SENTANI, NIRMEKE.COM — Bupati Jayapura, Dr. Yunus Wonda, meminta masyarakat adat yang memiliki persoalan terkait tanah ulayat agar menempuh jalur dialog dengan pemerintah daerah dan tidak melakukan aksi pemalangan.
Menurut Yunus, pemalangan dapat berdampak terhadap lambatnya perkembangan investasi dan masuknya industri di Kabupaten Jayapura.
“Kami ingin di Kabupaten Jayapura ini maju, kami ingin ada industri dan investor di Kabupaten Jayapura. Dengan adanya industri di Kabupaten Jayapura akan ada lapangan kerja buat semua yang ada di kabupaten ini,” kata Yunus Wonda kepada wartawan di Kalkhote, Sentani Timur, Rabu (2/9/2026).
Yunus mengatakan, sejumlah investor yang datang ke Kabupaten Jayapura kerap mengeluhkan adanya aksi pemalangan yang dilakukan masyarakat.
Karena itu, ia mengajak masyarakat adat yang masih memiliki persoalan tanah dengan pemerintah untuk datang dan membicarakannya secara langsung di kantor.
“Itu yang selalu saya sampaikan kepada masyarakat adat, kalau ada hal yang belum diselesaikan datang ketemu saya dan Pak Wakil. Di kantor kami selalu ada dan siap. Jika persoalan tanah yang pemerintah belum selesaikan, kalau dokumennya lengkap nanti kami akan lakukan tahapan pembayaran tahun depan. Kalau belum bayar lunas masih ada sedikit, mari datang bicara,” ujarnya.
Orang nomor satu di Kabupaten Jayapura itu berharap daerah tersebut ke depan dapat terus berkembang dan menjadi kabupaten yang membanggakan bagi seluruh masyarakat.
“Kita harus bersyukur karena Bandara Sentani ada di Sentani, di Kabupaten Jayapura, dan ini peluang besar untuk para investor datang ke Jayapura. Dan tidak hanya jalur udara, tapi kita juga punya jalur laut dan ini ke depan kita lihat akan menjadi potensi yang luar biasa,” ucap Wonda.
Menurutnya, aksi pemalangan justru dapat memberikan kesan bahwa Kabupaten Jayapura belum membuka diri terhadap investasi dan industri.
“Jika kita melakukan palang-memalang, itu sama saja kita tidak sedang membuka diri untuk para investor masuk di Kabupaten Jayapura,” katanya.
Yunus menilai masuknya investor dan industri dapat membuka peluang kerja yang lebih luas bagi generasi muda dan masyarakat di Kabupaten Jayapura.
“Kalau ada investor atau industri yang masuk, ini tentu akan menjadi pengembangan lapangan kerja yang luar biasa bagi anak cucu kita. Kalau kita bergantung pada ASN, ASN itu punya batas,” ucap Yunus.
Yunus juga menyinggung kondisi aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga honorer di Kabupaten Jayapura. Ia menyebut jumlah ASN saat ini telah melewati batas yang ditetapkan.
“Di mana honor-honor yang harus dirumahkan, tapi saya bilang, saya tidak akan rumahkan honor saya. Saya akan tetap berjuang untuk mereka tetap bekerja karena mereka sudah mengabdi 10-20 tahun. Pemerintah akan cari cara bagaimana untuk membiayai mereka, walau kondisi kami sangat terjepit,” tutur Wonda.
Ia menegaskan pemerintah daerah akan berupaya mencari solusi bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi, meski kondisi keuangan daerah masih menghadapi keterbatasan.(*)
Pewarta: Yance Wenda
