Yahukimo, nirmeke.com — Seorang pelajar asal Kabupaten Yahukimo, Ivan Kabak (18), telah lebih dari 100 hari mendekam di Rumah Tahanan Polresta Dekai sejak penangkapannya pada 5 Mei 2025. Hingga kini, aparat kepolisian belum mampu menghadirkan bukti kuat yang menunjukkan keterlibatan Ivan dalam berbagai kasus kriminal yang dituduhkan.
Penangkapan ini bermula dari laporan seorang ibu warga non-OAP (Orang Asli Papua) yang mengaku jatuh bersama anaknya ke dalam parit di pinggir jalan besar Kali Wo, Distrik Dekai, pada 3 Mei 2025. Peristiwa itu terjadi karena sang ibu panik melihat sekelompok pemuda keluar dari kebun. Ivan yang saat itu merekam kejadian menggunakan telepon genggam, ikut ditangkap dua hari kemudian ketika hendak pulang setelah pengumuman kelulusan SMA.
Namun, sejak penahanannya, Ivan justru dikaitkan dengan sejumlah kasus berat, mulai dari dugaan pembunuhan tenaga medis, guru di Distrik Angguruk, hingga penambang emas ilegal di Korowai. Hingga hari ini, tak ada bukti konkret yang mengaitkan Ivan dengan kasus-kasus tersebut.
Menurut keterangan keluarga, polisi bahkan menyatakan bahwa Ivan akan dibebaskan jika empat pemuda lain yang diduga melempar batu ke arah ibu dan anak tersebut diserahkan. Padahal, saksi di lokasi menyebutkan bahwa korban jatuh karena panik, bukan akibat lemparan batu.
“Kami sudah menawarkan bantuan biaya pengobatan korban agar Ivan dibebaskan, tapi polisi menolak. Mereka justru meminta kami menyerahkan teman-teman Ivan. Ini tidak adil,” ujar Stracky, perwakilan keluarga, Kamis (28/8).
Kini, Ivan bahkan telah dipindahkan ke Rutan Polresta Wamena untuk pemeriksaan lanjutan. Telepon genggamnya sudah dikirim ke Jayapura untuk analisis digital, namun belum ditemukan bukti keterlibatan dalam tindak kriminal.
Yang lebih memprihatinkan, sejak awal penahanan hingga kini, Ivan tidak mendapatkan pendampingan hukum. Keluarga menilai hal ini melanggar hak asasi manusia dan prinsip penegakan hukum yang seharusnya berlaku adil bagi semua warga negara.
Keluarga Ivan Kabak menyerukan dukungan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Komnas HAM, dan organisasi masyarakat sipil untuk mengadvokasi kasus ini.
“Kalau ada bukti, buktikan di pengadilan. Tapi jangan tahan anak ini hanya untuk menekan pihak lain,” tegas Stracky.
Kasus ini menambah panjang daftar dugaan kriminalisasi terhadap anak muda Papua yang kerap menjadi korban penegakan hukum semena-mena tanpa bukti kuat.(*)
Pewarta: Vekson Aliknoe
