WAMENA, NIRMEKE.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan memanggil Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Papua Pegunungan bersama sejumlah yayasan pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meminta penjelasan terkait pelaksanaan program tersebut di wilayah Papua Pegunungan.
Pemanggilan itu berlangsung di Kantor DPR Papua Pegunungan, Selasa (22/9/2026), dan dihadiri pimpinan serta sejumlah anggota DPR Papua Pegunungan.
Ketua DPR Papua Pegunungan, Yos Elopere, mengatakan pemanggilan BGN dan yayasan pengelola MBG merupakan tindak lanjut dari aspirasi pelajar yang disampaikan dalam aksi demonstrasi di Kantor DPR Papua Pegunungan pada Selasa (15/9/2026).
“Kami menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan adik-adik pelajar. Karena itu kami memanggil pengurus MBG di Papua Pegunungan, termasuk yayasan yang mengelola program ini,” kata Yos.
Dalam pertemuan tersebut, DPR meminta penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan MBG, mulai dari pengelolaan dapur, pengadaan bahan makanan, proses pengolahan hingga pendistribusian makanan kepada siswa.
DPR juga meminta penjelasan mengenai pelaksanaan program MBG di masing-masing kabupaten di Papua Pegunungan.
Koordinator BGN Regional Papua Pegunungan, Wahyu Adi Pratama, menjelaskan tahapan pelaksanaan MBG mencakup proses pendaftaran, pengadaan bahan makanan, pengolahan hingga distribusi kepada penerima manfaat.
Terkait keterlibatan orang tua, Wahyu mengatakan pihak sekolah memberikan surat kepada orang tua untuk ditandatangani sebagai bentuk persetujuan apakah anak mereka menerima atau tidak menerima program MBG.
“Yang mau silakan, yang tidak mau juga tidak kami paksa,” ujarnya.
Menurut Wahyu, saat ini terdapat 154 sekolah di Papua Pegunungan yang menerima MBG melalui 13 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Rinciannya, dua SPPG berada di Yahukimo, lima di Jayawijaya dan enam di Lanny Jaya.
Namun, pelaksanaan MBG di Kabupaten Jayawijaya sementara dihentikan sejak 14 September 2026. Penghentian tersebut dilakukan sambil menunggu perkembangan situasi serta konfirmasi dari pemerintah daerah dan DPR Papua Pegunungan.
Wahyu menyebut penghentian sementara berkaitan dengan situasi keamanan dan sejumlah persoalan dalam distribusi makanan. BGN masih menunggu keputusan bersama untuk menentukan kapan program tersebut kembali berjalan di Jayawijaya.
Sementara itu, terkait aspirasi pelajar yang meminta sekolah gratis, DPR Papua Pegunungan menyatakan belum mengambil keputusan karena MBG merupakan program pemerintah pusat.
Menurut Wahyu, program pemenuhan gizi dan pendidikan gratis dapat berjalan bersamaan.
“Kalau menurut saya, mereka seharusnya mendapatkan dua-duanya, makan bergizi gratis dan pendidikan gratis,” katanya.
Pertemuan tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi DPR Papua Pegunungan untuk menentukan langkah berikutnya terkait pelaksanaan MBG dan aspirasi pelajar di wilayah Papua Pegunungan.(*)
