Wamena, nirmeke.com — Ribuan massa yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) se-wilayah adat Lapago menggelar aksi penyampaian pendapat di halaman Kantor DPRP Papua Pegunungan, Wamena, Sabtu (15/8/2026).
Aksi berlangsung selama lebih dari tiga jam. Massa mulai memadati halaman Kantor DPRP sekitar pukul 11.00 WIT dan secara bergantian menyampaikan orasi politik hingga aksi berakhir sekitar pukul 14.30 WIT.
Selama berlangsungnya aksi, massa menyampaikan sejumlah isu politik dan kemanusiaan yang menjadi perhatian mereka di Tanah Papua. Aksi berlangsung dengan orasi dan penyampaian aspirasi hingga massa membubarkan diri.
Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satriya Bimantara terlihat memantau situasi di lokasi aksi bersama aparat keamanan.
Soroti New York Agreement hingga PSN
Dalam orasinya, massa KNPB menyoroti kembali Perjanjian New York (New York Agreement) 15 Agustus 1962 yang mereka nilai sebagai persoalan sejarah politik Papua yang belum terselesaikan.
Selain persoalan sejarah politik, massa juga menyerukan penghentian sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua, menolak pendekatan militer dalam penyelesaian konflik, serta meminta perhatian terhadap masyarakat sipil yang terdampak konflik dan pengungsian.
Salah seorang peserta aksi dalam orasinya menyampaikan kritik terhadap kebijakan negara di Papua.
Sementara orator lainnya menyebut proses politik Papua pada 1962 sebagai persoalan yang perlu dibuka dan dibahas kembali melalui mekanisme politik.
KNPB Desak Pemerintah Buka Ruang Dialog
Ketua Umum KNPB, Agus Kossay, dalam orasinya mempertanyakan sikap para pemangku kepentingan di Papua, termasuk DPRP, pemerintah daerah, Majelis Rakyat Papua (MRP) dan gubernur di enam provinsi di Tanah Papua terhadap persoalan kemanusiaan dan konflik yang terus berlangsung.
Menurut Kossay, persoalan Papua tidak hanya terjadi di Papua Pegunungan, tetapi juga di wilayah Papua lainnya.
“Bagaimana sebagai lembaga rakyat Papua, MRP, DPRP, Gubernur, Bupati se-Papua seharusnya menyikapi situasi kemanusiaan secara menyeluruh. Tidak hanya di Papua Pegunungan, tetapi enam provinsi di Papua,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dampak konflik bersenjata terhadap masyarakat sipil, baik orang asli Papua maupun masyarakat non-Papua.
“Akibat konflik tak berkesudahan, bukan hanya orang Papua yang mati, tapi juga orang non-Papua,” kata Kossay.
Menurutnya, penyelesaian persoalan Papua membutuhkan langkah politik dan ruang dialog yang terbuka antara pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan.
Minta Persoalan Papua Diselesaikan di Meja Perundingan
Kossay menyerukan agar pemerintah pusat membuka forum dialog untuk membahas persoalan Papua secara menyeluruh.
Ia menilai penyelesaian konflik tidak cukup dilakukan melalui pendekatan keamanan maupun kompromi politik jangka pendek.
“Jakarta harus buka forum untuk selesaikan kasus Papua di meja perundingan. Penyelesaian tidak bisa dengan cara kompromi politik sesaat,” tegasnya.
Ia juga menyerukan kepada para pejabat Papua yang berada dalam sistem pemerintahan agar tetap memperhatikan aspirasi masyarakat dan persoalan kemanusiaan yang terjadi di lapangan.
Aspirasi Diserahkan ke DPRP
Selain menyampaikan orasi, massa KNPB juga menyerahkan aspirasi secara tertulis.
Aspirasi tersebut disampaikan melalui perwakilan Nieuw-Guinea Raad di wilayah Lapago untuk selanjutnya diteruskan kepada DPRP Papua Pegunungan.
Dokumen aspirasi tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRP Papua Pegunungan, Yos Elopere.
Aksi kemudian berakhir sekitar pukul 14.30 WIT. Massa membubarkan diri setelah seluruh rangkaian penyampaian aspirasi dan orasi politik selesai dilaksanakan.(Red)*
