Adil Untuk PerubahanAdil Untuk PerubahanAdil Untuk Perubahan
  • Tanah Papua
    • Papua Pegunungan
    • Papua Tengah
  • Kabar Daerah
    • Polhukam
    • Pendidikan
    • Kesehatan
    • Perempuan & Anak
    • Ekonomi & Bisnis
    • Infrastruktur
    • Lingkungan
    • Olaraga
    • Kriminal
  • Jendela Papua
    • Features & Sosok Inspiratif
    • Lensa
    • Pariwisata
    • Travel & Kuliner
    • Seni & Budaya
  • Pena Papua
    • Catatan Aktivis Papua
    • Sastra
    • Cerpen Papua
    • Artikel
    • Siaran Pers
    • Berita Foto
  • Editorial
  • Kerjasama
    • MRP Papua Pegunungan
    • Pemkab Lanny Jaya
Tulis judul berita...
© 2025 Nirmeke. Design by Team IT Nirmeke. All Rights Reserved. Develop By Loteng Kreatif.
Reading: Gubernur Papua Pegunungan: Ranperda Harus Menjadi Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan kepada Masyarakat
Share
Notification
Adil Untuk PerubahanAdil Untuk Perubahan
  • Headline
  • Tanah Papua
  • Kesehatan
  • Ekonomi & Bisnis
  • Pendidikan
  • Artikel
  • Cerpen Papua
  • Pariwisata
  • Editorial
Tulis judul berita...
  • Tanah Papua
    • Papua Pegunungan
    • Papua Tengah
  • Kabar Daerah
    • Polhukam
    • Pendidikan
    • Kesehatan
    • Perempuan & Anak
    • Ekonomi & Bisnis
    • Infrastruktur
    • Lingkungan
    • Olaraga
    • Kriminal
  • Jendela Papua
    • Features & Sosok Inspiratif
    • Lensa
    • Pariwisata
    • Travel & Kuliner
    • Seni & Budaya
  • Pena Papua
    • Catatan Aktivis Papua
    • Sastra
    • Cerpen Papua
    • Artikel
    • Siaran Pers
    • Berita Foto
  • Editorial
  • Kerjasama
    • MRP Papua Pegunungan
    • Pemkab Lanny Jaya
Have an existing account? Sign In
Follow US
© 2025 Nirmeke. Design by Team IT Nirmeke. All Rights Reserved.
Adil Untuk Perubahan > Tanah Papua > Gubernur Papua Pegunungan: Ranperda Harus Menjadi Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan kepada Masyarakat
Tanah Papua

Gubernur Papua Pegunungan: Ranperda Harus Menjadi Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan kepada Masyarakat

admin
Last updated: July 22, 2025 13:24
By
admin
Byadmin
Follow:
248 Views
1 year ago
Share
Bapemperda Papua Pegunungan Rampungkan Verifikasi Ranperda, Fokus Regulasi Urgensi Daerah - Dok
SHARE

Wamena, nirmeke.com — Gubernur Provinsi Papua Pegunungan menegaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) harus menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif serta berpihak kepada masyarakat.

Iklan Nirmeke

Penegasan tersebut disampaikan melalui Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua Pegunungan, Yoseph S. Ukago, SH., M.Si, usai rapat kerja bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua Pegunungan yang berlangsung pada Senin, 21 Juli 2025, di Wamena.

Dalam rapat tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama DPR Papua Pegunungan (DPRPP) menyepakati 24 Ranperda yang akan masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025. Dari total tersebut, 21 Ranperda merupakan usulan Pemerintah Daerah, sementara 3 lainnya adalah inisiatif DPRPP.

“Harapan kami, Ranperda ini menjadi pedoman yang kuat bagi tata kelola pemerintahan yang efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat Papua Pegunungan,” ujar Yoseph Ukago.

Ia menjelaskan, sebelumnya Gubernur Papua Pegunungan telah mengajukan 29 Ranperda melalui Biro Hukum Setda. Namun, setelah dilakukan evaluasi dan mempertimbangkan aspek prioritas serta urgensi daerah, 18 Ranperda disetujui. Selanjutnya, 3 Ranperda susulan ditambahkan sehingga total usulan dari pemerintah daerah menjadi 21.

Baca Juga:  Mahasiswa 7 Wilayah Adat Asal Papua Kota Studi Provinsi Gorontalo Demo Tolak Transmigrasi di Tanah Papua

Yoseph Ukago menekankan bahwa setiap Ranperda yang disusun harus menjawab kebutuhan riil masyarakat dan sesuai dengan karakteristik khusus wilayah Papua Pegunungan.

“Ranperda tidak boleh hanya menjadi tumpukan dokumen hukum. Ia harus hidup, bisa dijalankan, dan memberi dampak langsung bagi masyarakat. Oleh karena itu, proses finalisasi harus benar-benar matang,” tambahnya.

Rapat kerja ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dalam membangun sistem hukum daerah yang kuat dan responsif. Ranperda yang disusun diharapkan mampu mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh.

Berikut daftar lengkap 24 rancangan yang telah difinalisasi untuk menjadi prioritas:

Usulan Eksekutif (21 Rancangan)

  1. Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024
  2. Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2025
  3. Ranperda tentang Penetapan APBD TA 2025
  4. Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  5. Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
  6. Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
  7. Ranperdasus tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan MRP
  8. Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  9. Ranperda tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang MRP
  10. Ranperda tentang Hak MRP
  11. Ranperda tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewajiban MRP
  12. Ranperda tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Asli Papua
  13. Ranperda tentang Tata Cara Penyertaan Modal Pemda
  14. Ranperda tentang Hak OAP Memperoleh Pekerjaan dan Penghasilan Layak
  15. Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  16. Ranperda tentang Upaya Perbaikan Gizi
  17. Ranperda tentang Lambang Daerah
  18. Ranperda tentang Pinjaman Daerah
  19. Ranperda tentang Pembentukan BUMD (susulan)
  20. Ranperda tentang Perlindungan Bahasa Daerah (susulan)
  21. Ranperda tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah (susulan)
Baca Juga:  Jalan Trans Papua Ruas Jayapura-Wamena Ditargetkan Rampung 2024

Inisiatif DPR Papua Pegunungan (3 Rancangan)

  1. Ranperdasus tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi OAP
  2. Ranperdasi tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPR
  3. Ranperdasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Setelah ditetapkan dalam Propemperda, DPR Papua Pegunungan akan menggelar pembahasan internal bersama dengan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Selanjutnya, seluruh rancangan akan dibawa ke tingkat nasional untuk proses harmonisasi dan penyempurnaan di Jakarta. (*)

Pewarta: Aguz Pabika

Related

You Might Also Like

Ini 4 Poin Tuntutan Demo di Wamena Hari Ini

Janji Penempatan CPNS Belum Terpenuhi, Pencari Kerja Papua Pegunungan Desak Gubernur Delesaikan Masalah

Breaking News : Pelajar di Wamena Demo Damai Tolak Makanan Gratis

DOB di Papua Akan Dikuasai Warga Non Papua

Aktifitas Judi Online, Miras dan Pecandu Lem Aibon Makin Marak di Wamena

TAGGED:Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua PegununganPemprov Papua Pegunungan Sepakati 24 Ranperda untuk 2025Yoseph S. Ukago

Gabung Channel Whatsapp

Dapatkan berita terbaru dari Nirmeke.com di Whatsapp kamu
Klik disini untuk bergabung
Dengan anda klik untuk gabung ke channel kami , Anda menyetujui Persyaratan Penggunaan kami dan mengakui praktik data dalam Kebijakan Privasi kami. Anda dapat berhenti mengikuti kapan saja.
Previous Article Janji Penempatan CPNS Belum Terpenuhi, Pencari Kerja Papua Pegunungan Desak Gubernur Delesaikan Masalah
Next Article Diduga Gelapkan Milyaran Rupiah dari BBM Subsidi, SPBU Anwarudin dan Lasminingsih Didesak Diperiksa
Leave a Comment Leave a Comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terhubung Dengan Media Sosial Kami

1.4kFollowersLike
100FollowersFollow
100FollowersFollow
1kSubscribersSubscribe
300FollowersFollow

Lihat Topik Berita Lain Dari Nirmeke

Ads Sponsored by
Ad image

Berita Hangat

Jelang Konferensi Wilayah ke-V, 11 Jemaat PGBP Kwiyawage Gelar Ibadah Gabungan
Papua Pegunungan
1 day ago
Ketua Koperasi Provinsi Papua Pegunungan Apresiasi Penyerahan 150 SK Koperasi Konsumen, Ingatkan Pengurus Siap Dimonitoring
Ekonomi & Bisnis Papua Pegunungan
1 day ago
Bantu Sukseskan Konferensi PGBP, Yayasan Obelom Papua Center Salurkan 1 Ton Beras ke Wilayah Kwiyawage
Papua Pegunungan
1 day ago
WALHI Papua Bersuara di COP31: Papua Bukan Tanah Kosong, Hentikan Eksploitasi Hutan dan Tanah Adat
Nasional Siaran Pers Tanah Papua
1 day ago
Baca juga
Tanah Papua

MRP Papua Pegunungan: Pemilu di Jayawijaya Tidak Berjalan Sesuai Amanat UU 7 Tahun Tahun 2017

3 years ago
PolhukamTanah Papua

Kuasa Hukum Nilai Vonis Kasus Penembakan di Yahukimo Belum Maksimal

1 year ago
Tanah Papua

KNPI Yahukimo Pertanyakan Tujuan Kunjungan Wakil Gubernur Papua Pegunungan dan Enam Kementerian

1 year ago
ArtikelEkonomi & BisnisTanah Papua

Wamena: Saat Rakyat Dipaksa Membeli BBM Mahal Tanpa Solusi

2 years ago
PolhukamTanah Papua

Rumah Ibadah Rusak, Kebun Warga Dirampas: Pemuda Papua Laporkan TNI Non-Organik ke Komnas HAM

1 year ago
PolhukamTanah Papua

KNPB Sentani Desak PBB Tinjau Kembali Roma Agreement, Tegaskan Hak Penentuan Nasib Sendiri Bangsa Papua

1 year ago
Siaran PersTanah Papua

FMPRP Manokwari Serukan Aksi Longmarch Peringati Hari HAM Internasional 10 Desember

11 months ago
Tanah Papua

Carateker KNPI Jayawijaya Gelar Rapat Bersama OKP dan Cipayung

4 years ago
Previous Next
Adil Untuk PerubahanAdil Untuk Perubahan
Follow US
© 2025 Nirmeke. Design by Team IT Nirmeke. All Rights Reserved. Develop By Loteng Kreatif.
  • Tentang kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Cyber
  • Iklan
  • Jasa Buat Website

Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?