Jayapura, nirmeke.com — Gelombang aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat terjadi serentak di sejumlah wilayah Papua pada Senin (27/4/2026), dengan titik utama di Kota Jayapura dan Wamena, Papua Pegunungan.
Aksi tersebut mengangkat isu militerisme, krisis kemanusiaan, serta tuntutan penyelesaian konflik Papua melalui jalur dialog damai.
Di Kota Jayapura, aksi yang melibatkan Solidaritas Mahasiswa Papua (SOMAPA) dilaporkan dibubarkan aparat kepolisian di kawasan Kampus Atas Universitas Cenderawasih sekitar pukul 09.00 WIT. Berdasarkan informasi awal, aparat menggunakan gas air mata dan tindakan pemukulannya untuk membubarkan massa.
Seorang mahasiswa dilaporkan ditangkap, sementara puluhan lainnya berhamburan menyelamatkan diri. Hingga saat ini, jumlah pasti korban luka masih belum dapat dipastikan.
Di lokasi terpisah, kawasan Perumnas II Waena, mahasiswa dan warga yang melakukan aksi juga dilaporkan dihadang aparat gabungan TNI-Polri saat menyampaikan orasi.
Informasi dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyebutkan penghadangan berlangsung sejak pagi hingga menjelang siang. Massa tetap melanjutkan orasi dengan menyoroti dugaan pelanggaran HAM di wilayah konflik seperti Kabupaten Puncak.
Dalam orasi tersebut, massa juga mengutip data dari Human Rights Monitor dan jaringan gereja yang menyebut sekitar 107.039 warga sipil mengungsi akibat konflik bersenjata di Papua.
Wamena: Aksi Ricuh, Tuntutan Menguat
Sementara itu di Wamena, aksi demonstrasi di halaman Kantor DPR Papua Pegunungan sempat diwarnai kericuhan. Meski demikian, massa tetap berhasil menyampaikan aspirasi mereka kepada pihak legislatif.
Aksi tersebut melibatkan masyarakat dari delapan kabupaten, mahasiswa, serta organisasi kepemudaan.
Ketua Forum Pribumi Papua Pegunungan, Yusup Yikwa, dalam orasinya menegaskan bahwa pendekatan militer selama ini dinilai gagal menyelesaikan konflik Papua.
“Kejahatan kemanusiaan di Papua berlangsung secara sistematis selama puluhan tahun. Negara harus membuka ruang dialog damai dan bermartabat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dampak konflik terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan lansia yang kehilangan akses ekonomi dan layanan kesehatan.
Empat Tuntutan dan Aksi Nasional
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan empat tuntutan utama kepada pemerintah pusat:
- Membuka akses bagi organisasi internasional dan tim kemanusiaan ke Papua.
- Menarik pasukan militer dan aparat keamanan dari wilayah Papua.
- Menghentikan operasi militer yang dinilai memicu korban sipil.
- Meninjau kembali kebijakan Otonomi Khusus yang dianggap belum berpihak pada rakyat Papua.
Aksi di Jayapura dan Wamena disebut merupakan bagian dari gerakan serentak di berbagai kota lain, seperti Nabire, Manokwari, hingga sejumlah kota di luar Papua seperti Manado, Gorontalo, Makassar, dan Jakarta.
Situasi dan Tanggapan
Hingga laporan ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI maupun Polri terkait pembubaran aksi di Jayapura maupun penghadangan massa di Waena.
Situasi di beberapa titik dilaporkan masih dalam pemantauan, sementara sebagian mahasiswa memilih bertahan di lokasi aman untuk menghindari bentrokan lanjutan.
Gelombang aksi ini menandai meningkatnya tekanan publik terhadap pemerintah terkait pendekatan keamanan di Papua, sekaligus menguatkan tuntutan penyelesaian konflik melalui jalur politik dan kemanusiaan.(Red) *
