Wamena, nirmeke.com – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Dinas Koperasi, UKM mulai menggerakkan Koperasi Papua Pegunungan sebagai badan usaha yang diproyeksikan menjadi penggerak ekonomi daerah, sekaligus menjembatani kerja sama perdagangan antardaerah sebelum terbentuknya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Pegunungan, Alpius Yigibalom, mengatakan pembentukan koperasi tersebut merupakan arahan langsung Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah melalui badan hukum yang mampu menjalankan aktivitas bisnis secara profesional.
Menurut Alpius, hingga saat ini Provinsi Papua Pegunungan belum memiliki BUMD. Karena itu, pemerintah mengambil langkah strategis dengan membentuk koperasi berbadan hukum yang telah memiliki akta notaris sebagai instrumen untuk membangun jejaring kerja sama ekonomi dengan berbagai daerah di Indonesia.
“Sambil menunggu proses pembentukan BUMD, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur mengarahkan kami membangun badan usaha berbentuk koperasi. Koperasi Papua Pegunungan ini sudah berbadan hukum dan diharapkan menjadi kendaraan ekonomi daerah,” ujar Alpius saat berbincang dengan wartawan di Wamena.
Ia menjelaskan, keberadaan badan hukum menjadi syarat penting dalam menjalin kerja sama antarpemerintah maupun dengan berbagai mitra usaha. Oleh sebab itu, pembentukan koperasi dipandang sebagai langkah yang tepat untuk mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat.
“Kami sebagai OPD teknis diberikan tugas untuk memastikan seluruh kerja sama yang dilakukan pemerintah memiliki payung hukum yang jelas. Karena itu koperasi ini dibentuk agar setiap kerja sama dapat berjalan secara legal dan profesional,” katanya.
Koperasi Fokus Menampung Hasil Bumi Rakyat
Alpius menegaskan Koperasi Papua Pegunungan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi memiliki misi besar meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hasil-hasil pertanian, perkebunan, peternakan hingga perikanan.
Menurutnya, sasaran utama koperasi adalah menjadi wadah yang mampu menampung hasil bumi masyarakat Papua Pegunungan sehingga memiliki kepastian pasar.
“Kami ingin koperasi ini hadir menyentuh masyarakat secara langsung. Tujuannya bagaimana hasil bumi masyarakat dapat ditampung, dipasarkan, dan memiliki nilai ekonomi yang lebih baik,” ujarnya.
Ia mengatakan pengurus koperasi di bawah kepemimpinan Simson Asso telah diberikan kewenangan penuh untuk menjalankan roda organisasi secara profesional.
Pemerintah, lanjutnya, tetap melakukan pembinaan dan pengawasan melalui Dinas Koperasi bersama para asisten pemerintah daerah agar seluruh aktivitas koperasi berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
“Kami terus melakukan monitoring terhadap perkembangan koperasi. Pengelolaannya harus dilakukan secara hati-hati karena anggaran yang digunakan cukup besar dan bersumber dari dana Otonomi Khusus. Harapan kami, setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” tegasnya.
Kerja Sama dengan Biak Mulai Direalisasikan
Alpius mengungkapkan kerja sama ekonomi antara Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dengan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor sebenarnya telah disepakati sejak tahun 2025. Namun karena proses kerja sama berlangsung pada penghujung tahun anggaran, implementasinya baru mulai direalisasikan sepanjang tahun 2026.
Salah satu bentuk kerja sama yang kini mulai berjalan adalah penyediaan ikan segar dari Kabupaten Biak Numfor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Papua Pegunungan.
Menurutnya, pengiriman perdana sebanyak satu ton ikan telah berhasil dilakukan.
“Hari ini kami sudah menerima satu ton ikan dari Biak. Dalam perencanaan sebenarnya kebutuhan bulan ini mencapai dua ton, tetapi kami masih menyesuaikan mekanisme distribusi, titik pengambilan ikan, hingga sistem penampungannya agar semuanya berjalan baik,” jelasnya.
Dalam pelaksanaan kerja sama tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menggandeng Koperasi Mina Mandiri, koperasi yang dibentuk oleh para nelayan di Kabupaten Biak Numfor.
Melalui kerja sama itu diharapkan pasokan ikan ke Papua Pegunungan dapat berlangsung secara berkelanjutan sehingga masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.
Apresiasi untuk Pemerintah Kabupaten Biak Numfor
Alpius juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor atas dukungan yang diberikan dalam membuka akses kerja sama antardaerah tersebut.
Ia mengaku komunikasi yang terjalin bersama Bupati, Wakil Bupati serta seluruh organisasi perangkat daerah di Biak Numfor berjalan sangat baik sehingga mempermudah realisasi program.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bupati Biak Numfor, Wakil Bupati, seluruh pimpinan OPD dan semua pihak yang telah membuka ruang komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Semoga kerja sama ini terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kedua daerah,” katanya.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berharap Koperasi Papua Pegunungan mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah, memperkuat jaringan perdagangan antardaerah, serta menjadi wadah pemasaran berbagai komoditas unggulan masyarakat sehingga manfaat dana Otonomi Khusus benar-benar dirasakan oleh masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.
Sementara itu, Ina Wenda, Kadid Koperasi menambahkan, kerja sama ini tidak hanya sebatas mendatangkan ikan ke wilayah pegunungan. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan juga akan memanfaatkan jalur distribusi tersebut untuk memasarkan hasil pertanian, perkebunan, dan hortikultura dari masyarakat Papua Pegunungan ke wilayah pesisir.
“Ke depan bukan hanya ikan yang masuk ke Papua Pegunungan, tetapi hasil bumi, buah-buahan, dan komoditas pertanian yang kami miliki juga akan kami kirim ke wilayah pesisir, khususnya Biak Numfor. Ini merupakan kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua daerah,” tegasnya.
Ia menambahkan, program tersebut merupakan bagian dari arahan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan untuk memperkuat perekonomian masyarakat melalui koperasi dan kemitraan antardaerah.(*)
