Merauke, nirmeke.com — Para pimpinan denominasi gereja di Indonesia dipanggil untuk turut menyuarakan penghentian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai merampas ruang hidup masyarakat adat dan melanggar hak asasi manusia di Merauke, Papua Selatan.
Seruan tersebut disampaikan dalam aksi spontan Solidaritas Merauke yang berlangsung bersamaan dengan pembukaan Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) 2026, Jumat (30/1/2026), di Gedung Olahraga (GOR) Hiad Sai, Merauke.
Aksi ini diikuti umat Katolik dan Kristen Protestan dari sejumlah kampung di Distrik Ngguti dan Kaptel, serta melibatkan aktivis dan mahasiswa. Sidang MPL PGI tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat publik, antara lain Gubernur Papua Selatan, Bupati Merauke, dan Ketua Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS).
Dalam aksi tersebut, Solidaritas Merauke menyerahkan surat pernyataan sikap yang dibacakan langsung di hadapan Ketua Umum Majelis Pekerja Harian PGI, Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty, serta disaksikan oleh jajaran pemerintah daerah dan pimpinan MRP Papua Selatan.
Solidaritas Merauke meminta gereja-gereja di seluruh Indonesia untuk berani menemani, mendengarkan, dan berjuang bersama masyarakat adat yang terdampak kebijakan PSN di Merauke, khususnya proyek-proyek yang menggusur tanah adat dan merusak ekologi.
Sidang MPL PGI 2026 sendiri mengusung tema “Hiduplah sebagai Terang yang Membuahkan Kebaikan, Keadilan, dan Kebenaran” (Efesus 5:8b–9), dengan subtema “Bersama-sama Mewujudkan Masyarakat Majemuk yang Pancasilais dan Berdamai dengan Segenap Ciptaan Allah.” Tema ini dinilai sejalan dengan panggilan gereja untuk membela kehidupan dan merawat keutuhan ciptaan.
Dalam pernyataan sikapnya, Solidaritas Merauke menyampaikan delapan tuntutan, antara lain:
- Gereja-gereja di bawah PGI diminta mendoakan perjuangan korban PSN Merauke dalam setiap ibadah syafaat.
- Mendesak gereja mendoakan Presiden dan jajaran kementerian agar mengevaluasi dan menghentikan seluruh PSN di Merauke.
- Mendorong MRP Papua Selatan, DPR Papua Selatan, dan DPRK agar berani bersuara membela hak masyarakat adat.
- Meminta para pimpinan gereja menyuarakan penyelamatan keutuhan ciptaan dari mimbar gereja.
- Mendesak gereja di Merauke, Asmat, Boven Digoel, dan Mappi aktif berkomunikasi dengan pemerintah dan berpihak pada korban.
- Meminta PGI menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi dan menghentikan PSN Merauke serta memulihkan hak masyarakat adat di Wanam, Jagbob, Tanah Miring, Nakias, dan wilayah lainnya.
- Mengajak seluruh denominasi gereja di bawah PGI bersatu mendukung korban PSN Merauke.
- Memanggil pemimpin agama mengambil bagian dalam solidaritas kemanusiaan melawan penindasan dan perampasan alam.
Solidaritas Merauke menegaskan bahwa perjuangan ini merupakan panggilan iman untuk membela keadilan, kebenaran, dan martabat manusia di Tanah Papua.(*)
