Mimika, nirmeke.com — Asosiasi Pencari Kerja (Pencaker) Lokal Carstensz Mimika Papua menyerukan agar seluruh perusahaan kontraktor di bawah PT Freeport Indonesia (PTFI) memberi ruang kerja yang lebih besar bagi tenaga kerja asli Papua, khususnya dari suku Amungme, Kamoro, dan lima suku kerabat lainnya, serta masyarakat asli ber-KTP Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.
Ketua Asosiasi Pencaker Lokal Carstensz Mimika, Hendrikus Kaparapea, menegaskan bahwa asosiasi ini dibentuk untuk menjadi wadah yang merangkul para pencari kerja lokal dan memperjuangkan hak mereka agar mendapat kesempatan yang adil dalam setiap proses rekrutmen.
“Kalau pencaker lokal tidak dilibatkan dalam perekrutan, itu seperti bom waktu yang suatu saat akan meledak. Pengangguran di Mimika makin tinggi karena peluang kerja kecil. Akibatnya banyak terjadi konflik sosial, kejahatan, dan persoalan sosial lain. Mereka bukan malas bekerja, tapi tidak diberi kesempatan,” tegas Hendrikus.
Menurutnya, selama ini banyak proses perekrutan dilakukan secara tertutup dengan sistem “orang dalam”. Persyaratan administrasi yang rumit dan biaya sertifikasi yang tinggi membuat para pencari kerja lokal semakin tersisih.
“Sertifikat kompetensi yang diminta perusahaan sangat mahal, sekitar Rp8,5 juta. Ada sertifikat dari Kemenaker dan BNSP, tapi perusahaan hanya mau terima yang BNSP. Lalu bagaimana nasib mereka yang sudah keluarkan biaya besar untuk sertifikat Kemenaker? Ini tidak adil,” ujarnya.
Hendrikus menilai, praktik seperti itu justru memperlebar jurang ketimpangan antara masyarakat lokal dan tenaga kerja dari luar daerah. Ia meminta agar pemerintah daerah, Papua Affairs Division (PAD), serta seluruh kontraktor di bawah PTFI membangun koordinasi yang terbuka dan berpihak pada tenaga kerja asli Papua.
Wakil Ketua Asosiasi, Markus Beanal, menambahkan bahwa asosiasi telah mengirimkan berkas lamaran para pencaker dalam bentuk digital (PDF) ke seluruh kontraktor. Namun, hingga kini belum ada respon memadai dari sebagian besar perusahaan.
“Kami minta agar pihak kontraktor meninjau kembali berkas-berkas lamaran dari asosiasi. Jangan karena dokumen tidak lengkap lalu dijadikan alasan untuk menolak mereka. Ini harus dilihat dengan hati yang tulus, bukan dengan prasangka,” ungkap Markus.
Markus juga menyoroti minimnya data transparan dari kontraktor terkait jumlah tenaga kerja asli Amungme dan Kamoro yang sudah direkrut di Mimika.
“Sampai hari ini belum ada data yang jelas berapa orang Amungme dan Kamoro yang sudah bekerja. Stigma bahwa kami tidak mampu itu terus dipakai untuk menyingkirkan pencaker lokal. Padahal kami dilindungi oleh Undang-Undang Otonomi Khusus Papua,” katanya.
Asosiasi Pencaker Lokal Carstensz Mimika berharap semua pihak, baik pemerintah maupun perusahaan, menjalankan tanggung jawab sosialnya dengan tulus untuk membangun SDM Papua.
“Membangun SDM Papua harus dengan hati yang merangkul dan mendidik dengan kasih. Kalau masyarakat Mimika sejahtera, daerah juga maju, pendapatan daerah ikut meningkat,” tutup Hendrikus.(*)
Pewarta: Grace Amelia
