Wamena, nirmeke.com — Komisi V DPR Papua Pegunungan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan sektor kesehatan, Kamis (7/8/2026).
Kunjungan kerja dipimpin Ketua Komisi V DPR Papua Pegunungan, Ironi Kogoya, S.Ap , bersama anggota komisi dan diterima langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan, Titus Kogoya, beserta jajaran pejabat struktural dan staf teknis.
Dalam pertemuan tersebut, Dinas Kesehatan memaparkan berbagai program prioritas yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025 serta program yang sedang berjalan pada tahun 2026. Program tersebut meliputi peningkatan pelayanan kesehatan dasar, penguatan rumah sakit dan puskesmas, penanganan stunting, peningkatan cakupan imunisasi, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, penyediaan tenaga kesehatan, hingga penyediaan sarana dan prasarana kesehatan.
Ketua Komisi V DPR Papua Pegunungan, Ironi Kogoya, mengatakan kunjungan kerja dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai pencapaian program, realisasi anggaran, sekaligus berbagai kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, sektor kesehatan merupakan salah satu bidang strategi yang perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan penyediaan hak dasar masyarakat.
Dalam pembahasan, Komisi V memberikan perhatian khusus terhadap pemerataan akses pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan di daerah terpencil, kecukupan obat-obatan, alat kesehatan, serta efektivitas pemanfaatan anggaran kesehatan.
Komisi V juga menekankan pentingnya peningkatan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Menurut Ironi, pembangunan fisik dan sarana kesehatan harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas kepada pelayanan masyarakat.
“Jangan sampai kita membangun gedung-gedung yang megah, tetapi pelayanan kesehatan dasar justru masih sulit dijangkau. Banyak masyarakat warga yang masih mengalami kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan karena persoalan biaya maupun kendala administrasi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar 20 persen untuk sektor kesehatan harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi Orang Asli Papua (OAP), sesuai tujuan utama kebijakan Otsus.
Sebagai salah satu rekomendasi, Komisi V merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menghadirkan Kartu Papua Sehat (KPS) yang diprioritaskan bagi Orang Asli Papua.
Menurut Ironi, program tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa harus menangani prosedur administrasi yang dinilai masih menjadi hambatan bagi sebagian masyarakat rendahnya.
“Kami berharap Papua Pegunungan memiliki Kartu Papua Sehat khusus Orang Asli Papua agar masyarakat lebih mudah dan cepat mendapatkan pelayanan kesehatan. Banyak masyarakat yang masih mengalami kesulitan mengakses layanan melalui BPJS karena berbagai persyaratan administrasi,” katanya.
Selain itu, Komisi V menyampaikan apresiasi terhadap rencana Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan membangun Rumah Sakit Tipe B di Wamena sebagai ibu kota provinsi.
Menurut Ironi, keberadaan rumah sakit rujukan tersebut sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Papua Pegunungan sehingga masyarakat tidak perlu dirujuk ke luar daerah untuk mendapatkan pelayanan medis tertentu.
“Kami mengapresiasi rencana pembangunan Rumah Sakit Tipe B di Wamena dan berharap rencana tersebut benar-benar dapat direalisasikan sehingga pelayanan kesehatan masyarakat semakin baik,” ujarnya.
Ironi berharap kunjungan kerja tersebut menjadi momentum evaluasi bersama antara DPR Pegunungan Papua dan Pemerintah Provinsi dalam memperkuat sektor kesehatan.
“Melalui kunjungan kerja ini kami berharap terbangun sinergi yang semakin baik antara DPRP dan pemerintah daerah untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, mudah diakses, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Papua Pegunungan,” tutupnya. (Merah)
