Jakarta, nirmeke.com — Ikatan Mahasiswa Papua Sejabodetak (IMAPA) dan Rakyat Papua, menolak dengan tegas rencan eksploitasi emas PT ANTAM TBK, di wilayah blok B Wabu Intan Jaya.
Hal itu disampaikan Okto Gobay saat gelar konferensi pers di Jakarta 11 Januari 2024.
“Kami Mahasiswa Papua Jabodetabek mendukung aksi rakyat di Nabire Papua tadi yang mana menolak kehadiran blok Wabu, kami punya sikap yang sama. selain kami mendesak kepada menteri SDM RI segera mencabut ijin operasi yang telah terbitkan PT ANTAM TBK karena rayat Papua hendak menolak,” ujar Gobay saat Komfrensi pers di Jakarta.
Pernyataan serupa dari Yance Uwitau [ ketua Korwil IPMO] menegaskan sebagai pemilik menolak segala macam pembahasan Pemerintah terkait eksploitasi tambang di wilayah Intan Jaya, karena Masyarakat adat Intan Jaya sebagai Pemilik hak kesulungan menolak dengan tegas kehadiran invetasi kapitalis melalui PT Antam TBK di Wilayah blok Wabu Intan Jaya.
Ia menuturkan laporan Amesty Internasional dan Kualisi Masyarakat sipil terkait “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua Kasus Intan Jaya” terjadi pelanggaram HAM berat terjadi wilaya blok wabu Intan Jaya.
“Kami menyaksikan pemerintahan Jokowi mengiriman militer secara massif ke Papua dengan dalil pangamanan, faktanya pengiriman militer untuk pengamanan investasi maka segera tarik militer dari seluruh tanah Papua lebih khususnya beberapa wilayah yang sedang konflik,” kata Uwitau.
Ia menjelaskan, Rakyat Papua tidak dapat melakukan aktivitas secara bebas akibat dikontrol, di intimidasi aparat agar warga disana bisa bebas tanpa tekan maka aparat perlu ditarik.
Menurutnya Penempatan militer secara massif ke Intan Jaya Papua telah terbukti dalam sidang Luhut Panjaitan kriminalisasi Fatia dan Haris, dimana Luhut salah satu Beneficial ownership melalui perusahaan Toba Sejaterah. (*)
