Adil Untuk PerubahanAdil Untuk PerubahanAdil Untuk Perubahan
  • Tanah Papua
    • Papua Pegunungan
    • Papua Tengah
  • Kabar Daerah
    • Polhukam
    • Pendidikan
    • Kesehatan
    • Perempuan & Anak
    • Ekonomi & Bisnis
    • Infrastruktur
    • Lingkungan
    • Olaraga
    • Kriminal
  • Jendela Papua
    • Features & Sosok Inspiratif
    • Lensa
    • Pariwisata
    • Travel & Kuliner
    • Seni & Budaya
  • Pena Papua
    • Catatan Aktivis Papua
    • Sastra
    • Cerpen Papua
    • Artikel
    • Siaran Pers
    • Berita Foto
  • Editorial
  • Kerjasama
    • MRP Papua Pegunungan
    • Pemkab Lanny Jaya
Tulis judul berita...
© 2025 Nirmeke. Design by Team IT Nirmeke. All Rights Reserved. Develop By Loteng Kreatif.
Reading: WALHI Papua Tolak Perpanjangan IUPK Freeport, Sebut Negara Abaikan Hak Masyarakat Adat
Share
Notification
Adil Untuk PerubahanAdil Untuk Perubahan
  • Headline
  • Tanah Papua
  • Kesehatan
  • Ekonomi & Bisnis
  • Pendidikan
  • Artikel
  • Cerpen Papua
  • Pariwisata
  • Editorial
Tulis judul berita...
  • Tanah Papua
    • Papua Pegunungan
    • Papua Tengah
  • Kabar Daerah
    • Polhukam
    • Pendidikan
    • Kesehatan
    • Perempuan & Anak
    • Ekonomi & Bisnis
    • Infrastruktur
    • Lingkungan
    • Olaraga
    • Kriminal
  • Jendela Papua
    • Features & Sosok Inspiratif
    • Lensa
    • Pariwisata
    • Travel & Kuliner
    • Seni & Budaya
  • Pena Papua
    • Catatan Aktivis Papua
    • Sastra
    • Cerpen Papua
    • Artikel
    • Siaran Pers
    • Berita Foto
  • Editorial
  • Kerjasama
    • MRP Papua Pegunungan
    • Pemkab Lanny Jaya
Have an existing account? Sign In
Follow US
© 2025 Nirmeke. Design by Team IT Nirmeke. All Rights Reserved.
Adil Untuk Perubahan > Kabar Daerah > Lingkungan > WALHI Papua Tolak Perpanjangan IUPK Freeport, Sebut Negara Abaikan Hak Masyarakat Adat
LingkunganSiaran PersTanah Papua

WALHI Papua Tolak Perpanjangan IUPK Freeport, Sebut Negara Abaikan Hak Masyarakat Adat

admin
Last updated: February 25, 2026 15:39
By
admin
Byadmin
Follow:
122 Views
9 months ago
Share
Direktur Walhi Papua Maikel Primus Peuki - (Aguz Pabika/Nirmeke)
SHARE

Jayapura, nirmeke.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Papua menolak keras perpanjangan izin operasi tambang PT Freeport Indonesia di kawasan Grasberg, Papua Tengah. Organisasi lingkungan itu menilai keputusan pemerintah memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dilakukan tanpa partisipasi masyarakat adat pemilik hak ulayat.

Iklan Nirmeke

Penolakan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Daerah WALHI Papua, Maikel Peuki, dalam siaran pers tertanggal 23 Februari 2026.

Menurut WALHI, kesepakatan perpanjangan operasi tambang diumumkan pada 22 Februari 2026 di Amerika Serikat dalam pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, bersama pihak Freeport-McMoRan. Kesepakatan itu mencakup perpanjangan izin bagi PT Freeport Indonesia hingga seluruh cadangan tambang di Grasberg habis.

Baca Juga:  WALHI Papua: Pengakuan Hak Masyarakat Adat Penting untuk Kelestarian Hutan

WALHI Papua menilai kebijakan tersebut sarat kepentingan ekonomi dan mengabaikan prinsip persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (Free, Prior and Informed Consent/FPIC) bagi masyarakat adat.

“Kesepakatan ini dilakukan tanpa partisipasi terbuka masyarakat adat sebagai pemilik sah wilayah. Ini berpotensi memperdalam krisis ekologis dan sosial di Tanah Papua,” tegas Maikel.

WALHI Papua mencatat aktivitas pertambangan selama ini telah menimbulkan dampak lingkungan serius, termasuk pencemaran Sungai Ajikwa akibat pembuangan limbah tailing. Selain itu, organisasi tersebut menilai operasi tambang turut menggerus ruang hidup dan identitas budaya masyarakat adat, khususnya Suku Amungme, Kamoro, dan tujuh suku lainnya di sekitar wilayah tambang.

Baca Juga:  WALHI Papua Soroti Krisis Lingkungan dan Perampasan Wilayah Adat di Hari Bumi 2025

Menurut WALHI, perpanjangan IUPK tanpa evaluasi menyeluruh atas dampak ekologis dan sosial menunjukkan bahwa negara dan korporasi lebih mengedepankan kepentingan ekonomi dibanding perlindungan hak masyarakat adat.

“Manusia dan alam Papua diposisikan sebagai objek ekonomi semata. Proses perpanjangan ini tidak menempatkan hak kesulungan masyarakat adat sebagai pertimbangan utama,” ujarnya.

WALHI Papua mendesak pemerintah membuka ruang dialog yang setara dengan masyarakat adat terdampak serta melakukan evaluasi menyeluruh atas dampak operasional tambang sebelum mengambil keputusan strategis terkait perpanjangan izin. (Red).

Related

You Might Also Like

DPD RI Soroti Eskalasi Kekerasan di Papua, Desak Pemerintah Buka Peta Jalan Penyelesaian Konflik

Soal Upaya Pembebasan Pilot Susi Air, TPNPB – OPM: Harus Bertemu di Meja Perundingan, Bukan di Lapangan

Hendaknya Uskup Agung Merauke Berpihak Pada Masyarakat Adat Wogikel dan Wanam

Mahasiswa Uncen Gelar Aksi Memperingati Hari Tani Nasional di Jayapura

Kantor Redaksi Jubi Dilempari Bom Bolotov, 2 Mobil Terbakar

TAGGED:Direktur Eksekutif Daerah WALHI PapuaMaikel PeukiPerpanjangan IUPK FreeportPT Freeport IndonesiaWalhi Papua

Gabung Channel Whatsapp

Dapatkan berita terbaru dari Nirmeke.com di Whatsapp kamu
Klik disini untuk bergabung
Dengan anda klik untuk gabung ke channel kami , Anda menyetujui Persyaratan Penggunaan kami dan mengakui praktik data dalam Kebijakan Privasi kami. Anda dapat berhenti mengikuti kapan saja.
Previous Article Tolak Perubahan Nama Huwulama, DPRK Jayawijaya Diminta Hentikan Raperda Bermasalah
Next Article Wabup Jayawijaya Perketat Pintu Masuk, Pendatang Wajib Kantongi KTP
Leave a Comment Leave a Comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terhubung Dengan Media Sosial Kami

1.4kFollowersLike
100FollowersFollow
100FollowersFollow
1kSubscribersSubscribe
300FollowersFollow

Lihat Topik Berita Lain Dari Nirmeke

Ads Sponsored by
Ad image

Berita Hangat

Masyarakat Adat Sogokmo Persoalkan Survei Lokasi Sekolah Rakyat dan Kawasan Pertanian
Papua Pegunungan
13 hours ago
Baptis Cup 2026 Satukan 48 Tim Lintas Gereja, Pemuda Papua Pegunungan Diajak Jaga Persatuan
Olaraga Papua Pegunungan
2 days ago
Dukung Pemberdayaan Ekonomi Warga, Kadis Koperasi Papua Pegunungan Panen Raya Jagung dan Kacang Tanah di Tolikara
Ekonomi & Bisnis Papua Pegunungan
2 days ago
Lantik Delapan Ketua KONI Kabupaten, Gubernur Jhon Tabo Dorong Pembinaan Atlet Papua Pegunungan
Olaraga Papua Pegunungan
2 days ago
Baca juga
Tanah Papua

Masyarakat Ingatkan Pj Gebernur Velix Wanggai Lokasi di Welesi Masih Bermasalah

3 years ago
Tanah Papua

Paskah Jadi Momentum Kebangkitan Rohani Pemuda Yahukimo

2 years ago
Ekonomi & BisnisPapua Pegunungan

Ketua Koperasi Provinsi Papua Pegunungan Apresiasi Penyerahan 150 SK Koperasi Konsumen, Ingatkan Pengurus Siap Dimonitoring

7 days ago
Tanah Papua

Bupati Lanny Jaya Minta RKPD 2026 Fokus pada Program Mandiri dan Sinergi Lapangan

2 years ago
Tanah Papua

80 Anggota Polisi Baliem Selesaikan Pembinaan Fisik dan Karakter, Siap Diterjunkan ke Lapangan

1 year ago
Tanah Papua

Puluhan Botol Miras Oplosan Diamankan Pemuda Katolik Musalfak 

2 years ago

Elpius Hugi Resmi Buka Kegiatan Mubes II Alumni SMP YPPK Santo Thomas Wamena 

4 years ago
Ekonomi & BisnisOlaragaPapua Pegunungan

HIPMI Dorong KONI Papua Pegunungan Kembangkan Sport Industry Jelang PON XXII

3 months ago
Previous Next
Adil Untuk PerubahanAdil Untuk Perubahan
Follow US
© 2025 Nirmeke. Design by Team IT Nirmeke. All Rights Reserved. Develop By Loteng Kreatif.
  • Tentang kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Cyber
  • Iklan
  • Jasa Buat Website

Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?