Wamena, nirmeke.com — Aksi demonstrasi yang digelar masyarakat bersama mahasiswa di halaman Kantor DPR Papua Pegunungan, Wamena, Senin (27/4/2026), sempat diwarnai kericuhan. Meski demikian, aspirasi massa akhirnya diterima oleh pimpinan dan anggota DPR Papua Pegunungan yang hadir di lokasi.
Aksi tersebut diikuti oleh masyarakat dari delapan kabupaten di Papua Pegunungan, mahasiswa, serta organisasi kepemudaan (OKP) Cipayung. Massa menyuarakan tuntutan terkait situasi konflik bersenjata dan krisis kemanusiaan di Papua.
Ketua Forum Pribumi Papua Pegunungan, Yusup Yikwa, dalam orasinya menegaskan bahwa persoalan Papua tidak dapat terus diselesaikan melalui pendekatan keamanan.
“Kami meminta pemerintah segera membuka ruang dialog damai yang bermartabat untuk menyelesaikan konflik di Papua,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dampak konflik terhadap masyarakat sipil, terutama perempuan, anak-anak, dan lansia yang dinilai paling rentan akibat terganggunya akses ekonomi, kesehatan, dan keamanan.
Dalam pernyataan tertulis yang dibacakan di hadapan massa, terdapat sejumlah tuntutan utama yang disampaikan kepada pemerintah pusat, di antaranya membuka akses bagi lembaga internasional dan tim kemanusiaan, menghentikan operasi militer, serta meninjau kembali kebijakan terkait Papua, termasuk Otonomi Khusus.
Kericuhan sempat terjadi saat massa dan aparat keamanan terlibat ketegangan di sekitar halaman kantor DPRP. Namun situasi dapat dikendalikan, dan aksi kembali berlangsung dengan penyampaian aspirasi secara terbuka.
Aksi di Wamena ini disebut sebagai bagian dari gerakan serentak yang berlangsung di sejumlah daerah lain di Papua dan luar Papua, termasuk Jayapura, Nabire, Manokwari, hingga Jakarta.
Pimpinan DPR Papua Pegunungan yang menerima aspirasi massa menyatakan akan menindaklanjuti tuntutan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.
Hingga aksi berakhir, situasi berangsur kondusif dengan pengawalan aparat keamanan.(Red)*
