fasilitas pendidikan, tenaga kesehatan, obat-obatan, hingga akses pelayanan kesehatan di sejumlah wilayah Papua.
“MBG tidak perlu dihentikan, tapi perhatikan pendidikan dan kesehatan dan penghormatan terhadap harkat dan manusia di tanah ini. Itu jauh lebih penting daripada MBG,” pungkasnya.
Sensius juga mendorong pelibatan orang tua murid, tokoh agama, pemuda, pelajar, mahasiswa, serta masyarakat adat dalam mengawal pelaksanaan program tersebut.
Menurutnya, persoalan utama bukan pada keberadaan MBG, melainkan bagaimana program nasional tersebut diterapkan agar benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat Papua.
“Masalahnya bukan semata-mata pada MBG, tetapi bagaimana program tersebut dilaksanakan di Papua,” ujarnya.
SPWP mendorong pemerintah membuka ruang dialog dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG, terutama menyangkut keterlibatan masyarakat lokal, penggunaan pangan lokal, distribusi program, serta transparansi dan pengawasan anggaran.(Red)*
