Adil Untuk PerubahanAdil Untuk PerubahanAdil Untuk Perubahan
  • Tanah Papua
    • Papua Pegunungan
    • Papua Tengah
  • Kabar Daerah
    • Polhukam
    • Pendidikan
    • Kesehatan
    • Perempuan & Anak
    • Ekonomi & Bisnis
    • Infrastruktur
    • Lingkungan
    • Olaraga
    • Kriminal
  • Jendela Papua
    • Features & Sosok Inspiratif
    • Lensa
    • Pariwisata
    • Travel & Kuliner
    • Seni & Budaya
  • Pena Papua
    • Catatan Aktivis Papua
    • Sastra
    • Cerpen Papua
    • Artikel
    • Siaran Pers
    • Berita Foto
  • Editorial
  • Kerjasama
    • MRP Papua Pegunungan
    • Pemkab Lanny Jaya
Tulis judul berita...
© 2025 Nirmeke. Design by Team IT Nirmeke. All Rights Reserved. Develop By Loteng Kreatif.
Reading: MRP: DPR RI Harus Bertanggung Jawab Bila Terjadi Gesekan Akibat Pengesahan DOB di Papua
Share
Notification
Adil Untuk PerubahanAdil Untuk Perubahan
  • Headline
  • Tanah Papua
  • Kesehatan
  • Ekonomi & Bisnis
  • Pendidikan
  • Artikel
  • Cerpen Papua
  • Pariwisata
  • Editorial
Tulis judul berita...
  • Tanah Papua
    • Papua Pegunungan
    • Papua Tengah
  • Kabar Daerah
    • Polhukam
    • Pendidikan
    • Kesehatan
    • Perempuan & Anak
    • Ekonomi & Bisnis
    • Infrastruktur
    • Lingkungan
    • Olaraga
    • Kriminal
  • Jendela Papua
    • Features & Sosok Inspiratif
    • Lensa
    • Pariwisata
    • Travel & Kuliner
    • Seni & Budaya
  • Pena Papua
    • Catatan Aktivis Papua
    • Sastra
    • Cerpen Papua
    • Artikel
    • Siaran Pers
    • Berita Foto
  • Editorial
  • Kerjasama
    • MRP Papua Pegunungan
    • Pemkab Lanny Jaya
Have an existing account? Sign In
Follow US
© 2025 Nirmeke. Design by Team IT Nirmeke. All Rights Reserved.
Adil Untuk Perubahan > Tanah Papua > MRP: DPR RI Harus Bertanggung Jawab Bila Terjadi Gesekan Akibat Pengesahan DOB di Papua
Tanah Papua

MRP: DPR RI Harus Bertanggung Jawab Bila Terjadi Gesekan Akibat Pengesahan DOB di Papua

admin
Last updated: March 5, 2023 15:49
By
admin
Byadmin
Follow:
456 Views
4 years ago
Share
SHARE

Jayapura, nirmeke.com – Majelis Rakyat Papua melihat DPR RI Komisi II terus tergesah-gesah terus mendorong agar pemekaran tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua cepat di sahkan tanpa pertimbangan MRP, DPR Papua dan akar rumput rakyat Papua.

Iklan Nirmeke

Dengan melihat sikap pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, Majelis Rakyat Papua mengingatkan pemerintah harus siap hadapi reaksi-reaksi sosial di akar rumput akibat dari pengesahan RUU DOB di Papua.

Hal tersebut di tegaskan Timotius Murib, saat menyampaikan pandangan terkait RUU pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) di Provinsi Papua, pada Rapat Dengar Pendapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Rabu, 22 Juni 2022.

Baca Juga:  Duduki PN Jayapura, BEM Uncen Minta Tersangka Korupsi Plt Bupati Mimika Ditahan

“Terkait Pemekaran di Papua terjadi pro dan kontra saat ini, namun sesuai fakta dilapangan di beberapa wilayah di Papua kita tahu sendiri mayoritas rakyat Papua tegas menolak pemekaran DOB, dibanding mereka yang dukung,” kata Murib.

MRP sebagai lembaga kultural orang asli Papua minta komisi II DPR RI harus bijak merespon positif mencari solusi yang tepat situasi pro kontra yang sedang terjadi di masyarakat akar rumput.

“Bila kesepakatan ini dijalankan (disahkan), seketika terjadi konflik di Papua antara pro dan kontra, siapa yang akan bertanggungjawab? DPR RI dan Rakyat Papua harus buat pernyataan,” tegas Murib.

Baca Juga:  Kuota IPDN Provinsi PP Tidak Ada Keterwakilan OAP, Pj Kondomo Diminta Copot Kepala BKD

Majelis Rakyat Papua juga meminta komisi II DPR RI untuk menghargai proses yang di dorong MRP di Mahkamah Konstitusi.

“Pemekaran merupakan produk buruh-buruh akibat perubahan Otsus jilid 2 yang sepihak di lakukan oleh DPR RI, tanpa kajian ilmiah terkait pembentukan DOB,” kata Murib.

Sejauh ini, kata Murib, Majelis Rakyat Papua hingga saat ini masih bertahan agar perubahan kedua UU Otsus jilid 2 dan DOB harusnya sesuai mekanisme hukum yang ada di negara ini, sehingga pemerintah pusat harus menghargai proses hukum di Mahkamah Konstitusi.

“Proses DOB ini harus di pending sampai harus ada putusan Mahkamah Konstitusi,” harap Murib.(*)

Related

You Might Also Like

ULMWP: Selamat Jalan Tuan Lukas Enembe: Pemimpin dan Tokoh Peradaban Bangsa Papua

Tokoh Masyarakat Kritik Program Cetak Sawah Rakyat di Isaima, Soroti Pangan Lokal dan Hak Ulayat

Polisi Bersenjata Kepung Rumah Aktivis Papua di Sorong, Suami Ditangkap Tanpa Surat Perintah

143 Umat Terima Sakramen Krisma di Gereja Kristus Raja Ilugwa dari Uskup Yanuarius

Sebulan Lebih Pasca Banjir di Wamena, Warga Masih Butuh Makanan dan Bibit Tanaman

Gabung Channel Whatsapp

Dapatkan berita terbaru dari Nirmeke.com di Whatsapp kamu
Klik disini untuk bergabung
Dengan anda klik untuk gabung ke channel kami , Anda menyetujui Persyaratan Penggunaan kami dan mengakui praktik data dalam Kebijakan Privasi kami. Anda dapat berhenti mengikuti kapan saja.
Previous Article Masyarakat Tagi Janji Bupati Jayawijaya Untuk Lakukan Pilkades Serentak Secara Demokratis
Next Article Melalui Muscab Ke-VI, Fred Huby Kembali Pimpin Gapensi Kabupaten Jayawijaya
Leave a Comment Leave a Comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terhubung Dengan Media Sosial Kami

1.4kFollowersLike
100FollowersFollow
100FollowersFollow
1kSubscribersSubscribe
300FollowersFollow

Lihat Topik Berita Lain Dari Nirmeke

Ads Sponsored by
Ad image

Berita Hangat

Masyarakat Adat Sogokmo Persoalkan Survei Lokasi Sekolah Rakyat dan Kawasan Pertanian
Papua Pegunungan
5 hours ago
Baptis Cup 2026 Satukan 48 Tim Lintas Gereja, Pemuda Papua Pegunungan Diajak Jaga Persatuan
Olaraga Papua Pegunungan
1 day ago
Dukung Pemberdayaan Ekonomi Warga, Kadis Koperasi Papua Pegunungan Panen Raya Jagung dan Kacang Tanah di Tolikara
Ekonomi & Bisnis Papua Pegunungan
1 day ago
Lantik Delapan Ketua KONI Kabupaten, Gubernur Jhon Tabo Dorong Pembinaan Atlet Papua Pegunungan
Olaraga Papua Pegunungan
1 day ago
Baca juga
KesehatanPapua Pegunungan

Komisi V DPR Papua Pegunungan Soroti Pelayanan Kesehatan Dasar, Usulkan Kartu Papua Sehat untuk OAP

4 months ago
Tanah Papua

Pemerhati Hukum Tegaskan PK Kedua Pemerintah Yahukimo Tidak Sah Secara Hukum

1 year ago
Ekonomi & BisnisPapua PegununganTanah Papua

Tinjau Kebun Jagung di Hubikiak, Diskopindag Papua Pegunungan Siapkan Panen Bertahap

8 months ago
Tanah Papua

Bupati Yahukimo Lakukan Inspeksi Mendadak ke Sejumlah Dinas pada Hari Pertama Masuk Kerja ASN

2 years ago
Tanah Papua

Mahasiswa Puncak di Gorontalo Desak Panglima TNI Adili Pelaku Penembakan Terina Murib

2 years ago
Papua PegununganPendidikan

Tolak Pembangunan Sepihak, Mahasiswa Jayawijaya Desak Pemerintah Libatkan Tokoh Adat dan Patuhi UU Otonomi Khusus

4 days ago
Tanah Papua

Gereja Baptis Pengembangan Allah Ninom di Buper Resmi Punya Gembala Baru

4 years ago
Tanah Papua

Jaring Aspirasi Masyarakat, MRP Papua Pegunungan Bertemu Tokoh-tokoh Adat Suku Wio

3 years ago
Previous Next
Adil Untuk PerubahanAdil Untuk Perubahan
Follow US
© 2025 Nirmeke. Design by Team IT Nirmeke. All Rights Reserved. Develop By Loteng Kreatif.
  • Tentang kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Cyber
  • Iklan
  • Jasa Buat Website

Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?