Wamena, nirmeke.com — Komandan Distrik Militer (Dandim) 172/PWY menanggapi penolakan masyarakat Distrik Ibele terhadap rencana penempatan pasukan TNI non-organik di wilayah mereka. Penolakan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi yang digelar di ruang rapat DPRD Kabupaten Jayawijaya, Senin (14/7/2025).
Rapat tersebut dihadiri oleh Dandim 1702/Jayawijaya, Letkol Arh Reza Ch. A. Mamoribo, S.E., M.Han., bersama Komisi A DPRD Jayawijaya, serta perwakilan masyarakat Distrik Ibele, termasuk tokoh adat dan pemuda.
“Masyarakat Ibele yang diwakili oleh beberapa tokoh menyatakan secara tegas menolak kehadiran TNI non-organik, khususnya Satuan Tiga D, karena menurut mereka keberadaan tersebut memicu trauma berkepanjangan,” ujar Dandim Jayawijaya dalam wawancara usai pertemuan dengan para tokoh masyarakat, Senin siang.
Menurut Dandim, warga menilai beberapa kegiatan aparat di wilayah mereka telah menimbulkan ketakutan dan menyakiti hati rakyat. Penolakan tersebut disampaikan secara langsung oleh Ketua Forum Adat dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya.
Menanggapi hal itu, Dandim menegaskan bahwa TNI tetap berpegang teguh pada tugas negara dan komando satuan atas.
“Kami tetap akan bertindak secara terukur dan profesional. Tidak akan sekali-kali menakuti atau menyakiti masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan dalam delapan wajib TNI dan Santi Aji sebagai pedoman dalam bersosialisasi dengan rakyat,” jelasnya.
Dandim juga menjelaskan bahwa keberadaan TNI di wilayah Ibele dan sekitarnya merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan, mengingat kawasan tersebut kerap menjadi jalur perlintasan kelompok bersenjata.
“Satgas menilai bahwa daerah sekitar Ibele, Walaik, Tailarek, Pelebaga dan Habema adalah wilayah perlintasan kelompok OPM Kodap III Ndugama Pimpinan Egianus Kogeya. Beberapa peristiwa dalam satu hingga dua bulan terakhir juga memperkuat analisis kami, seperti penembakan anggota Polantas di RSUD Wamena dan pembunuhan dua warga sipil di lingkungan gereja Air Garam,” terang Dandim.
Ia menambahkan bahwa penempatan pasukan dilakukan demi membantu tugas Polres Jayawijaya dalam menjamin keselamatan warga.
Terkait aspirasi masyarakat yang menolak keberadaan TNI non-organik, Danrem memastikan pihaknya akan menyampaikannya kepada komando atas sesuai jalur komando.
“Kami tetap akan laporkan ke satuan atas. Kita tunggu saja seperti apa jawaban dan tindak lanjutnya dari pusat,” tutupnya.(*)
Pewarta: Aguz Pabika
