WAMENA, NIRMEKE.COM — DPR Papua Pegunungan mendesak TNI-Polri segera memastikan keberadaan dan menarik pasukan non-organik yang dilaporkan masuk ke sejumlah wilayah di Kabupaten Tolikara sejak 5 Oktober 2026.
Keberadaan pasukan tersebut disebut telah menimbulkan trauma di tengah masyarakat dan membuat aktivitas warga, terutama berkebun, berburu, mencari kayu bakar serta memenuhi kebutuhan pangan, terganggu.
Ketua Komisi IV DPR Papua Pegunungan, Terius Wakur, mengatakan laporan masyarakat menyebut pasukan non-organik masuk pada malam hari dan kemudian bergerak ke sejumlah lokasi.
“Menurut informasi yang kami terima dari masyarakat, sejak 5 Oktober sudah ada pihak non-organik yang masuk. Mereka masuk pada malam hari dan kemudian bergerak ke beberapa lokasi,” kata Terius.
Menurut Terius, tiga distrik yang disebut menjadi lokasi keberadaan atau pergerakan pasukan tersebut yakni Distrik Telenggeme, Kembu dan Gundagi.
Ia mengatakan hingga kini belum ada informasi yang jelas mengenai institusi maupun mandat operasi pasukan yang disebut berada di wilayah tersebut.
Terius menyebut pasukan tersebut diduga berada di kawasan hutan dan kebun yang selama ini menjadi tempat masyarakat beraktivitas.
Kondisi itu, kata dia, membuat warga takut keluar rumah untuk berkebun, berburu, mencari kayu bakar maupun menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Ini tidak boleh. Mereka berada di tempat-tempat yang biasa digunakan warga untuk mencari makanan. Akibatnya masyarakat trauma dan aktivitas mereka terhenti,” ujarnya.
Ia menjelaskan, wilayah Telenggeme, Kembu dan Gundagi selama ini relatif aman dan masyarakat telah beraktivitas di kawasan tersebut selama puluhan tahun.
“Selama ini wilayah tersebut zona aman. Tidak pernah ada masalah atau peristiwa besar. Puluhan tahun masyarakat beraktivitas seperti biasa. Baru setelah 5 Oktober muncul situasi seperti ini,” katanya.
Menurut Terius, persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga dapat mengancam kebutuhan dasar masyarakat.
Jika warga takut pergi ke kebun, kata dia, sumber pangan keluarga ikut terganggu. Akses terhadap kesehatan dan pendidikan juga berpotensi terdampak apabila situasi tersebut terus berlangsung.
“Kalau ibu-ibu tidak pergi ke kebun, mereka mau mendapatkan makanan dari mana? Kebun masyarakat jauh dan berada di wilayah yang sekarang mereka takut datangi. Ini bisa berdampak pada kebutuhan pangan, kesehatan, bahkan pendidikan anak-anak,” ujarnya.
Terius meminta pimpinan TNI-Polri, termasuk Kapolda Papua Pegunungan dan Kapolres Tolikara, segera memastikan keberadaan serta tujuan operasi pasukan yang dilaporkan masyarakat tersebut.
Ia meminta agar pasukan tidak ditempatkan di kawasan yang menjadi ruang aktivitas warga sipil apabila tidak sedang menjalankan operasi dengan dasar hukum dan mandat yang jelas.
“Kami berharap teman-teman TNI-Polri yang beroperasi di wilayah itu ditarik kembali ke tempat tugasnya. Jangan berada di tempat-tempat yang menjadi lokasi aktivitas warga,” tegasnya.
Terius juga mempertanyakan asal institusi pasukan yang disebut masuk ke wilayah tersebut.
“Ini dari institusi mana, wilayah operasinya dari mana, apakah dari Puncak Jaya atau Tolikara, sampai hari ini kami belum mengetahui secara jelas,” katanya.
Ia menambahkan, berdasarkan laporan yang diterimanya, sebelum masuknya pasukan tersebut tidak terdapat informasi mengenai bentrokan besar maupun penembakan yang melibatkan kelompok bersenjata di wilayah yang dimaksud.
Namun, kata Terius, pernah terjadi pemalangan kendaraan dan seorang warga dilaporkan hilang. Menurut dia, kejadian tersebut perlu dilihat secara proporsional dan tidak serta-merta menggambarkan kondisi keamanan seluruh wilayah.
Sekretaris Komisi I DPR Papua Pegunungan yang membidangi pemerintahan serta TNI-Polri, Nahum Mabel, turut meminta pimpinan TNI-Polri segera memberikan perhatian terhadap laporan tersebut.
Nahum mengatakan Komisi I menerima laporan mengenai dugaan masuknya pasukan non-organik di wilayah Melayu Kempu, Distrik Kembu, Kabupaten Tolikara.
“Kami serius menanggapi laporan ini. Kami mohon pimpinan TNI-Polri segera menarik pasukan dari wilayah yang menimbulkan keresahan masyarakat,” kata Nahum.
Menurut Nahum, kondisi psikologis masyarakat harus menjadi perhatian. Kehadiran pasukan di sekitar lokasi warga berkebun dan menjalankan aktivitas sehari-hari disebut membuat masyarakat tidak lagi merasa aman.
“Kami melihat aktivitas masyarakat di sana tidak bisa dilakukan karena mereka mengalami trauma sampai hari ini,” ujarnya.
Nahum juga meminta Pemerintah Kabupaten Tolikara memberikan perhatian khusus terhadap kondisi masyarakat di wilayah tersebut.
“Kami meminta pimpinan daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tolikara, memberikan perhatian khusus kepada masyarakat. Kalau memang pasukan non-organik masih berada di sana, kami meminta agar dikembalikan,” katanya.
Ia menegaskan Komisi I DPR Papua Pegunungan akan menelusuri laporan tersebut sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.
“Kalau memang masih ada, tetap akan kami telusuri sesuai aturan. Sebelum kami tindak lanjuti lebih jauh, kami berharap pasukan tersebut dikembalikan terlebih dahulu,” kata Nahum.
DPR Papua Pegunungan menilai kejelasan mengenai keberadaan, mandat dan lokasi operasi pasukan penting untuk mencegah berkembangnya ketakutan di tengah masyarakat.
Bagi warga di pedalaman Tolikara, kebun dan hutan merupakan bagian penting dari sumber pangan dan kehidupan sehari-hari. Karena itu, DPR meminta setiap operasi keamanan memperhitungkan dampaknya terhadap keselamatan serta aktivitas masyarakat sipil.(**)
