Jakarta, nirmeke.com — Dalam pertemuan di Istana Negara, Pengurus Pusat Pemuda Katolik menyampaikan tuntutan keras kepada Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, terkait memburuknya situasi kemanusiaan, sosial, dan hak masyarakat adat di Tanah Papua.
Delegasi yang dipimpin Ketua Pemuda Katolik Papua Pegunungan, Thedy Mabel, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh terus membiarkan kondisi ini berlarut-larut.
“Kami datang membawa suara rakyat Papua. Negara harus hadir secara sungguh-sungguh, bukan hanya dengan narasi pembangunan, tetapi dengan tindakan nyata di lapangan,” tegas Thedy Mabel usai pertemuan.
Pemuda Katolik memaparkan 11 persoalan mendesak yang selama ini menjadi akar krisis di Papua, yaitu:
- Konflik bersenjata dan rangkaian pelanggaran HAM yang terus terjadi.
- Gelombang pengungsian yang tidak tertangani dan berpotensi menjadi krisis kemanusiaan.
- Pengabaian hak masyarakat adat atas tanah dan ruang hidup mereka.
- Ketimpangan ekonomi dan sosial terhadap Orang Asli Papua (OAP), terutama di wilayah perkotaan.
- Ketertinggalan infrastruktur dan lemahnya konektivitas wilayah.
- Buruknya layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta akses ekonomi.
- Penyempitan ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat bagi rakyat Papua.
- Rasisme yang masih dialami Orang Papua di ruang publik maupun institusi.
- Korupsi dan lemahnya tata kelola pemerintahan yang memperburuk ketidakpercayaan masyarakat.
- Depopulasi serta meningkatnya kerentanan sosial OAP.
- Dampak Proyek Strategis Nasional (PSN)—khususnya di Merauke—yang mengancam tanah ulayat dan keberlanjutan hidup masyarakat adat.
Menurut Thedy, seluruh masalah ini tidak dapat diselesaikan tanpa keberanian politik pemerintah untuk menempatkan masyarakat Papua sebagai subjek utama kebijakan.
“Papua bukan objek eksperimen pembangunan. Hak hidup, martabat, dan tanah ulayat masyarakat adat harus menjadi dasar resmi setiap keputusan negara,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Pemuda Katolik juga menawarkan kolaborasi strategis antara organisasi pemuda dan pemerintah, terutama dalam advokasi hak masyarakat adat, pendidikan perdamaian, pencegahan rasisme, serta perbaikan layanan dasar. Mereka menegaskan siap bekerja, tetapi negara harus benar-benar membuka ruang dialog dan tindakan konkret.
“Kami berharap pertemuan ini tidak berhenti di ruang Istana. Papua sedang menghadapi krisis serius, dan negara wajib menjawabnya secara adil, transparan, dan manusiawi,” tegas Thedy.
Pertemuan tersebut menjadi penanda tuntutan generasi muda Katolik Papua untuk menghentikan siklus kekerasan, ketidakadilan, dan diskriminasi yang selama ini membayangi Tanah Papua.(*)
