Wamena, nirmeke.com – Penerimaan pegawai honorer dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2024 harus diutamakan putra daerah orang asli Papua sebagai bentuk implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Bila keberpihakan ini diabaikan oleh Pemerintah dalam perekrutan dan didominasi oleh non Papua maka secara jelas dan tegas dapat dipastikan yang menjajah orang Papua adalah Pejabat orang asli Papua sendiri.
Hal tersebut disampaikan Unas Ginia Ketua KNPI Kabupaten Jayawijaya beberapa waktu lalu ketika menyampaikan aspirasi saat demo Pencaker Papua Pegunungan di halaman kantor Gubernur.
“Dari pantauan kami dalam penerimaan honorer di setiap OPD di ibukota Provinsi hampir diisi 90 persen oleh warga non Papua terus 10 persen putra daerah, padahal dalam Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan hampir 98 persen Kepala Dinas diduduki putra daerah Papua Pegunungan,” ujarnya.
Menurutnya, Pejabat putra daerah tidak bisa memberdayakan anak-anak Papua untuk mengisi pekerjaan honorer. Mereka paling senang mengunakan warga non Papua dengan alasan klasik orang Papua tidak mampu dan pemalas nyatanya mereka (anak Papua) tidak pernah diberi kepercayaan dan tanggungjawab untuk kerja bersama mereka.
“Dengan melihat kondisi ini, kita bisa pastikan yang hari ini menjajah kita adalah orang Papua itu sendiri yang adalah para senior kita yang duduk di pemerintahan karena mereka tidak mau pake orang Papua,” ujarnya.
Kenyataan ini kita bisa lihat dari pekerjaan penerima tamu, supir hingga ajudan Sekpri hampir semua non Papua, dan putra daerah nganggur. Padahal DOB ini hadir untuk mereka kerja tapi yang isi non Papua.
“Semakin diabaikan putra daerah dalam penerimaan honorer dan CPNS, maka jangan heran angka kriminal semakin tinggi di ibukota Provinsi Papua Pegunungan. Ini ulah pejabat kita yang tidak punya kebijakan keberpihakan terhadap putra daerah,” tegasnya.
Sehingga Orang Papua harus sadar itu bahwa yang selama ini ikut menjajah orang Papua adalah Pejabat Orang Papua sendiri yang duduk di Pemerintahan.
“Jangan salahkan Pemerintah Pusat dengan Gubernur karena Honorer itu kepala Dinas atur sesuai kebijakannya suka-suka tidak melibatkan pejabat Pemerintahan, jadi kesimpulannya yang jajah kita adalah kita punya orang sendiri.” ujarnya.
Beto Entama, Sekretaris Forum Pribumi Papua Pegunungan meminta pejabat pemerintahan putra daerah untuk prioritaskan putra daerah dari 8 kabupaten dalam penerimaan honorer.
“Kebijakan yang diambil hari ini akan menjadi pondasi utama jalannya proses Pemerintahan 10-20 tahun kedepan. Ketika pejabat Papua salah taruh orang maka siap-siap kalian punya adik-adik jadi penonton di negeri sendiri,” ujarnya.
Ia berharap Pejabat orang Papua untuk membuka diri dan membuka lapangan pekerjaan untuk mereka yang sudah selesai dari 8 kabupaten sebagai bentuk keberpihakan agar putra daerah ini sendiri dapat membangun daerahnya masing-masing. (*)
Pewarta: Grace Amelia
