Gorontalo, nirmeke.com – Mahasiswa 7 Wilayah Adat asal West Papua di kota studi Provinsi Gorontalo serta 15 organisasi menolak kehadiran transmigrasi ilegal di atas tanah Papua. Sebab menurut mereka, program trasmigrasi adalah dampak buruk bagi masyarakat adat di Tanah Papua dari Sorong hingga Merauke – West Papua.
“Aksi ini adalah aksi perlawanan program transmigrasi karena hal itu sangat berdampak buruk terhadap masyarakat adat di Tanah Papua,” kata Wiji Korlap aksi tolak Transmigrasi, Sabtu, (16/11/2024).
Menurut Wiji, dampak transmigrasi mengorbankan rakyat Papua melalui ekspoitasi SDA. Seperti halnya kehadiran PT Freeport Indonesia yang terus merusak lingkungan akibat limbah kimia serta terus mengeksploitasi hutan dan tanah di Papua.
“Program trasmigrasi harus dihapuskan atau dihilangkan karena program tersebut berdampak buruk bagi masyarakat Papua. Papua membutuhkan guru dan dokter bukan trasmigrasi,” tegasnya dalam orasi.
Mahasiswa 7 Wilayah Adat Papua menegaskan masyarakat Papua tidak membutuhkan orang Jawa dan sekitarnya untuk bangun Papua, kehadiran mereka (Transmigrasi) hanya ingin mengeksploitasi alam Papua.
Selanjutnya, Perwakilan Liga Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi (LMID) Gorontalo dalam orasinya menegaskan bahwa dimana program trasmigrasi akan berdampak buruk atas kehidupan Masyarakat, suku, budaya, bahasa dan adat istiadat Papua itu sendiri sehingga dengan tegas tolak.
“Program trasmigrasi adalah bencana bagi Masyarakat adat di Tanah Papua sehingga Pemerintah Pusat harus mengedepankan kebutuhan utama masyakarakat Papua pada pembangunan manusia lewat pendidikan, kesehatan dan infrastruktur,” harapnya.
Mahasiswa 7 Wilayah Adat Papua menegaskan masyarakat Papua dan 15 organisasi diantaranya KNPB, DPC – APMTPI Wilayah Gorontalo, Liga Mahasiswa Untuk Demokrasi (LMID), Ikatan Mahasiswa Pelajar Indonesia Papua (IMPIP), Ikatan Pelajar Mahasiswa – Puncak Jaya (IPM-PJ), Ikatan Mahasiswa Pelajar Nabire (IMAPEN), Pelajar Mahasiswa Tolikara (PMT), Ikatan Mahasiswa Pelajar Dogiyai (IMAPEDO), Perkumpulan Mahasiswa – Lanny Jaya (PM-LJ), Ikatan Mahasiswa Deiyai (IMADEI), Ikatan Pelajar Mahasiswa Puncak (IPMP), Ikatan Mahasiswa Paniai (IMAPA), Himpunan Pelajar Mahasiswa Nduga (HPMN), Perkumpulan Pemuda Mahasiswa – Gereja Baptis Papua (PPM-GBP), Dan Perkumpulan Pemuda Mahasiswa – Gereja Injil Di Indonesia (PPM-GIDI), menyampaikan isu sentral pernyataan sikap yaitu:
- Pemerintah Republik Indonesia stop adu domba masyarakat Papua dan masyarakat Jawa dalam program transmigrasi;
- Tolak investor asing dan cabut proyek strategis nasional di atas tanah Papua;
- Elite politik Papua stop gadai tanah Papua demi kepentingan pribadi;
- Tarik militer organik dan non organik di atas tanah Papua;
- Tolak terosisme dan Polda Papua segera ungkap pelaku pelemparan bom molotov di kantor Jubi;
- Tolak Pemilu tahun 2024;
- Lawan segala bentuk diskriminasi dan rasialisme di atas muka bumi;
- Meepago, apago, Saireri, Domberai, Bomberai, Animha, Mamta, Tabi bukan tanah kosong;
- Segera tuntaskan pelanggaran HAM di atas tanah Papua;
- Tolak keras pada seluruh owp tidak memakai atribut negara West Papua saat kampanye politik;
- Pemerintah Papua harus bijak dalam menanggapi kebijakan pemerintah pusat yang merugikan masyarakat adat;
