Wamena, nirmeke.com – Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) melalui Pokja Papua Sehat melakukan kunjungan ke Kantor Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Jayawijaya untuk memperkuat koordinasi penanganan HIV/AIDS di Papua Pegunungan.
Kunjungan yang dilakukan Anggota Pokja Papua Sehat BP3OKP, Oliphina Rumbekwan, S.KM., M.Kes., pada Kamis (13/8/2026), difokuskan pada sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi dan koordinasi program penanggulangan HIV bersama KPA Jayawijaya.
Oliphina mengatakan kunjungan tersebut bertujuan melihat langsung program dan kondisi KPA Jayawijaya agar dapat diselaraskan dengan agenda Pokja Papua Sehat.
“Intinya adalah sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi dan koordinasi. Kami ingin mendapatkan gambaran tentang keberadaan KPA di Kabupaten Jayawijaya, sehingga apa yang mereka rencanakan dan lakukan bisa searah dengan apa yang kita harapkan,” kata Oliphina.
Menurutnya, salah satu fokus utama adalah menekan angka kesakitan dan kematian akibat HIV serta memastikan masyarakat yang membutuhkan layanan tidak terputus dari pendampingan.
“Teristimewa dalam penurunan angka kesakitan maupun angka kematian dari penderita HIV yang ada di kabupaten ini. Sehingga harapan hidup orang-orang asli Papua, khususnya di Papua Pegunungan, dapat diselamatkan,” ujarnya.
4.000 Pasien Loss to Follow Up
Ketua Harian KPA Kabupaten Jayawijaya, Tonius Wenda, menyambut baik kunjungan tim BP3OKP tersebut.
Ia mengatakan kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi KPA untuk menyampaikan kondisi, program dan kebutuhan penanganan HIV di Jayawijaya.
“Kami sangat berterima kasih kepada teman-teman tim BP3OKP dari provinsi yang dipercayakan sebagai perpanjangan tangan untuk mengawal dana Otsus di seluruh Papua Pegunungan. Dengan kehadiran dan kunjungan ini, termasuk pengawasan terhadap program kami, kami sangat berterima kasih,” kata Tonius.
Tonius mengatakan salah satu program yang menjadi perhatian KPA adalah penjangkauan pasien loss to follow up atau pasien yang tidak lagi melanjutkan pengobatan maupun pemantauan layanan kesehatan.
Berdasarkan data yang disampaikan Tonius, terdapat lebih dari 4.000 pasien yang masuk kategori loss to follow up. Sementara lebih dari 1.500 pasien saat ini masih menjalani pengobatan antiretroviral (ARV).
“Program-program utama sudah kami sampaikan dan jelaskan kepada teman-teman BP3OKP. Mereka sangat merespons program unggulan yang sudah kami siapkan, termasuk penjangkauan terhadap pasien yang berstatus loss to follow up yang jumlahnya lebih dari 4.000 orang, serta lebih dari 1.500 orang yang saat ini masih minum obat ARV,” ujarnya.
Jayawijaya Dinilai Punya Peran Strategis
Tonius meminta pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap penanganan HIV di Jayawijaya.
Menurutnya, Jayawijaya memiliki posisi strategis sebagai kabupaten induk sekaligus pusat aktivitas masyarakat dari berbagai wilayah di Papua Pegunungan.
“Kami berharap pemerintah benar-benar fokus terhadap penanganan HIV di Kabupaten Jayawijaya. Jayawijaya adalah kabupaten induk dan menjadi pusat aktivitas masyarakat, bahkan orang-orang dari seluruh Provinsi Papua Pegunungan banyak beraktivitas di sini,” katanya.
Karena itu, ia menilai dukungan terhadap program penanggulangan HIV di Jayawijaya perlu disesuaikan dengan luasnya cakupan pelayanan yang dijalankan KPA.
“Jayawijaya harus dilihat secara sekelas provinsi karena menjadi kabupaten induk yang menangani keseluruhan pasien yang berdomisili di sini,” ujarnya.
KPA Butuh Kendaraan Operasional
Selain persoalan penjangkauan pasien, Tonius mengungkapkan KPA Jayawijaya masih menghadapi keterbatasan fasilitas pendukung, terutama kendaraan operasional.
Menurutnya, kendaraan menjadi kebutuhan penting untuk mendukung staf melakukan penjangkauan dan pelayanan di lapangan.
“Kami di KPA masih memiliki banyak kekurangan, terutama fasilitas yang kami butuhkan. Salah satunya kendaraan operasional,” ungkapnya.
Ia berharap dukungan terhadap fasilitas operasional dapat menjadi bagian dari perhatian pemerintah agar kegiatan penjangkauan pasien dapat berjalan lebih maksimal.
“KPA seharusnya memiliki kendaraan operasional untuk kegiatan penjangkauan, PCT maupun untuk mendukung staf yang bekerja,” katanya.
BP3OKP Jangkau Delapan Kabupaten
Oliphina mengatakan koordinasi yang dilakukan di Jayawijaya merupakan bagian dari kerja Pokja Papua Sehat di seluruh wilayah Papua Pegunungan.
BP3OKP melalui Pokja Papua Sehat, kata dia, tidak hanya akan melakukan koordinasi di Jayawijaya, tetapi juga menjangkau tujuh kabupaten lainnya.
“Memang tanggung jawab kita karena BP3OKP keberadaannya di Provinsi Papua Pegunungan. Jadi bukan saja di Kabupaten Jayawijaya, tetapi kami akan menjangkau tujuh kabupaten lainnya juga,” jelasnya.
Ia berharap koordinasi antara Pokja Papua Sehat dan KPA dapat dilakukan secara berkelanjutan, terutama dalam menangani pasien yang terputus dari layanan.
“Kami harapkan kerja sama ini dapat berjalan secara kontinu. Kami sama-sama bisa berkoordinasi untuk melihat apa yang harus kita selesaikan,” ujarnya.
Oliphina juga berharap pasien loss to follow up yang selama ini belum terjangkau dapat kembali mendapatkan layanan.
“Harapan kami ada penurunan kasus atau mungkin ada loss to follow up yang selama ini belum ditangani, bisa dijangkau kembali oleh teman-teman di KPA,” katanya.
Sementara itu, Tonius berharap berbagai kebutuhan dan aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut dapat diteruskan BP3OKP kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
“Kami berharap teman-teman BP3OKP dapat menyampaikan seluruh aspirasi kami kepada pemerintah daerah setempat dan juga kepada Wakil Presiden yang telah membentuk BP3OKP untuk menangani dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua maupun seluruh Indonesia,” pungkas Tonius.(Red)*
