Adil Untuk PerubahanAdil Untuk PerubahanAdil Untuk Perubahan
  • Tanah Papua
    • Papua Pegunungan
    • Papua Tengah
  • Kabar Daerah
    • Polhukam
    • Pendidikan
    • Kesehatan
    • Perempuan & Anak
    • Ekonomi & Bisnis
    • Infrastruktur
    • Lingkungan
    • Olaraga
    • Kriminal
  • Jendela Papua
    • Features & Sosok Inspiratif
    • Lensa
    • Pariwisata
    • Travel & Kuliner
    • Seni & Budaya
  • Pena Papua
    • Catatan Aktivis Papua
    • Sastra
    • Cerpen Papua
    • Artikel
    • Siaran Pers
    • Berita Foto
  • Editorial
  • Kerjasama
    • MRP Papua Pegunungan
    • Pemkab Lanny Jaya
Tulis judul berita...
© 2025 Nirmeke. Design by Team IT Nirmeke. All Rights Reserved. Develop By Loteng Kreatif.
Reading: MRP Papua Pegunungan Keluhkan Anggaran: Delapan Bulan Hanya Terima Gaji, Kunjungan Kerja dan Reses Terhenti
Share
Notification
Adil Untuk PerubahanAdil Untuk Perubahan
  • Headline
  • Tanah Papua
  • Kesehatan
  • Ekonomi & Bisnis
  • Pendidikan
  • Artikel
  • Cerpen Papua
  • Pariwisata
  • Editorial
Tulis judul berita...
  • Tanah Papua
    • Papua Pegunungan
    • Papua Tengah
  • Kabar Daerah
    • Polhukam
    • Pendidikan
    • Kesehatan
    • Perempuan & Anak
    • Ekonomi & Bisnis
    • Infrastruktur
    • Lingkungan
    • Olaraga
    • Kriminal
  • Jendela Papua
    • Features & Sosok Inspiratif
    • Lensa
    • Pariwisata
    • Travel & Kuliner
    • Seni & Budaya
  • Pena Papua
    • Catatan Aktivis Papua
    • Sastra
    • Cerpen Papua
    • Artikel
    • Siaran Pers
    • Berita Foto
  • Editorial
  • Kerjasama
    • MRP Papua Pegunungan
    • Pemkab Lanny Jaya
Have an existing account? Sign In
Follow US
© 2025 Nirmeke. Design by Team IT Nirmeke. All Rights Reserved.
Adil Untuk Perubahan > Kerjasama > MRP Papua Pegunungan > MRP Papua Pegunungan Keluhkan Anggaran: Delapan Bulan Hanya Terima Gaji, Kunjungan Kerja dan Reses Terhenti
MRP Papua PegununganPapua Pegunungan

MRP Papua Pegunungan Keluhkan Anggaran: Delapan Bulan Hanya Terima Gaji, Kunjungan Kerja dan Reses Terhenti

admin
Last updated: August 5, 2026 15:48
By
admin
Byadmin
Follow:
197 Views
3 months ago
Share
MRP Papua Pegunungan Bahas Dukungan Anggaran Bersama TAPD - Dok Humas
SHARE

Wamena, nirmeke.com — Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Pegunungan mengungkap persoalan serius dalam pelaksanaan tugas kelembagaan. Hampir delapan bulan terakhir, pimpinan dan anggota MRP disebut tidak dapat melakukan kunjungan kerja maupun reses ke wilayah masing-masing karena tidak tersedianya biaya kegiatan.

Iklan Nirmeke

Persoalan tersebut disampaikan Ketua MRP Papua Pegunungan, Agus Nikilik Hubi, dalam rapat terbatas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Papua Pegunungan dan dilanjutkan dengan pertemuan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua Pegunungan, Selasa (4/8/2026).

Pertemuan berlangsung di ruang rapat Sekretariat MRP Papua Pegunungan dan membahas sejumlah persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi kelembagaan, mulai dari agenda regulasi hingga dukungan anggaran.

Ketua MRPP mengatakan, koordinasi dengan DPRP diperlukan untuk mempercepat pembahasan sejumlah regulasi, terutama Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang berkaitan dengan konflik, persoalan sosial dan perlindungan masyarakat di Papua Pegunungan.

“Kami dari MRP bersama DPRP koordinasi cukup bagus. Ada beberapa hal yang kami bicarakan, terutama terkait regulasi atau Perdasus yang di dalamnya menyangkut konflik, perang dan persoalan lainnya,” ujar Hubi.

Menurutnya, pembahasan regulasi membutuhkan agenda dan jadwal yang jelas agar berbagai rancangan regulasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dapat segera diproses sesuai mekanisme.

Hampir Delapan Bulan, Kunjungan Kerja dan Reses Terhenti

Di luar agenda regulasi, persoalan anggaran menjadi salah satu kendala utama MRP dalam menjalankan tugasnya.

Hubi mengungkapkan, hampir delapan bulan terakhir pimpinan dan anggota MRP tidak dapat melakukan kunjungan kerja dan reses di wilayah masing-masing karena tidak tersedianya biaya kegiatan.

“Hampir delapan bulan terakhir pimpinan dan anggota tidak melakukan kunjungan kerja dan reses di wilayah masing-masing karena tidak ada biaya kegiatan. Selama ini hanya gaji saja,” katanya.

Baca Juga:  Memaknai Tujuan Otsus Papua di Usia 80 Tahun RI

Kondisi tersebut, menurut Ketua MRPP, membuat ruang gerak MRP untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat menjadi terbatas.

Padahal, kunjungan kerja dan reses menjadi salah satu ruang penting bagi anggota MRP untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat, melihat kondisi di lapangan, serta mengidentifikasi berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.

Keterbatasan anggaran juga dinilai berdampak terhadap kemampuan lembaga dalam merespons berbagai persoalan sosial dan konflik yang terjadi di sejumlah wilayah Papua Pegunungan.

Hubi sebelumnya juga mengungkapkan bahwa sejumlah kebutuhan operasional lembaga belum berjalan sebagaimana mestinya selama delapan bulan terakhir.

“Selama delapan bulan ini kami di MRP hanya menerima gaji. Banyak kebutuhan lembaga yang belum berjalan. Karena itu kami undang DPRP untuk membicarakan bagaimana kehidupan lembaga MRP di Papua Pegunungan,” ujarnya.

MRP dan DPRP Bahas Agenda Regulasi

Dalam pertemuan dengan DPRP, MRP juga membahas sejumlah agenda regulasi yang dinilai strategis bagi Papua Pegunungan.

Salah satunya berkaitan dengan Perdasus yang mengatur persoalan konflik, perang dan berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.

Hubi menilai koordinasi kedua lembaga perlu diperkuat agar pembahasan regulasi tidak berjalan tanpa kepastian jadwal.

“Kami perlu membuat satu jadwal yang jelas supaya regulasi atau Perdasus itu dapat diproses,” katanya.

Menurutnya, regulasi yang lahir di Papua Pegunungan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak Orang Asli Papua.

MRP Minta Tambahan Anggaran dalam APBD Perubahan

Setelah rapat bersama DPRP, pembahasan dilanjutkan dengan TAPD Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.

Pertemuan bersama TAPD dipimpin langsung oleh Ketua MRP Papua Pegunungan, Agus Nikilik Hubi, didampingi Wakil Ketua II MRP Papua Pegunungan, Benny Mawel, pimpinan pokja dan anggota MRPP juga turut hadir.

Baca Juga:  MRP Papua Pegunungan Gelar Rapat Pleno Pembukaan Masa Sidang I Tahun 2026

Pertemuan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan, unsur Bappeda, Badan Keuangan, Asisten II, Inspektorat serta staf ahli gubernur.

Dalam pertemuan tersebut, MRP menyampaikan berbagai kendala kelembagaan yang dihadapi sekaligus meminta adanya penambahan anggaran melalui APBD Perubahan 2026.

Ketua MRPP mengatakan tambahan anggaran dibutuhkan agar MRP dapat kembali menjalankan fungsi kelembagaannya, termasuk melakukan kunjungan kerja dan turun langsung ke wilayah yang mengalami konflik.

“Tujuannya adalah penambahan dana dalam perubahan. Kami ingin anggaran kami ditambah supaya kami bisa turun ke konflik-konflik di Wouma, Lanny Jaya, Tolikara, Yahukimo dan wilayah lainnya,” jelasnya.

Menurut Hubi, MRP tidak cukup hanya menjalankan tugas dari balik meja. Kehadiran lembaga di tengah masyarakat diperlukan untuk mendengar aspirasi, memantau persoalan dan menjalankan fungsi perlindungan terhadap masyarakat.

MRP Soroti Dukungan Dana Otsus

Hubi juga menyinggung sumber pembiayaan MRP yang berasal dari dana Otonomi Khusus (Otsus).

“Kendala kami adalah dana Otsus, karena kami dibiayai oleh dana Otsus. Sampai hari ini kami belum menikmati dukungan anggaran dengan baik karena ada pemotongan dari pusat,” ujarnya.

Ia berharap persoalan tersebut menjadi perhatian pemerintah provinsi dan dapat dicarikan solusi melalui pembahasan APBD Perubahan 2026.

Menurut Hubi, hasil pembahasan bersama TAPD telah diterima dengan baik dan akan diteruskan kepada pimpinan pemerintah provinsi untuk menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan anggaran.

“Kami berharap dana perubahan yang berpihak kepada masyarakat dan mendukung tugas MRP harus ditambah, supaya kami bisa menjalankan tugas dan turun langsung ke tengah masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang mengalami konflik,” harapnya.(*)

Pewarta: Aguz Pabika

Related

You Might Also Like

Media Jayawijaya Dorong Lahirnya Wartawan Lokal Profesional di Papua Pegunungan

HIPMI Papua Pegunungan Apresiasi Pameran UMKM, Dorong Pemerintah Perkuat Modal Usaha Mama-Mama Papua

Gubernur John Tabo Buka Bimtek KONI Papua Pegunungan, Siapkan SDM Olahraga Menuju PON XXII

Jemaat GKI Damsyik Helariki Rayakan Hari Pekabaran Injil, Wabup Yahukimo Dorong Penguatan Pelayanan Gereja

MRP Papua Pegunungan Desak Hentikan Bahas Perda Adat, Sengketa Huwula–Huseloma Belum Tuntas

TAGGED:MRP dan DPRP Bahas Agenda RegulasiMRP Papua PegununganTAPD Provinsi Papua Pegunungan

Gabung Channel Whatsapp

Dapatkan berita terbaru dari Nirmeke.com di Whatsapp kamu
Klik disini untuk bergabung
Dengan anda klik untuk gabung ke channel kami , Anda menyetujui Persyaratan Penggunaan kami dan mengakui praktik data dalam Kebijakan Privasi kami. Anda dapat berhenti mengikuti kapan saja.
Previous Article Akses Pendidikan Terbatas, Sekolah Adat Hugulama dan Sekolah Jarak Jauh Hadir di Itlay Hisage
Next Article Gubernur Papua Pegunungan Dukung KP3, Beri Bantuan Modal dan Fasilitasi Distribusi Pangan Antarwilayah
Leave a Comment Leave a Comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terhubung Dengan Media Sosial Kami

1.4kFollowersLike
100FollowersFollow
100FollowersFollow
1kSubscribersSubscribe
300FollowersFollow

Lihat Topik Berita Lain Dari Nirmeke

Ads Sponsored by
Ad image

Berita Hangat

Jelang Konferensi Wilayah ke-V, 11 Jemaat PGBP Kwiyawage Gelar Ibadah Gabungan
Papua Pegunungan
18 hours ago
Ketua Koperasi Provinsi Papua Pegunungan Apresiasi Penyerahan 150 SK Koperasi Konsumen, Ingatkan Pengurus Siap Dimonitoring
Ekonomi & Bisnis Papua Pegunungan
18 hours ago
Bantu Sukseskan Konferensi PGBP, Yayasan Obelom Papua Center Salurkan 1 Ton Beras ke Wilayah Kwiyawage
Papua Pegunungan
18 hours ago
WALHI Papua Bersuara di COP31: Papua Bukan Tanah Kosong, Hentikan Eksploitasi Hutan dan Tanah Adat
Nasional Siaran Pers Tanah Papua
18 hours ago
Baca juga
Papua Pegunungan

16 Ton Beras untuk Warga Kondaga, Kepala Distrik Tekankan Pembagian Merata

3 months ago
OlaragaPapua PegununganPapua Tengah

KONI Lanny Jaya Dukung Pemuda Baptis Cup 2026, Serahkan Kostum dan Bola

1 month ago
Papua Pegunungan

Bimtek SIAK Plus dan IKD, Dukcapil Papua Pegunungan Dorong Percepatan Pendataan OAP

2 months ago
Papua Pegunungan

70 Tahun Yubelium Injil Masuk, Ketua PGBP Serukan Baptis Papua Bersatu dan Minta Orang Tua Dukung Generasi Muda

3 weeks ago
ArtikelMRP Papua Pegunungan

Papua vs Papua: Ketika Elit Berdebat, Jakarta Tersenyum

8 months ago
Ekonomi & BisnisPapua Pegunungan

Wagub Papua Pegunungan Borong Dagangan UMKM di Pameran Pembangunan, Pedagang Berharap Pejabat OPD Ikut Peduli

3 months ago
Papua PegununganTanah Papua

SK Gubernur Dipersoalkan, Dugaan Abaikan Hasil Pansel DPRK Picu Gejolak Publik

7 months ago
Papua PegununganPendidikan

HMPJ Jayapura Desak Pemerintah Hentikan Sementara Proyek CSR di Usilimo, Cegah Konflik Horizontal

3 months ago
Previous Next
Adil Untuk PerubahanAdil Untuk Perubahan
Follow US
© 2025 Nirmeke. Design by Team IT Nirmeke. All Rights Reserved. Develop By Loteng Kreatif.
  • Tentang kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Cyber
  • Iklan
  • Jasa Buat Website

Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?