Wamena, nirmeke.com — Forum Peduli Pencari Kerja Papua Pegunungan (FPP-PP) mendesak Gubernur Provinsi Papua Pegunungan untuk segera menyelesaikan persoalan terkait proses seleksi dan penempatan CPNS yang dinilai tidak transparan dan belum berpihak pada pencari kerja asli daerah.
Dalam surat terbuka yang ditandatangani oleh Sekretaris Umum FPP-PP, Berto Entama, para pencari kerja menyampaikan keprihatinan terhadap belum terselesaikannya persoalan pencaker (pencari kerja) yang telah mengikuti berbagai tahapan seleksi CPNS namun belum memperoleh kejelasan penempatan.
“Hingga saat ini, masih banyak pencakar yang belum mendapatkan kepastian nasib mereka, padahal telah mengikuti seluruh proses sesuai aturan. Kami melihat ada kejanggalan dalam peran BKD (Badan Kepegawaian Daerah),” ujar Entama dalam pernyataan tertulis.
FPP-PP juga mengapresiasi kerja sama lintas kabupaten yang dilakukan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, namun Pencaker minta Gubernur tidak mengabaikan masalah yang saat ini dihadapi oleh para pencaker dari 8 kabupaten.
“Kami tidak menolak kerja sama tersebut, namun hak-hak anak asli Papua Pegunungan tidak boleh diabaikan. Namun, kami berharap agar kerja sama tersebut tidak mengabaikan atau melewatkan keterlibatan dan hak-hak pencakar. Gubernur Papua pengungan harus memberikan kejelasan pasti kepada Pencaker, jangan merugikan kami,” tegasnya.
Forum tersebut mendesak Gubernur untuk melakukan pendataan ulang terhadap para pencari kerja yang belum tertampung, serta membuka kembali formasi CPNS di instansi yang masih kosong. Mereka juga meminta adanya kebijakan khusus yang berpihak pada anak-anak asli Papua Pegunungan, khususnya mereka yang lahir dan besar di wilayah ini.
“Kami ingin ada kebijakan afirmatif yang jelas dan tegas dari pemerintah daerah, termasuk mewajibkan mitra kerja dari luar kabupaten untuk mengakomodasi tenaga kerja lokal secara adil,” lanjut Entama.
FPP-PP berharap agar Gubernur dapat merespons aspirasi ini secara bijak dan segera mengambil langkah konkret sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan generasi Papua Pegunungan. (*)
