Yahukimo, nirmeke.com — Di tepian Sungai Lokpon, Kampung Muruku, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, hidup sekelompok warga yang hingga hari ini masih bergulat dengan keterisolasian. Sudah lebih dari 20 tahun, mereka menanti hadirnya fasilitas dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan penerangan listrik yang layak. Namun harapan itu masih sebatas mimpi.
“Kami di sini tidak punya sekolah, anak-anak cuma main, padahal mereka ingin sekolah seperti anak-anak di kota,” ujar Yahya Pfombosakap, kepala suku di wilayah tersebut dengan nada suaranya yang pelan, namun sarat kegelisahan.
Kabupaten Yahukimo, yang berdiri sejak 2002 di wilayah adat Momuna, kini telah berusia lebih dari dua dekade. Dengan 51 distrik dan 518 kampung, tantangan geografis memang menjadi hambatan tersendiri. Namun warga mempertanyakan, mengapa hingga kini akses dasar di jantung kabupaten, seperti di Distrik Dekai, belum sepenuhnya terpenuhi.
Warga menuturkan, saat pelabuhan dan terminal Sungai Lokpon diresmikan beberapa waktu lalu, mereka sempat menyampaikan langsung permohonan kepada Bupati. Mereka berharap adanya sekolah, fasilitas kesehatan, serta pemekaran kampung untuk mendekatkan pelayanan publik. Namun hingga kini, permohonan itu belum membuahkan hasil nyata.
“Kalau sakit, kami harus bayar mobil Rp700.000 sampai Rp1.000.000 pergi pulang. Kalau tidak ada uang, kami minta bantuan dari aparat TNI di pos KP3 untuk antar ke rumah sakit atau puskesmas. Kalau tidak, terpaksa jalan kaki,” lanjutnya.
Tragedi memilukan pun sempat terjadi. Seorang ibu, karena tak mampu membayar ongkos transportasi, terpaksa berjalan kaki sejauh tiga kilometer sambil menggendong anaknya yang sakit. Di tengah perjalanan, sang anak menghembuskan napas terakhir. “Itu baru satu contoh, mungkin masih banyak cerita lain yang belum diketahui orang luar,” ujar warga lain menahan sedih.
Masalah lain yang juga membebani warga Lokpon adalah soal listrik. Meski berada di wilayah ibu kota kabupaten, banyak kampung di Distrik Dekai belum teraliri listrik secara merata. Ironisnya, untuk penerangan sederhana dengan satu lampu, warga harus membayar iuran listrik Rp100.000 per bulan.
“Banyak yang datang tagih kami, orang luar. Kami bingung, harus bayar, kadang terpaksa pinjam uang karena tidak bisa menolak,” ucap seorang ibu rumah tangga yang juga tinggal di Lokpon.
Kini, harapan besar kembali disuarakan. Warga ingin pemerintah hadir secara nyata, bukan hanya untuk meresmikan bangunan, tetapi juga membangun kehidupan. Mereka ingin sekolah berdiri di tanah mereka, agar anak-anak tak lagi sekadar memandangi buku dari jauh.
Mereka ingin puskesmas hadir, agar tak ada lagi ibu yang harus memilih antara hidup anaknya dan ongkos transportasi. Mereka ingin listrik, bukan hanya untuk penerangan, tapi juga sebagai simbol bahwa mereka juga bagian dari Indonesia yang terang.
“Kami tidak minta yang mewah. Kami hanya ingin hidup yang layak sebagai warga di tanah sendiri,” tutup kepala suku tersebut.(*)
Pewarta: yefta Lengka
