Pers Release!
Kekerasan berbasis rasisme terhadap rakyat sipil Papua belum juga berhenti 6 tahun terakhir di Papua.
Berawal dari perang Pembebasan nasional didorong oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) versus Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun kepolisian Republik Indonesia (POLRI) di Papua.
Akibat konflik bersenjata ini kekerasan di Papua meningkat, yang jadi korban adalah rakyat sipil khusus 6 kabupaten tetapi pada umumnya provinsi Papua maupun provinsi Papua Barat.
Rakyat sipil mengungsi di Kabupaten Maybrat, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, kabupaten Puncak Papua Ilaga, Kabupaten Nduga dan Kabupaten Yahukimo.
Data tahun 2022 67 ribu rakyat mengungsi dari 6 kabupaten yang berkonflik bersejata TNI-Polri vs TPNPB.
Dalam pengungsian banyak rakyat sipil meninggal dunia, baik orang dewasa maupun anak-anak laki-laki maupun perempuan. Gizinya buruk, kelaparan, tidak ada pelayanan kesehatan, hak anak dan perempuan tidak diperhatikan oleh pemerintah melalui bantuan sosial atas nama kemanusiaan. Hak pendidikan hak kesehatan, hak perempuan khusus ibu melahirkan di hutan tanpa pelayanan medis yang memadai.
Dalam konflik bersenjata hampir 6 tahun terakhir ini rakyat sipil Papua terus berjatuhan di berbagai daerah lebih khusus 6 kabupaten.
Rakyat sipil biasa, pegawai negeri, pekerja swasta, para pendeta atau hamba Tuhan, guru-guru, tenaga medis, kepala desa dan anak sekolah pun menjadi korban penembakan baik orang asli Papua maupun non Papua.
Namun yang banyak korban penembakan adalah orang asli Papua dengan tuduhan TPNPB dan OPM separatis, GPK, KKB, KST dan lavel atau stigma lain yang selalu dialamatkan kepada orang asli Papua oleh TNI/Polri.
Dengan tuduhan atau menjustifikasi orang asli Papua dengan stigmanisasi yang subyektif untuk melegalkan tindakan militer seperti melakukan penangkapan sewenang-wenang, kekerasan, penyiksaan sampai pemenjaraan dan Pembunuhan.
Hal ini berdampak pada kekerasan berbasis rasial terhadap orang asli Papua terus terjadi.
Data terbaru adalah di Yahukimo dan di Fak-Fak, kepolisian melakukan penangkapan liar terhadap rakyat sipil, ada yang ditembak mati.
Di kabupaten Fak- Fak 110 orang ditetapkan daftar pencarian DPO orang 17 orang foto diterbitkan oleh kepolisian namun nama-nama ditetapkan DPO salah karena ada yang mahasiswa di Jayapura ada yang rakyat sipil tidak bersalah.
Pada tanggal 9 September 2023, aparat kepolisian menangkap 12 orang 4 orang ditembak mati oleh polisi. 4 orang warga sipil ditembak tersebut Nelson Hindom, Otis Hanamba, Simon Kramandodo dan Naman Gewab.
Sementara itu di Yahukimo setelah penembakan antara TNI/Polri dan TPNPB wilayah Yahukimo pada 21 Agustus 2023 675 orang mengungsi.
https://suarapapua.com/…/674-orang-tinggalkan…/…
Dalam pengungsian 12 orang sakit parah 1 orang anak usia 1 tahun meninggal dalam pengungsian. https://suarapapua.com/…/seorang-bayi-meninggal-dunia…/
Kemudian pada tanggal 14 September Anggota TNI telah membunuh 5 orang warga sipil di Yahukimo.
Pihak kepolisian mengatakan 5 orang tersebut anggota KST ditembak saat baku tembak dengan Militer Indonesia namun Jubir TPNPB Seby Sambom mengatakan 5 orang yang dibunuh tersebut bukan anggota TPNPB.
Hal senada disampaikan oleh ketua persekutuan gereja-gereja di kabupaten Yahukimo mengatakan 5 orang tersebut bukan anggota TPNPB namun pemuda biasa yang dibunuh oleh militer Indonesia. https://jubi.id/…/pggy-5-korban-penembakan-di…/…
Tercatat dalam bulan September 2023 ini 9 orang warga sipil ditembak mati dengan timah panas militer Indonesia. Masing-masing di Fak-Fak 4 orang dibunuh di Yahukimo 5 orang total 9 orang meninggal dalam 2 hari di bulan September ini.
Pembantaian rakyat sipil, penangkapan, penyiksaan pengungsian rakyat sipil tak berdoa ini terjadi akibat negara sengaja memelihara akar konflik di Papua.
Akar persoalan belum dituntaskan oleh negara melalui negosiasi politik yang damai dan bermartabat serta demokratis akibatnya rakyat sipil maupun militer baik pihak Indonesia maupun Papua jadi korban.
Dengan demikian Kami Komite Nasional Papua Barat (KNPB) atas nama kemanusiaan dan keadilan menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:
- Kami mengutuk dengan keras dan mendesak segera mendesak investigasi secara independen terhadap pembunuhan 4 warga Sipil di Fak-Fak dan 5 Rakyat sipil di Yahukimo;
- Mendesak pemerintah Indonesia untuk buka akses Dewan HAM PBB dan Jurnalis Asing masuk ke Papua;
- Meminta Kepada TNI/POLRI dan TPNPB hentikan perang mendorong perundingan secara damai dimediasi pihak ke tiga yang netral.
- Mendesak Segera meninju kembali akar konflik politik di Papua dan segera menggelar referendum sebagai solusi alternatif yang demokratis.
Demikian pernyataan sikap resmi kami keluarkan dengan penuh rasa tanggung jawab. Atas perhatian tak lupa kami sampaikan berlimpah terima kasih.
Numbay, 16-17 September 2023
Ones Suhuniap (Jubir Nasional Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat (BPP-KNPB)
