WAMENA, NIRMEKE.COM — Ketua DPR Papua Pegunungan, Yos Elopere, meminta Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memprioritaskan penggunaan anggaran APBD Perubahan (APBD-P) 2026 untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana di delapan kabupaten.
Pernyataan tersebut disampaikan Yos setelah DPR Papua Pegunungan resmi menutup sidang APBD-P Tahun Anggaran 2026 pada Selasa (29/9/2026) malam.
Yos mengatakan kondisi sosial dan keamanan di sejumlah wilayah Papua Pegunungan saat ini membutuhkan perhatian serius pemerintah, terutama terhadap masyarakat yang menjadi korban kebakaran dan bencana lainnya.
Ia menyebut sejumlah wilayah yang membutuhkan perhatian, di antaranya Keringan, Kuyawagi, Nduga dan Jayawijaya.
“Situasi dan kondisi di delapan kabupaten ini tidak baik-baik saja. Dinas terkait, dalam hal ini Dinas Sosial dan Kesehatan, agar lebih memperhatikan orang-orang yang hari ini kena musibah,” ujar Yos kepada wartawan.
Menurutnya, sejumlah warga terdampak kebakaran kehilangan rumah sekaligus peralatan yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.
Karena itu, Yos meminta dana Otonomi Khusus (Otsus) yang baru dibagikan dapat diarahkan untuk membantu masyarakat kecil yang sedang menghadapi kondisi darurat.
“Dana Otsus yang baru dibagi itu diprioritaskan untuk rakyat kecil karena hari ini mereka sedang membutuhkan itu. Kebakaran di mana-mana, rumah hangus, alat-alat kerja semua hangus. Bagian ini perlu didata secara serius,” katanya.
Yos juga mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar menggunakan anggaran sesuai peruntukannya dan tidak menjadikan anggaran publik sebagai kepentingan pribadi maupun kelompok.
Ia menegaskan DPR Papua Pegunungan akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.
“Jangan kita mempergunakan anggaran itu atas nama rakyat tetapi untuk berfoya-foya. Pesan dari kami, gunakan anggaran dengan baik. Setelah penggunaan nanti ada evaluasi,” tegasnya.
Yos mengatakan DPR Papua Pegunungan juga akan melakukan evaluasi lanjutan di Jakarta sebelum kembali ke Papua Pegunungan.
“Setelah ini kami akan ke Jakarta untuk evaluasi, kemudian kami akan kembali,” pungkasnya.
Bagi pimpinan DPR Papua Pegunungan, kata Yos, anggaran perubahan tidak hanya harus selesai secara administratif, tetapi harus dapat dirasakan masyarakat, terutama mereka yang saat ini kehilangan tempat tinggal, sumber penghidupan, maupun harta benda akibat bencana.(**)
