Oleh: Victor Yeimo
Bahlil Lahadalia dan Politik Identitas Apropriatif
Bahlil Lahadalia, seorang Menteri Investasi asal Sulawesi, kerap mengklaim diri sebagai “anak Papua” untuk mendapatkan legitimasi sosial dan politik. Secara teoritis, ia mewakili apa yang dapat disebut sebagai agen apropriatif kolonial—individu yang memanfaatkan klaim identitas demi menjalankan proyek hegemonik pusat atas wilayah pinggiran.
Sebagai pejabat negara, Bahlil tidak lagi sekadar pelaksana kebijakan, tetapi telah menjelma menjadi agen ideologis dan teknokratis dari kapitalisme kolonial. Ia menjadi manajer kekuasaan yang menyamarkan kolonialisme sebagai representasi lokal.
Proyek Strategis Nasional: Infrastruktur Perampasan
Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digulirkan di Papua sejatinya bukan pembangunan untuk rakyat, melainkan mega-infrastructure of dispossession. Proyek ini berfungsi sebagai mekanisme primitive accumulation (akumulasi primitif) ala abad ke-21—di mana negara menjadi alat legal untuk merampas tanah, hutan, dan ruang hidup rakyat Papua.
Di Merauke, 2,3 juta hektare lahan adat dirampas untuk proyek klaster pangan dan energi. Di klaster 2 (Wogikel–Wanam seluas 283.000 ha) dan klaster 3 (Tanah Miring–Jagebob seluas 39.579 ha), korporasi seperti Jhonlin Group menggunduli hutan dengan perlindungan aparat negara. Sementara di Fakfak, dibangun Kawasan Industri Pupuk seluas 2.000 hektare—ini adalah bentuk ekosida legal yang dilakukan atas nama pembangunan.
Kapitalisme Predatorik dan Kekerasan Simbolik
Oligarki seperti Jhonlin Group bukanlah investor, mereka adalah corporate raiders—kapitalis predatorik yang tidak membangun, tetapi menjarah. Mereka menciptakan surplus bukan melalui inovasi, tapi lewat perampasan. Istilah yang lebih tepat bagi mereka adalah perampok ekologis (ecological looters) dan kapitalis parasit (parasitic capitalists).
Dalam kerangka accumulation by dispossession (David Harvey, 2005), tanah dan kehidupan masyarakat adat dijadikan komoditas, dimasukkan ke dalam sirkuit kapital global. Yang dirampas bukan hanya sumber daya, tetapi juga ontologi hidup masyarakat: makna, spiritualitas, dan relasi sakral dengan tanah.
Militerisme dan Necropolitik
PSN di Papua juga menunjukkan logika necropolitik (Achille Mbembe, 2003)—yakni kekuasaan negara yang menentukan siapa yang layak hidup dan siapa yang bisa dimatikan. Militerisme menjadi pendamping teknokrasi. Rezim yang terbentuk adalah rezim militer-kapitalis, di mana kekuatan uang dan senjata bersekutu dalam menduduki ruang hidup rakyat.
Elite Lokal: Kolaborator Kolonialisme
Bupati, gubernur, DPRP, MRP, hingga elite adat adalah kolaborator lokal dalam proyek kolonialisme neoliberal ini. Mereka adalah bagian dari apa yang Frantz Fanon (1961) sebut sebagai “kelas menengah terjajah yang bermimpi menjadi penjajah.” Mereka meniru gaya dan retorika kolonialisme, dan menjadi pelumas mesin penghancur bernama PSN.
Dalam perspektif Gramscian, mereka adalah agen hegemonik yang menyulap eksklusi menjadi “partisipasi”, dan menyamarkan perampasan menjadi “kemajuan.” Mereka adalah pengkhianat kelas yang menjilat kekuasaan pusat demi akses pada sisa-sisa kekayaan.
Intelektual Penjinak dan Pemuka Agama Kooptatif
Tidak kalah berbahaya adalah peran akademisi dan pemuka agama kooptatif—apa yang Edward Said sebut sebagai intelektual organik kekuasaan kolonial. Mereka menyebarkan kebingungan, menekan kesadaran kritis, dan menyamarkan perlawanan sebagai dosa atau tindakan irasional.
Mereka adalah penjaga narasi resmi kolonialisme, bagian dari blok historis hegemonik yang bekerja untuk menjinakkan radikalisme rakyat, membunuh semangat pembebasan, dan mengamankan proyek ekstraktif di Papua.
Kesimpulan: Melawan Kolonialisme Baru
Kita harus membongkar peran para elite komprador yang menjadi perpanjangan tangan Jakarta. Kita harus menghadapi intelektual penjinak dan pemuka iman kooptatif sebagai bagian dari mesin pembius rakyat. Kita harus menamakan para investor predatorik sebagai perampok ruang hidup dan musuh rakyat.
Bangsa Papua harus keluar dari ilusi pembangunan dan jebakan negara kesejahteraan. Jalan kita adalah jalan pembebasan. Tidak ada kemerdekaan tanpa kesadaran. Tidak ada pembebasan tanpa perlawanan. Dan tidak ada perlawanan yang menang tanpa organisasi rakyat yang ideologis dan revolusioner.
)* (Aktivis Papua, Juru Bicara Internasional KNPB)
