Jayapura, nirmeke.com – Menindaklanjuti demo ASN Provinsi Papua beberapa waktu lalu, Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua membentuk Tim Kerja (Timker) Penanganan aspirasi dan permasalahan yang dihadapi Orang Asli Papua.
Timker Penanganan aspirasi dan permasalahan yang dihadapi Orang Asli Papua diketuai oleh Benny Sweny, S. Sos menjelaskan Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua yang memiliki wenenang terntentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama tentunya akan mengawal aspirasi ini untuk ditindaklanjuti.
“Timker yang dibentuk ini tentunya akan melakukan rapat koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/kota, DPRP dan DPRD kabupaten/kota serta lembaga-lembaga terkait dengan aspirasi dan permasalahan yang dihadapi oleh orang asli Papua,” ujarnya, Selasa (27/3/2024), lalu.
Selain melakukan Rapat koordinasi, Benny juga menjelaskan aspirasi yang diterima tentunya akan melakukan pendampingan, advokasi serta menfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi dan dihadapi oleh masyarakat orang asli Papua.
“Pastinya Timker yang dibentuk dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi dan konsultasi dengan Pimpinan Majelis Rakyat Papua. Dan setelah melaksanakan tugas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara tertulis kepada Pimpinan Majelis Rakyat Papua,” ujarnya.
Keputusan Pimpinan Majelis Rakyat Papua nomor: 2/PIM-MRP/2024 tentang Pembentukan Tim Kerja Penanganan Permasalahan yang Dihadapi oleh Orang Asli Papua.
Sebelumnya Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua didampingi Sekertaris MRP Provinsi Papua menerima masa aksi perwakilan ASN OAP Provinsi Papua di kantor MRP di APO Jayapura.
Kedatangan Ratusan ASN OAP di kantor Majelis Rakyat Papua menuntut Ridwan Rumasukun dicopot dari jabatan Pj Gubernur Provinsi Papua karena melantik Pejabat Non Orang asli Papua pada tanggal 15 Maret 2024.
Pimpinan lembaga Majelis Rakyat Papua juga menerima aspirasi yang menjadi tuntutan ASN Pemprov Papua.(*)
