Wamena, nirmeke.com – Ketua Kaum Muda Baptis Seluruh Tanah Papua, Akia Wenda, mengecam pernyataan Walikota Jayapura, Benhur Tommy Mano Abisay Rollo, yang beredar luas dalam sebuah video berdurasi 40 detik. Ia menilai, pernyataan tersebut mengandung unsur diskriminatif terhadap Orang Asli Papua (OAP), khususnya yang berasal dari wilayah pegunungan.
“Pak Walikota bukanlah pendatang, melainkan OAP dari Port Numbay yang juga seorang tokoh adat. Tapi pernyataannya sangat mengecewakan karena berpotensi memecah belah sesama OAP, antara masyarakat pantai dan gunung,” kata Akia kepada nirmeke.com, Selasa (17/6/2025).
Menurut Akia, masyarakat pegunungan yang bermukim di Kota Jayapura adalah bagian dari warga negara Indonesia dan juga OAP, yang memiliki hak yang sama untuk hidup di seluruh tanah Papua, dari Sorong hingga Samarai.
“Tidak ada yang datang ke Port Numbay secara gratis. Semua aset, tanah, dan bangunan dibayar. Pernyataan itu seolah-olah mengabaikan fakta sejarah dan keberadaan masyarakat pegunungan di kota ini,” tambahnya.
Ia juga menyesalkan pernyataan tersebut datang dari seorang pemimpin Kristen. Akia mengingatkan bahwa semangat Injil yang dibawa oleh Ottow dan Geisler adalah untuk membebaskan semua orang, termasuk Orang Papua, dari segala bentuk penindasan.
“Pemimpin Kristen seharusnya membawa damai, bukan menyulut perpecahan. Ini menyakiti saudara-saudara seiman dan sesama umat Tuhan,” tegasnya.
Akia menduga ada pihak tertentu di balik pernyataan Walikota yang dianggap kontroversial tersebut, yang bertujuan menciderai persatuan dan kesatuan antar-OAP.
Sebagai bentuk tanggung jawab, ia mendesak Walikota Abisay Rollo untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat Papua, khususnya warga pegunungan di Jayapura.
Adapun pernyataan Walikota Abisay Rollo dalam video yang viral di media sosial itu sebagai berikut:
“Kamu tidak ada palang-memaalang kota ini, bukan orang pantai, ini orang-orang gunung ini! Ini harus saya sampaikan supaya kita tahu persis. Kalau yang buat segala macam persoalan di kota ini, ini bukan orang-orang pantai. Tidak ada demo di kota ini, siapa yang demo di kota ini? Kita coba di kota, Polres, Pak Dandim, semua kita—kita kembalikan ke kampung masing-masing supaya jangan merusak kota ini.”
Pernyataan tersebut menuai kecaman dari berbagai pihak karena dianggap menyudutkan satu kelompok masyarakat dan berpotensi memicu ketegangan sosial di ibu kota Provinsi Papua.(*)
Pewarta: Grace Amelia
