Sentani, nirmeke.com — Badan Pengurus Wilayah Komite Nasional Papua Barat (BPW KNPB) Sentani mengeluarkan seruan resmi kepada seluruh komponen masyarakat sipil di Papua, baik orang asli Papua (OAP) maupun non-OAP, serta rakyat Indonesia secara umum untuk bersiap mengikuti aksi serentak yang akan digelar secara nasional pada 15 Agustus 2026.
Seruan tersebut disampaikan pada 11 Agustus 2026. Menurut KNPB Sentani, aksi tersebut merupakan lanjutan dari demonstrasi sebelumnya pada 3 Agustus 2026 yang mereka sebut mengalami pembungkaman ruang demokrasi. Aksi sebelumnya mengangkat tema “Papua, Zona Darurat Militer dan Kemanusiaan.”
Ketua KNPB Sentani, Sadracks Lagowan, mengatakan aksi 15 Agustus bertujuan menyuarakan keprihatinan terhadap situasi yang oleh pihaknya disebut sebagai darurat militer dan krisis kemanusiaan di Tanah Papua.
Ia mengimbau masyarakat untuk mempersiapkan diri melalui berbagai bentuk peragaan, seperti pamflet dan alat budaya tradisional dari lebih dari 350 suku yang ada di Papua. KNPB Sentani juga menyerukan mobilisasi massa menuju lokasi aksi yang direncanakan berlangsung di delapan titik di Sentani, Jayapura.
Selain itu, Lagowan mengatakan panggung politik akan disediakan sebagai ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi terkait situasi kemanusiaan yang sedang berlangsung.
Ia menegaskan, aksi tersebut merupakan bentuk ekspresi rakyat Papua untuk menuntut perhatian terhadap persoalan hak asasi manusia (HAM) dan kondisi yang oleh KNPB disebut sebagai darurat militer di wilayah Papua.
KNPB Sentani juga memberikan perhatian khusus kepada masyarakat adat Tabi Mamta. Mereka menyerukan agar warga Tabi melakukan konsolidasi dan mobilisasi massa untuk turut berpartisipasi dalam aksi yang direncanakan.
Menurut KNPB, seruan tersebut didorong oleh berbagai kasus terkini di wilayah Papua, termasuk lebih dari 543 kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mereka duga dipengaruhi oleh program negara Indonesia yang dijadikan bisnis militer dan dinilai merugikan masyarakat sipil.
Data yang disampaikan KNPB juga menyebutkan bahwa hanya tersisa sekitar dua juta jiwa penduduk asli Papua dari total populasi sebelum konflik berkepanjangan berlangsung. Sementara itu, sebanyak 125.931 pengungsi disebut masih tersebar di berbagai daerah akibat kekerasan dan ketidakamanan di Tanah Papua.
KNPB menilai kasus keracunan makanan tersebut menjadi salah satu contoh dampak negatif dari kebijakan militer yang dinilai tidak memperhatikan aspek kemanusiaan.
Kegiatan aksi tersebut juga disebut menjadi momentum bagi rakyat Papua dan Indonesia untuk menyampaikan aspirasi mengenai pentingnya perlindungan HAM serta penegakan keadilan di Tanah Papua.
Melalui demonstrasi tersebut, KNPB Wilayah Sentani menyerukan kepada pemerintah pusat Negara Indonesia dan lembaga internasional agar memperhatikan situasi yang mereka nilai semakin kritis di Tanah Papua.
Sadracks Lagowan mengatakan, 15 Agustus akan menjadi ruang politik bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
“Tanggal 15 Agustus nanti adalah panggung politik bagi rakyat Tabi dan seluruh masyarakat Papua untuk bersuara. Kita rakyat Papua harus bersatu tanpa membedakan suku, agama, ras demi masa depan demokrasi dan kemanusiaan di tanah kita tercinta.”
Ia menambahkan, aksi tersebut tidak hanya sekadar unjuk rasa, tetapi juga merupakan bentuk solidaritas dan perlawanan terhadap praktik-praktik diskriminatif serta kekerasan yang menurut KNPB masih terus berlanjut.
Dengan semangat perjuangan mempertahankan keutuhan tanah air West Papua dan kepedulian terhadap sesama, masyarakat Papua diajak menghadiri aksi tersebut secara damai dan penuh tekad.
Pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan diminta mendengarkan aspirasi rakyat secara serius guna menemukan solusi jangka panjang bagi perdamaian dan kesejahteraan di Tanah Papua.
KNPB menilai aksi nasional tersebut menjadi cermin pentingnya peranan rakyat dalam menentukan nasib mereka sendiri. Mereka juga menegaskan bahwa perjuangan HAM di Tanah Papua tetap menjadi salah satu prioritas dalam agenda nasional maupun internasional.(*)
Pewarta:Rudi Tagi
