Jayapura, nirmeke.com – Terkait aspirasi massa yang mempertanyakan tidak ditahannya tersangka Plt. Bupati Mimika Johanes Rettob, Wakajati Rock Adi Wibowo mengatakan alasan keberlangsungan jalannya pemerintahan menjadi dasar pertimbangan.
“Terkait penanganan perkara dengan mempertimbangkan bahwa roda pemerintahan di Kabupaten Mimika untuk tetap berjalan, maka kami sementara ini mengambil sikap tidak melakukan penahanan,” kata Adi Wibowo di hadapan masa aksi di depan Kantor Kejati Papua, Kamis (2/3/2023) tadi.
Alasan lain, kata Wakajati, Kejati juga sudah melakukan pencekalan terhadap tersangka. Hal ini dilakukan agar tersangka tidak kabur keluar Papua.
“Dan juga terkait barang bukti berupa alat-alat bukti masalah dindakpina ini sudah kami amankan semua guna mendukung pembuktian dalam persidangan,” ujarnya.
Sementara itu, Alfed Pawika, koordinator aksi menegaskan siapa pun orang yang terjerat kasus korupsi harus di tangkap dan di tahan, karena Plt. Bupati Mimika Johanes Rettob, sudah di tetapkan sebagai tersangka.
“Bila Johanes Rettob belum juga di tahan, kami mempertanyakan kinerja lembaga institusi negara, sama saja melecehkan istitusi Kejaksaan Republik Indonesia,” tegasnya.
Lanjutnya Kejati Papua seakan melakukan pembiaran kepada tersangka, karena sampai saat ini belum juga di tangkap.
“Beda hal dengan tersangka Orang Asli Papua tanpa bukti langsung ditangkap dan di tahan, beda dengan Yohanes Rettob, kasus dan bukti jelas tapi tidak ditangkap dengan alasan klasis dari pihak Kejati Papua,” tegasnya.
Michael Himan, Tim Pengacara juga menegaskan Orang Asli Papua lebih taat hukum dan menghormati proses penegakan hukum daripada pejabat non Papua yang ada di Papua.
“Kita bisa lihat kondisi sakit Lukas Enembe tapi ditangkap dan diperiksa oleh KPK RI, tangan diborgol meski usianya sudah lanjut dan bukti korupsi juga sampai saati ini tidak bisa dibuktikan oleh KPK,” tegasnya.
Terkait mengangu jalannya roda pemerintah di kabupaten Mimika bukan lagi wewenang Kejati Papua, melainkan Kemendagri untuk bisa menunjuk Plt lain mengantikan tersangka Yohanes Rettob.
Tokoh Masyarakat Mimika Yohanes Kemog mendesak Kemendagri untuk segera menunjuk Plt baru mengantikan Yohanes Rettob tersangka kasus korupsi pengadaan pesawat dan helikopter Pemkab Mimika sejak tahun 2015, yang merugikan negara Rp43 miliar.
“Lukas Enembe saja hari ini tangkap, hari berikutnya Plh Gubernur Provinsi Papua dikelurkan Kemendagri, kenapa tidak dengan Yohanes Rettob yang jelas-jelas korupsi ini, jangan tebang pilih hukum karena kami orang asli Papua,” tegasnya. (*)
