WAMENA, NIRMEKE.COM — DPR Papua Pegunungan meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapat alokasi anggaran dalam APBD Perubahan 2026 segera memaksimalkan pelaksanaan program dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua DPR Papua Pegunungan, Yos Elopere, dalam rapat paripurna dengan agenda penandatanganan persetujuan bersama terhadap perubahan KUA dan PPAS APBD 2026, Selasa (29/9/2026).
Yos menekankan bahwa waktu pelaksanaan anggaran 2026 tinggal sekitar dua hingga tiga bulan. Karena itu, OPD diminta tidak menunda program yang telah mendapatkan dukungan anggaran.
“Sehingga kami pesan waktu yang sedikit, 2-3 bulan ke depan ini, dengan penuh harapan bahwa dinas yang sudah dapat bagian dari anggaran ini, mohon diprioritaskan sesuai dengan ketentuan yang ada,” kata Yos.
Menurutnya, perubahan anggaran harus diikuti dengan pelaksanaan program yang jelas. Anggaran yang telah dialokasikan tidak cukup hanya tercantum dalam dokumen, tetapi harus diterjemahkan dalam kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Yos juga menyoroti kehadiran sejumlah kepala OPD dalam proses evaluasi dan pengawasan anggaran.
Ia mengatakan, dalam sejumlah pertemuan, masih terdapat pimpinan OPD yang tidak hadir untuk menjelaskan perkembangan program yang telah memperoleh anggaran.
“Setiap kami ketemu, kadang-kadang juga OPD ada yang datang, kadang juga tidak pernah datang untuk mempertanggungjawabkan yang sudah mereka dapat dan ambil. Sejauh mana orang sudah terjun ke lapangan, sejauh mana itu progresnya,” ujarnya.
DPR meminta pemerintah provinsi memperkuat instruksi kepada seluruh kepala OPD agar aktif mengikuti evaluasi, berkoordinasi dengan legislatif dan memberikan laporan mengenai perkembangan program.
Sorotan tersebut muncul di tengah pembahasan APBD-P 2026 Papua Pegunungan yang diusulkan sebesar Rp1,957 triliun, meningkat sekitar Rp662 miliar dari APBD awal Rp1,295 triliun.
Dalam perubahan APBD tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat dari sekitar Rp1,214 triliun menjadi Rp1,704 triliun. Kenaikan tersebut antara lain dipengaruhi tambahan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur.
Dengan meningkatnya kapasitas anggaran, DPR menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program agar anggaran tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat.
Rapat tersebut dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPR Papua Pegunungan, perwakilan OPD Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, serta Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Pegunungan.(**)
