SENTANI, NIRMEKE.COM — Anggota Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas, mendorong pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) mengubah petunjuk teknis (juknis) program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar dapat disesuaikan dengan kondisi setiap daerah, khususnya Papua.
Mandenas menilai standar pelaksanaan MBG tidak dapat diterapkan secara seragam dari Sabang sampai Merauke karena setiap wilayah memiliki kondisi geografis, harga bahan makanan, kebutuhan gizi dan biaya operasional yang berbeda.
“Tugas utama yang sedang saya dorong ke Kepala Badan Gizi Nasional BGN untuk merubah juknis secara nasional, karena petunjuk teknis yang berlaku itu pukul rata dari Sabang sampai dengan Merauke,” kata Mandenas kepada wartawan di Sentani, Jumat (4/9/2026).
Menurutnya, standar harga makanan, nilai satuan, porsi makanan bagi anak-anak hingga tunjangan operasional tidak dapat disamakan antara Papua dan Pulau Jawa.
“Supaya standarisasi di Pulau Jawa, baik itu harga makanan dan nilai satuan, porsi makanan buat anak-anak, tapi juga tunjangan operasional itu masih sama dari Pulau Jawa ke Papua, jadi ini yang harus kita rubah,” ujarnya.
Ia menilai penyesuaian juknis penting agar SPPG dapat menjalankan tugas secara maksimal sesuai kondisi wilayah masing-masing.
Selain penyesuaian standar, Mandenas juga mendorong agar bahan pangan dan menu lokal Papua menjadi bagian dari penyediaan makanan dalam program MBG.
“Kita juga ada bagaimana menu-menu lokal ini juga disediakan. Seperti di Sorong Selatan itu setiap hari Jumat sudah disediakan menu lokal, papeda dan talas itu jadi menu unggulan untuk anak-anak makan,” katanya.
Menurutnya, penggunaan bahan pangan lokal merupakan salah satu bentuk penyesuaian program MBG dengan karakteristik daerah sekaligus dapat memperkenalkan pangan lokal kepada anak-anak.
Mandenas mengatakan persoalan tersebut telah dibahas bersama pihak terkait dan ia berharap ke depan terdapat perubahan standar penyajian makanan bergizi yang lebih sesuai dengan kondisi daerah di seluruh Indonesia.
Di sisi lain, Mandenas menilai program MBG tetap memiliki tujuan penting, khususnya bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.
“Program ini adalah program yang terbaik yang tujuannya berdampak pada masyarakat yang kelas menengah ke bawah, karena mereka yang merasakan dampak dari layanan sajian makanan gratis ini,” ucapnya.
Ia menilai sebagian pihak melihat MBG dari perspektif politik, namun manfaat program tersebut bagi masyarakat ekonomi lemah juga perlu diperhatikan.
“Banyak orang yang berteriak-teriak ini kan kelas menengah ke atas, tapi mereka tidak lihat dampaknya bagi kelas menengah ke bawah. Kalau kamu yang melakukan monitoring setiap hari kan melihat dampaknya, kehadiran siswa di sekolah makin rajin dan orang tua tidak mengeluarkan banyak uang jajan buat anak di sekolah,” tuturnya.
Mandenas berharap pemerintah dapat memperbaiki tata kelola MBG tanpa menghilangkan tujuan utama program tersebut, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, termasuk anak-anak di Papua.
Pewarta: Yance Wenda
