Wamena, nirmeke.com — Majelis Daerah (MD) Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) Provinsi Papua Pegunungan menggelar Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) untuk mengevaluasi pelayanan sekaligus memperkuat konsolidasi organisasi dan pelayanan gereja di delapan kabupaten.
Mukerda GPdI Papua Pegunungan dibuka oleh Gubernur Papua Pegunungan yang diwakili Asisten III Setda Papua Pegunungan, Dr. Lukas W. Kossay, di Gereja GPdI Elshadday Wamena, Kamis (27/8/2026) sore.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 27–28 Agustus 2026, tersebut mengusung tema “Bersehati Membangun Pelayanan yang Berbuah di Papua Pegunungan” dan diikuti pengurus serta para pendeta GPdI dari delapan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan.
Dalam sambutan tertulis Gubernur Papua Pegunungan yang dibacakannya, Lukas Kossay mengatakan Mukerda GPdI hendaknya tidak hanya dipandang sebagai agenda organisasi, tetapi menjadi ruang untuk mengevaluasi pelayanan yang telah berjalan sekaligus menyusun langkah pelayanan ke depan.
“Agar semakin baik dan semakin dirasakan manfaatnya oleh jemaat dan masyarakat di Papua Pegunungan. Saya melihat tema yang diangkat dalam Mukerda ini sangat baik, yaitu Bersehati Membangun Pelayanan yang Berbuah di Papua Pegunungan,” kata Kossay.
Menurutnya, semangat bersehati menjadi hal penting dalam pembangunan Papua Pegunungan. Pemerintah, kata dia, tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan gereja dan masyarakat.
“Dalam membangun Papua Pegunungan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah membutuhkan gereja, gereja membutuhkan umat atau masyarakat, dan masyarakat membutuhkan semua pihak untuk berjalan bersama,” ujarnya.
Kossay juga mengingatkan bahwa perbedaan organisasi, latar belakang maupun cara pandang terhadap suatu persoalan tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan persaudaraan.
“Kita berbeda organisasi, berbeda latar belakang, bahkan berbeda cara melihat suatu persoalan, tetapi jangan sampai perbedaan itu membuat kita kehilangan persaudaraan. Papua Pegunungan membutuhkan kedamaian, persatuan dan orang-orang yang mau bekerja dengan tulus,” katanya.
Ia mengajak seluruh pendeta, hamba Tuhan dan tokoh gereja untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kedamaian di Papua Pegunungan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat.
“Gereja harus menjadi tempat untuk menghadirkan pengharapan dan kesejukan bagi masyarakat,” ajaknya.
Evaluasi Kepengurusan dan Persiapan Musda
Sementara itu, Ketua II Majelis Daerah GPdI Papua Pegunungan, Pdt. Alexander Mauri, menjelaskan bahwa Mukerda menjadi momentum untuk mengevaluasi program kerja MD GPdI Papua Pegunungan yang selama ini masih bersifat sementara.
Menurut Mauri, kepengurusan MD GPdI Papua Pegunungan saat ini masih berstatus karakter atau koordinator sementara, sehingga salah satu tugas utama kepengurusan adalah mempersiapkan terbentuknya kepengurusan MD yang definitif.
“Selama dua hari Mukerda GPdI, akan dilakukan evaluasi program kerja Majelis Daerah GPdI Papua Pegunungan yang masih bersifat sementara,” jelas Mauri.
Ia mengatakan, sesuai AD/ART GPdI, pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) yang direncanakan berlangsung pada 2027 perlu dipersiapkan melalui Mukerda saat ini, termasuk menetapkan ketentuan dan kriteria pelaksanaan Musda.
“Mukerda untuk mengevaluasi dan membahas program kerja, sedangkan Musda untuk memilih kepengurusan atau keanggotaan organisasi GPdI,” katanya.
Mauri menambahkan, sejak berpisah dari provinsi induk Papua, GPdI Papua Pegunungan telah berjalan selama sekitar empat tahun. Masa kepengurusan sementara tersebut kini memasuki tahap akhir sehingga seluruh program yang telah dilaksanakan akan dipertanggungjawabkan kepada pimpinan Majelis Pusat GPdI.
“Kita tinggal sembilan bulan ke depan lagi akan berakhir, sehingga kita akan mempertanggungjawabkan dan memaparkan semua yang sudah kami kerjakan kepada pimpinan GPdI Majelis Pusat,” jelasnya.
Perkuat Konsolidasi dan Pelayanan
Ketua Panitia Mukerda GPdI Papua Pegunungan, Yakobus Wuka, S.Sos., mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan mengevaluasi dan membahas program kerja, tetapi juga memperkuat konsolidasi organisasi, tata kelola administrasi serta memperluas pelayanan GPdI di Papua Pegunungan.
Selama pelaksanaan Mukerda, peserta akan mengikuti rangkaian sidang pleno dan sidang komisi yang dibagi ke dalam tiga fokus utama.
Ketiga komisi tersebut meliputi Komisi Administrasi dan Keuangan, Komisi Manajemen Organisasi, serta Komisi Pelayanan dan Misi.
“Melalui Mukerda ini kami berharap seluruh peserta dapat memberikan masukan dan pemikiran terbaik untuk memperkuat organisasi serta pelayanan GPdI di Papua Pegunungan,” ujar Yakobus Wuka.
Mukerda tersebut diharapkan menghasilkan evaluasi dan rekomendasi yang dapat menjadi dasar bagi pembenahan organisasi serta penguatan pelayanan GPdI di delapan kabupaten, sekaligus menjadi bagian dari persiapan menuju Musda GPdI Papua Pegunungan pada 2027.(Red)*
