Adil Untuk PerubahanAdil Untuk PerubahanAdil Untuk Perubahan
  • Tanah Papua
    • Papua Pegunungan
    • Papua Tengah
  • Kabar Daerah
    • Polhukam
    • Pendidikan
    • Kesehatan
    • Perempuan & Anak
    • Ekonomi & Bisnis
    • Infrastruktur
    • Lingkungan
    • Olaraga
    • Kriminal
  • Jendela Papua
    • Features & Sosok Inspiratif
    • Lensa
    • Pariwisata
    • Travel & Kuliner
    • Seni & Budaya
  • Pena Papua
    • Catatan Aktivis Papua
    • Sastra
    • Cerpen Papua
    • Artikel
    • Siaran Pers
    • Berita Foto
  • Editorial
  • Kerjasama
    • MRP Papua Pegunungan
    • Pemkab Lanny Jaya
Tulis judul berita...
© 2025 Nirmeke. Design by Team IT Nirmeke. All Rights Reserved. Develop By Loteng Kreatif.
Reading: LBH Papua: 58 Tahun Freeport Beroperasi, Hak Buruh dan Masyarakat Adat Masih Terabaikan
Share
Notification
Adil Untuk PerubahanAdil Untuk Perubahan
  • Headline
  • Tanah Papua
  • Kesehatan
  • Ekonomi & Bisnis
  • Pendidikan
  • Artikel
  • Cerpen Papua
  • Pariwisata
  • Editorial
Tulis judul berita...
  • Tanah Papua
    • Papua Pegunungan
    • Papua Tengah
  • Kabar Daerah
    • Polhukam
    • Pendidikan
    • Kesehatan
    • Perempuan & Anak
    • Ekonomi & Bisnis
    • Infrastruktur
    • Lingkungan
    • Olaraga
    • Kriminal
  • Jendela Papua
    • Features & Sosok Inspiratif
    • Lensa
    • Pariwisata
    • Travel & Kuliner
    • Seni & Budaya
  • Pena Papua
    • Catatan Aktivis Papua
    • Sastra
    • Cerpen Papua
    • Artikel
    • Siaran Pers
    • Berita Foto
  • Editorial
  • Kerjasama
    • MRP Papua Pegunungan
    • Pemkab Lanny Jaya
Have an existing account? Sign In
Follow US
© 2025 Nirmeke. Design by Team IT Nirmeke. All Rights Reserved.
Adil Untuk Perubahan > Kabar Daerah > Polhukam > LBH Papua: 58 Tahun Freeport Beroperasi, Hak Buruh dan Masyarakat Adat Masih Terabaikan
HeadlinePolhukamTanah Papua

LBH Papua: 58 Tahun Freeport Beroperasi, Hak Buruh dan Masyarakat Adat Masih Terabaikan

admin
Last updated: April 11, 2025 01:39
By
admin
Byadmin
Follow:
441 Views
2 years ago
Share
SHARE

Timika, nirmeke.com – Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Emanuel Gobay, menyatakan bahwa selama 58 tahun beroperasi di Papua, PT Freeport Indonesia dinilai belum menghargai hak-hak buruh maupun masyarakat adat di wilayah tersebut.

Iklan Nirmeke

Hal ini disampaikan melalui siaran pers resmi bernomor: 003/SP-LBH-Papua/IV/2025. Gobay menyoroti kegagalan perusahaan dalam memenuhi hak-hak 8.300 buruh yang melakukan aksi mogok sejak 1 Mei 2017, serta pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat Papua, khususnya masyarakat Amungme dan Kamoro.

Kritik Terhadap Negara dan PT Freeport

Emanuel Gobay menilai Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk Komnas HAM RI, gagal mendesak PT Freeport Indonesia untuk menghormati ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023 tentang Strategi Bisnis dan HAM serta Standar Norma dan Pengaturan No. 13 Tahun 2023.

Menurutnya, sejak penandatanganan Kontrak Karya pertama pada 7 April 1967, yang dilakukan secara sepihak oleh Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport McMoRan tanpa keterlibatan masyarakat adat pemilik wilayah, pelanggaran terus berulang. Hal ini juga terjadi dalam kontrak-kontrak selanjutnya pada 1991 dan 2017.

Baca Juga:  Mahasiswa Lapago Minta Pemerintah Selesaikan Persoalan Pro Kontra Lokasi Penempatan Kantor Gubernur

“Kontrak dilakukan tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat Amungme yang wilayahnya menjadi lokasi eksploitasi,” ujar Emanuel.

Nasib Buruh yang Terlupakan

Gobay menyebut bahwa hingga April 2025, nasib ribuan buruh mogok kerja Freeport masih memprihatinkan. Sejak 1 Juli 2017, Freeport mencabut secara sepihak hak asuransi dan gaji pokok buruh, yang berdampak pada kehancuran ekonomi ribuan keluarga.

“Banyak anak buruh yang terancam putus sekolah, bahkan ada buruh yang meninggal karena tidak mampu membayar biaya rumah sakit,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan adanya dugaan gratifikasi kepada pejabat Dinas Ketenagakerjaan di Papua dan Mimika, sebagaimana ditemukan oleh Inspektorat Provinsi Papua, yang turut memperburuk penyelesaian kasus ini.

Ironi Peresmian Smelter dan Ucapan Terima Kasih

Gobay menyayangkan pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan smelter Freeport di Gresik pada 17 Maret 2025 yang mengucapkan terima kasih kepada Freeport atas kontribusinya.

Baca Juga:  Walhi Papua Ajak Pemuda Bersolidaritas Berjuang Bersama Suku Awyu Dalam Melindungi Tanah Adat Mereka

Ia menilai, pernyataan itu mengabaikan penderitaan masyarakat adat dan buruh.

“Eksploitasi selama 58 tahun tidak diimbangi dengan pembangunan sosial, seperti rumah sakit, sekolah, maupun pembagian hasil yang adil kepada masyarakat adat pemilik wilayah,” katanya.

Tuntutan LBH Papua

Sebagai kuasa hukum 8.300 buruh mogok kerja, LBH Papua mengajukan lima tuntutan kepada pemerintah dan manajemen Freeport:

  1. Presiden RI segera menyelesaikan persoalan 8.300 buruh mogok dan mendesak Freeport memenuhi hak-hak masyarakat adat.
  2. Menteri Hukum dan HAM RI memastikan penyelesaian konflik buruh dan masyarakat adat dengan Freeport.
  3. Menteri Ketenagakerjaan RI memfasilitasi ruang perundingan antara manajemen Freeport dan para buruh.
  4. Manajemen PT Freeport Indonesia segera membayar upah, mengembalikan pekerjaan buruh, dan memenuhi hak masyarakat adat.
  5. Komnas HAM segera turun tangan dan mengawal penyelesaian kasus ini sesuai dengan Perpres No. 60 Tahun 2023 dan Standar Norma HAM No. 13 Tahun 2023. (*)

Related

You Might Also Like

MRP Papua Pegunungan Temukan Korban Belum Dievakuasi di Lokasi Pengeboman Lanny Jaya

Bupati Lanny Jaya Hadiri Peringatan Hardiknas 2025, Tekankan Pentingnya Pendidikan Merata

WALHI Papua Desak Hak Masyarakat Adat Dilindungi dalam Rencana Pengelolaan Tambang Bekas Kristalin oleh Antam

Manfaatkan Media Sosial Untuk Kampanyekan Persoalan Papua

KP3 Resmi Berbadan Hukum, Simson Asso Ajak Pemuda Papua Pegunungan Masuk Dunia Usaha

TAGGED:58 Tahun Freeport BeroperasiAksi Tolak PT Freeport di PapuaLBH Papua

Gabung Channel Whatsapp

Dapatkan berita terbaru dari Nirmeke.com di Whatsapp kamu
Klik disini untuk bergabung
Dengan anda klik untuk gabung ke channel kami , Anda menyetujui Persyaratan Penggunaan kami dan mengakui praktik data dalam Kebijakan Privasi kami. Anda dapat berhenti mengikuti kapan saja.
Previous Article Mahasiswa Puncak Se-Indonesia Desak Pengusutan Kasus Dugaan Mutilasi di Papua
Next Article Wabup Ronny Elopere Salurkan Bantuan Sembako untuk Korban Banjir di Wamena
Leave a Comment Leave a Comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terhubung Dengan Media Sosial Kami

1.4kFollowersLike
100FollowersFollow
100FollowersFollow
1kSubscribersSubscribe
300FollowersFollow

Lihat Topik Berita Lain Dari Nirmeke

Ads Sponsored by
Ad image

Berita Hangat

Masyarakat Adat Sogokmo Persoalkan Survei Lokasi Sekolah Rakyat dan Kawasan Pertanian
Papua Pegunungan
4 hours ago
Baptis Cup 2026 Satukan 48 Tim Lintas Gereja, Pemuda Papua Pegunungan Diajak Jaga Persatuan
Olaraga Papua Pegunungan
1 day ago
Dukung Pemberdayaan Ekonomi Warga, Kadis Koperasi Papua Pegunungan Panen Raya Jagung dan Kacang Tanah di Tolikara
Ekonomi & Bisnis Papua Pegunungan
1 day ago
Lantik Delapan Ketua KONI Kabupaten, Gubernur Jhon Tabo Dorong Pembinaan Atlet Papua Pegunungan
Olaraga Papua Pegunungan
1 day ago
Baca juga
Tanah Papua

Ini 42 Nama Anggota MRP Provinsi Papua Pegunungan yang Dilantik

3 years ago
PendidikanTanah Papua

Mahasiswa STT Walter Post Jayapura Angkat Isu Rasisme Papua dalam Skripsi, Serukan Suara Keras Gereja dan Teolog

1 year ago
Headline

Penyerahan Sepihak Tanah Seluas 108 Ha Demi Jabatan dan Kursi Legislatif

4 years ago
Ekonomi & BisnisPapua Pegunungan

Bupati Tolikara Buka Musda I KADIN, Efraim Wandik Nahkodai Organisasi Pengusaha

4 months ago
Tanah Papua

Bertemu Pimpinan Majelis Rakyat Papua Pegunungan, Pj Gubernur Velix Wanggai Sampaikan Keinginan Ini

3 years ago
PolhukamTanah Papua

Satu Tahun Kasus Penembakan Tobias Silak: Teriakan Keadilan dari Seorang Ayah

1 year ago
Papua PegununganTanah Papua

Komisi A DPRK Jayawijaya Tekankan Perbaikan Banjir, Pelayanan Publik, hingga Stabilitas Kampung dalam Rekomendasi LKPJ 2026

7 months ago
Papua PegununganPendidikan

Tolak Pembangunan Sepihak, Mahasiswa Jayawijaya Desak Pemerintah Libatkan Tokoh Adat dan Patuhi UU Otonomi Khusus

4 days ago
Previous Next
Adil Untuk PerubahanAdil Untuk Perubahan
Follow US
© 2025 Nirmeke. Design by Team IT Nirmeke. All Rights Reserved. Develop By Loteng Kreatif.
  • Tentang kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Cyber
  • Iklan
  • Jasa Buat Website

Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?