WAMENA, NIRMEKE.COM — Rencana pembangunan Sekolah Rakyat dan kawasan program pertanian di Kampung Sogokmo, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, menuai keberatan dari masyarakat adat setempat.
Mereka mempersoalkan survei lokasi yang dilakukan Wakil Gubernur Papua Pegunungan bersama Wakil Bupati Jayawijaya karena dinilai belum didahului pemberitahuan resmi dan kesepakatan bersama seluruh pemilik hak ulayat.
Kepala Suku Adat Wilayah Kampung Sogokmo, Asso Marlon Wetapo, S.Sos., bersama perwakilan masyarakat, Hapok Wetapo, dan Ketua Lembaga Masyarakat Desa (LMD) Kampung Sogokmo, Heri Wetapo, usai pertemuan pada Jumat, (20/11/2026), menegaskan bahwa penentuan lokasi pembangunan belum memperoleh konsensus masyarakat adat.
Mereka meminta Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya tidak mengganggu aktivitas perkebunan masyarakat yang selama ini berlangsung di atas lahan tersebut sebelum ada pembicaraan dan kesepakatan dengan pemilik hak ulayat.
Marlon Wetapo: Tanah Adat Adalah Sumber Kehidupan
Asso Marlon Wetapo menegaskan bahwa masyarakat adat tidak dapat dipisahkan dari tanah yang diwariskan oleh leluhur. Tanah bukan sekadar aset atau lokasi pembangunan, melainkan sumber kehidupan yang menopang kebutuhan keluarga dan keberlangsungan generasi.
“Bagi kami masyarakat adat Sogokmo, tanah adalah mama. Dari tanah inilah kami berkebun, memenuhi kebutuhan hidup, dan mempersiapkan masa depan anak cucu. Karena itu, setiap rencana pembangunan di atas tanah adat harus dibicarakan bersama pemilik hak ulayat,” demikian rancangan pernyataan Marlon.
Ia meminta pemerintah tidak mengambil keputusan sepihak dalam menentukan lokasi pembangunan tanpa melibatkan seluruh pihak yang memiliki hak atas tanah tersebut.
“Kami tidak menolak pembangunan untuk masyarakat. Namun, pemerintah harus menghargai keberadaan masyarakat adat. Jangan sampai program yang bertujuan membangun justru mengganggu kebun dan sumber kehidupan masyarakat karena belum ada kesepakatan bersama,” lanjut rancangan pernyataan tersebut.
Hapok Wetapo: Pemerintah Harus Mendengar Masyarakat
Perwakilan masyarakat Kampung Sogokmo, Hapok Wetapo, juga menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat adat sebelum kegiatan pembangunan dilanjutkan.
“Pemerintah harus datang dan berbicara langsung dengan masyarakat. Jangan hanya melakukan survei lokasi, tetapi masyarakat yang mempunyai hak atas tanah tidak mendapatkan pemberitahuan dan kesempatan untuk menyampaikan pendapat,” ujarnya.
Menurutnya, dialog harus melibatkan seluruh unsur masyarakat adat agar tidak ada pihak yang merasa diabaikan dalam proses penentuan lokasi pembangunan.
Heri Wetapo: Harus Ada Kesepakatan Bersama
Sementara itu, Ketua LMD Kampung Sogokmo, Heri Wetapo, menegaskan bahwa rencana pemanfaatan lahan harus didasarkan pada komunikasi dan kesepakatan bersama masyarakat.
“Penentuan lokasi pembangunan harus melalui pembicaraan bersama. Kami berharap pemerintah tidak menganggap survei sebagai tanda bahwa masyarakat sudah menyetujui penggunaan tanah tersebut. Kesepakatan harus melibatkan seluruh pemilik hak ulayat,” ujarnya.
Masyarakat berharap pemerintah daerah membuka ruang dialog sebelum mengambil langkah lanjutan terkait rencana pembangunan Sekolah Rakyat dan kawasan pertanian di wilayah mereka.
Mahasiswa Asotipo di Jayapura Pernah Suarakan Penolakan
Keberatan masyarakat Sogokmo ini juga mengingatkan pada sikap mahasiswa asal Asotipo yang sebelumnya menempuh studi di Kota Jayapura. Mereka pernah menyuarakan penolakan terhadap rencana pembangunan Sekolah Rakyat dan program pertanian yang dinilai tidak boleh ditentukan secara sepihak tanpa konsultasi dengan masyarakat adat.
Dalam sikap yang pernah disampaikan, mahasiswa menekankan bahwa pemerintah perlu terlebih dahulu berkomunikasi dengan kepala suku, pemilik hak ulayat, dan seluruh elemen masyarakat yang terdampak. Mereka juga meminta agar setiap program pembangunan memperhatikan hak masyarakat adat serta ketentuan hukum yang berlaku.
Penolakan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pembangunan di wilayah adat bukan semata-mata menyangkut ketersediaan lahan, tetapi juga menyangkut hak masyarakat untuk menentukan masa depan wilayah dan sumber penghidupannya.
Masyarakat adat Sogokmo berharap Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya tidak mengabaikan aspirasi tersebut. Mereka meminta pembangunan dilaksanakan melalui dialog, keterbukaan informasi, dan kesepakatan bersama sehingga program pemerintah tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.(*)

