Wamena, nirmeke.com — Aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa, masyarakat, dan sejumlah organisasi kepemudaan di Wamena, Senin (27/4/2026), berlangsung tegang dan sempat diwarnai kericuhan di halaman Kantor DPR Papua Pegunungan. Meski demikian, massa aksi akhirnya berhasil menyampaikan aspirasi mereka yang berfokus pada isu kemanusiaan dan konflik bersenjata di Tanah Papua.
Aksi ini merupakan bagian dari gelombang demonstrasi serentak yang terjadi di sejumlah daerah, sebagai respons atas meningkatnya kekerasan di wilayah konflik seperti Puncak, Intan Jaya, Dogiyai, dan Maybrat.
Ketua Forum Pribumi Papua Pegunungan, Yusup Yikwa, dalam orasinya menegaskan bahwa situasi yang terjadi di Papua bukan sekadar konflik biasa, melainkan krisis kemanusiaan yang telah berlangsung lama.
“Kejahatan kemanusiaan di Papua ini bukan peristiwa baru. Ini sudah berlangsung puluhan tahun secara sistematis. Negara harus segera membuka ruang dialog damai yang bermartabat,” tegasnya di hadapan massa aksi.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan empat poin tuntutan utama kepada pemerintah pusat:
1. Membuka akses internasional
Massa mendesak pemerintah membuka akses bagi organisasi internasional, jurnalis asing, dan tim kemanusiaan untuk masuk ke Papua guna memantau langsung situasi di lapangan.
2. Penarikan aparat militer
Mereka menuntut penarikan pasukan militer dan aparat keamanan dari wilayah-wilayah sipil yang terdampak konflik, yang dinilai memperparah situasi masyarakat.
3. Menghentikan operasi militer
Operasi keamanan yang berlangsung di sejumlah wilayah Papua diminta segera dihentikan karena dianggap terus menimbulkan korban jiwa, termasuk warga sipil.
4. Evaluasi kebijakan Otonomi Khusus
Massa juga menuntut peninjauan ulang kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) yang dinilai belum menjawab kebutuhan dan keadilan bagi Orang Asli Papua.
Selain menyampaikan tuntutan, massa juga menyoroti dampak langsung konflik terhadap masyarakat sipil, khususnya perempuan, anak-anak, dan lansia yang kehilangan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, serta sumber penghidupan.
Aksi sempat memanas ketika terjadi dorong-dorongan antara massa dan aparat keamanan. Namun situasi berhasil dikendalikan, dan perwakilan massa akhirnya diterima oleh pimpinan DPR Papua Pegunungan untuk menyampaikan aspirasi secara resmi.
Perwakilan DPRP yang menerima massa menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dan menyampaikannya ke pemerintah pusat.
Aksi ini menegaskan meningkatnya tekanan publik terhadap pemerintah untuk segera menghadirkan solusi damai atas konflik Papua yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda mereda.(Red)*
