Wamena, nirmeke.com – Ratusan pegawai honorer yang tergabung dalam Forum Non ASN Provinsi Papua Pegunungan tidak menerima sikap Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan yang memberhentikan mereka.
Terkait hal ini, mereka mendatangi Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan untuk meminta audience dengan Pj Gubernur, namun karena pimpinan belum ditempat maka mereka menunggu di kantor tersebut.
Dalam kesempatan itu mereka menyampaikan keluhan mereka lewat peryataan tertulis yaitu:
- Pj Gubernur segera mengkoordinasikan kepada kepala OPD agar segera memperpanjang SK sesuai jumlah yang ada.
- Pj Gubernur segera memperjuangkan kami non ASN 100 persen untuk masuk dalam CPNS.
- Sepanjang pernyataan kami tidak diindakan maka kami tetap lakukan pemalangan kantor dan tidak ada aktivitas di kantor. Dan kemungkinkan ada tindakan lain yang bisa muncul dan merugikan kita semua.
- Bapa Pj Gubernur segera prioritaskan kami non- ASN karena kamilah yang sebagai pegawai awal perintis, atau pondasi awal sejak DOB lahir, hingga memperjuangkan dalam infrastuktur, sosial, pendidikan, politik dan lainya. Kami pun bagian dari pejuang kerja keras untuk mengejar program atau target kerja dan nama baik bapa Pj Gubernur.
- Pj Gubernur perlu menyadari bahwa dengan hadirnya DOB, tujuannya untuk mengurangi penggangguran dan memberdayakan SDM OAP di Pegunungan.
- Bapa Pj Gubernur kami memang tidak punya pekerjaan di luar sehingga harapan kami adalah bisa masuk kantor seperti biasa.
- Bapa Pj Gibernur juga bisa lihat kami kami semua ini anak-anak keriting rambut dan kulit hitam. Ingat kami ini anak negeri di sini. Kami tidak mungkin cari kerja di luar sana,” katanya.
- Bapa kami juga punya istri anak dan orang penting dalam keluarga dan kelompok atau organasi, sehingga kalau hari ini diberehentikan nanti bagaimana nasip kami.
8.pernyataan terakhir Bapa Pj yang kami hormati, kami bukan tidak bisa atau tidak mampu bapa, tetapi berikan kami kesempatan kerja untuk sama-sama membangun negeri yang kami cintai ini.
Koordinator Non ASN Provinsi Papua Pegunungan Maikel Hisage mengatakan, mewakili Non ASN semua intansi, khususnya dinas PUPR dan dinas pengadaan mengaku dikeluarkan.
“Kami tidak menerima keputusan tersebut karena tidak ada surat dari Gubernur,” katanya di Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegungan, Senin, (13/01/2025).
Pegawai honorer menyampaikan tujuh tuntutan, antara lain: perpanjangan SK honorer, perekrutan ke PNS 100%, akan lakukan penghentian aktivitas dengan pemalangan kantor, prioritas pegawai lokal, pengurangan pengangguran, dan kesempatan kerja untuk membangun negara. Mereka juga menekankan kontribusi besar mereka sebagai perintis dan pondasi awal sejak DOB.
Maikel menjelaskan bahwa pemberhentian tersebut diduga dikarenakan keterbatasan anggaran.
Namun, pegawai honorer merasa telah berkontribusi besar bagi pembangunan Papua Pegunungan.
“Kami telah bekerja siang malam untuk membangun negeri ini,” katanya.
Pemberhentian pegawai honorer berdampak besar pada kehidupan mereka. Mereka khawatir tentang nasib dan masa depan keluarga.
“Kami meminta Pj Gubernur untuk mempertimbangkan keputusan tersebut dan memberikan kesempatan kerja kembali kami anak daerah dan kami bisa bekerja tolong berikan kesempatan,” pinta Maikel.
Jika tidak di indahkan pegawai honorer akan terus melakukan pemalangan kantor dan menghentikan aktivitas jika tuntutan tidak dipenuhi.
Mereka berharap Pj Gubernur dan kepala dinas dapat memenuhi tuntutan mereka dan memberikan kejelasan tentang masa depan mereka, (*).
