Wamena, nirmeke.com – Solidaritas Peduli Pembangunan Masyarakat Papua Pegunungan (SPPMPP) menegaskan bahwa jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Pegunungan harus diisi oleh putra asli wilayah adat Lapago.
Penegasan tersebut disampaikan menyusul dinamika seleksi Sekda definitif yang hingga kini masih menjadi perhatian masyarakat. SPPMPP menilai posisi Sekda di provinsi baru ini sangat strategis sehingga harus diberikan kepada tokoh yang memahami karakter sosial dan budaya masyarakat setempat.
Koordinator SPPMPP, Ferdi Itlay, mengatakan bahwa masyarakat Papua Pegunungan saat ini menantikan keputusan pemerintah pusat dalam menetapkan Sekda definitif, menggantikan pejabat sebelumnya yang akan memasuki masa purna tugas.
“Kami menegaskan bahwa Sekda Papua Pegunungan harus berasal dari putra asli Lapago, dari delapan kabupaten yang ada. Ini penting agar roda pemerintahan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal,” ujarnya dalam pernyataan tertulis, Kamis (2/4/2026).Giban
Menurutnya, dari seluruh tahapan seleksi yang telah berlangsung, terdapat dua kandidat asli Papua Pegunungan yang dinilai layak menduduki jabatan tersebut, yakni Alpius Yigibalom dan Elai Giban.
SPPMPP menilai kedua tokoh tersebut memiliki kapasitas serta pemahaman yang kuat terhadap kondisi riil masyarakat di wilayah Lapago, sehingga dinilai mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif dan berpihak.
Lebih lanjut, SPPMPP juga meminta kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri, untuk mempertimbangkan aspirasi masyarakat Papua Pegunungan secara obyektif dan profesional dalam proses penetapan Sekda.
Selain itu, mereka mendesak Gubernur dan DPR Provinsi Papua Pegunungan agar ikut menyampaikan aspirasi masyarakat tersebut secara resmi kepada pemerintah pusat.
SPPMPP menegaskan bahwa penetapan Sekda bukan sekedar proses administratif, tetapi juga mencakup representasi dan keberpihakan terhadap masyarakat asli di daerah otonom baru tersebut.
“Putra daerah lebih memahami budaya, kebutuhan, dan tantangan masyarakat. Oleh karena itu, penetapan Sekda harus mempertimbangkan aspek-aspek tersebut secara bijaksana,” kata Ferdi.
Hingga kini, masyarakat Papua Pegunungan masih menunggu keputusan akhir pemerintah terkait siapa yang akan ditetapkan menjadi Sekda definitif di provinsi tersebut.(Red)*
